Komisi V Pastikan Dukung Anggaran Renovasi Gedung DPRD NTB, Menunggu Rampungnya DED

PARLEMENTARIA, Mataram – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan komitmen Komisi V DPR RI untuk mendukung penganggaran renovasi Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Tahun Anggaran 2027. Dukungan tersebut diberikan setelah pemerintah pusat menyatakan akan mengambil alih pembangunan kembali sejumlah gedung pemerintahan yang mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi pada Agustus 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Lasarus saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kantor DPRD NTB, Mataram, guna meninjau langsung kondisi gedung yang mengalami kerusakan berat akibat kebakaran.

"Ini sudah menjadi komitmen pemerintah pusat. Dulu sudah ada pernyataan bahwa seluruh gedung DPRD maupun gedung pemerintah yang mengalami kerusakan akibat demonstrasi akan diambil alih pembangunannya oleh pemerintah pusat. Kami datang ke sini untuk memastikan seluruh prosesnya berjalan sehingga gedung ini bisa segera dibangun kembali," ujar Lasarus kepada Parlementaria, di Mataram, NTB, Rabu (22/7/2026).

Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, keberadaan Gedung DPRD NTB sangat penting sebagai sarana penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Komisi V memberikan perhatian khusus terhadap percepatan proses pembangunan kembali gedung tersebut.

Lasarus menjelaskan, master plan pembangunan telah ditetapkan dan saat ini pemerintah tengah menyelesaikan penyusunan Detail Engineering Design (DED). Setelah dokumen perencanaan tersebut rampung, Komisi V siap mengawal pengusulan anggaran agar pembangunan DED selesai, segera usulkan anggarannya dan kami di Komisi V akan memberikan perhatian khusus agar proses pembangunannya bisa dapat segera dimulai.

"Master plan sudah ditentukan, desainnya sedang disusun. Kami pastikan anggarannya akan diupayakan. Begitu DED selesai, segera usulkan anggarannya dan kami di Komisi V akan memberikan perhatian khusus agar proses pembangunannya bisa segera berjalan," tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan lelang dini sehingga proses konstruksi dapat dimulai segera setelah anggaran tersedia. Menurutnya, langkah tersebut akan mempercepat pelaksanaan pembangunan tanpa harus menunggu seluruh tahapan administrasi pada tahun anggaran berjalan.

"Tadi juga sudah disampaikan agar dilakukan lelang dini. Jadi begitu anggarannya tersedia, kontrak bisa langsung berjalan sehingga penyelesaiannya lebih cepat," imbuh Lasarus.

 
Sementara itu, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi NTB Dades Prinandes menjelaskan kerusakan paling parah akibat kebakaran terjadi pada bangunan utama Kantor DPRD NTB saat aksi demonstrasi yang berlangsung pada akhir Agustus 2025.
 

"Kerusakan paling berat berada di bangunan utama. Saat ini Pemerintah Provinsi NTB sedang menyelesaikan proses penghapusan aset, sementara pembongkaran bangunan yang rusak juga hampir selesai dilaksanakan," jelas Dades.
 

Ia menambahkan, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui BPBPK NTB kini tengah menyusun dokumen DED sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kembali gedung DPRD NTB. Penyusunan DED dimulai sejak April 2026 melalui proses pengadaan yang telah dianggarkan pada APBN Tahun 2026.

"Proses penyusunan DED membutuhkan waktu sekitar enam bulan dan ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Setelah dokumen perencanaan selesai, pembangunan fisik diusulkan dapat dimulai pada Tahun Anggaran 2027 sebagaimana hasil pembahasan bersama Komisi V DPR RI," terang Dades.

 
Dalam kesempatan tersebut, Tim Komisi V DPR RI juga meninjau alternatif desain bangunan yang telah disiapkan. Dari beberapa opsi yang dipresentasikan, dipilih satu desain sebagai dasar penyusunan DED untuk mempercepat proses perencanaan dan penganggaran.

 
Dengan rampungnya DED pada tahun ini serta dukungan penganggaran dari pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI, diharapkan pembangunan kembali Gedung DPRD NTB dapat segera terealisasi pada 2027 sehingga aktivitas kelembagaan DPRD dapat kembali berjalan secara optimal dalam fasilitas yang lebih representatif dan aman. (rdn/aha)