Anggaran

121 artikel dengan tag ini

Komisi IV Dorong Anggaran 2027 Perkuat Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat

Industri dan Pembangunan16 September 2026

Komisi IV Dorong Anggaran 2027 Perkuat Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya pembangunan sektor pangan dan sumber daya alam yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam rangkaian rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Karantina Indonesia, serta Badan Pangan Nasional, Rabu (16/9/2026).

16 September 2026

Dukung Ketahanan Energi, Komisi XII Setujui Pagu Anggaran ESDM Rp27,37 Triliun

Industri dan Pembangunan16 September 2026

Industri dan Pembangunan

Dukung Ketahanan Energi, Komisi XII Setujui Pagu Anggaran ESDM Rp27,37 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp27.372.845.631.000 (Rp27,37 triliun). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja pembahasan penyesuaian RKA-K/L TA 2027 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).

Komisi XII Setujui Pagu Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rp974,84 Miliar

Industri dan Pembangunan16 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Setujui Pagu Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rp974,84 Miliar

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp974,84 miliar. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi XII DPR RI dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).

Tekankan Pemerataan Anggaran PU, Ridwan Bae: Daerah dengan Kebutuhan Mendesak Harus Diprioritaskan

Industri dan Pembangunan10 September 2026

Industri dan Pembangunan

Tekankan Pemerataan Anggaran PU, Ridwan Bae: Daerah dengan Kebutuhan Mendesak Harus Diprioritaskan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemerataan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada 2027, khususnya untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai wilayah.

Duga Ada Ketidakwajaran Serapan Anggaran BMKG, Mori Hanafi Usul Pembentukan Panitia Kerja

Industri dan Pembangunan9 September 2026

Industri dan Pembangunan

Duga Ada Ketidakwajaran Serapan Anggaran BMKG, Mori Hanafi Usul Pembentukan Panitia Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi meminta agar pembahasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun Anggaran 2027 ditunda sekaligus mendorong pendalaman khusus terhadap proses pengadaan barang dan jasa BMKG yang dinilainya menunjukkan angka penyerapan terlampau tinggi.

Setujui Pagu Kemenkeu 2027 Rp49,8 Triliun, Komisi XI Ingatkan Efisiensi Harus Berbasis Kinerja

Ekonomi dan Keuangan8 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Setujui Pagu Kemenkeu 2027 Rp49,8 Triliun, Komisi XI Ingatkan Efisiensi Harus Berbasis Kinerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan efisiensi adalah bagian penting dalam pengelolaan anggaran Kemenkeu ke depan. Maka dari itu, jelasnya, pagu anggaran unit Kemenkeu yang akan diefisienkan harus mempertimbangkan capaian output, outcome, dan impact dari setiap program atau kegiatan.

Soroti Anggaran Kemenhub, Komisi V Tekankan Tepat Guna dan Sesuai Kebutuhan

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Anggaran Kemenhub, Komisi V Tekankan Tepat Guna dan Sesuai Kebutuhan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya prinsip pemerataan dan transparansi dalam pembahasan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurutnya, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus disusun dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

Komisi XI Setujui RKA OJK 2027 Rp10,5 Triliun, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan

Ekonomi dan Keuangan4 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Setujui RKA OJK 2027 Rp10,5 Triliun, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10,5 triliun dengan menekankan penguatan fungsi pengawasan, pengaturan, dan perlindungan konsumen. Penguatan tersebut dinilai penting menyusul masih adanya persoalan di industri jasa keuangan yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Komisi V Serukan Anggaran Kementerian PKP Dimanfaatkan untuk Program Prioritas

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Serukan Anggaran Kementerian PKP Dimanfaatkan untuk Program Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI resmi menyetujui Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp11,768 triliun. Besaran anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk program prioritas.

Komisi IX Sepakati Usulan Tambahan sebesar Rp 500 Miliar Untuk Alokon

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Sepakati Usulan Tambahan sebesar Rp 500 Miliar Untuk Alokon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI menyepakati usulan tambahan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebesar Rp500 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan obat kontrasepsi (alokon).

Anggaran Karhutla Harus Diukur dari Kecepatan Respons dan Satwa yang Diselamatkan

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Anggaran Karhutla Harus Diukur dari Kecepatan Respons dan Satwa yang Diselamatkan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong penguatan anggaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar penanganannya tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga mampu melindungi habitat dan menyelamatkan satwa liar yang terdampak.

Komisi XII Sepakati Pagu BIG Rp2,46 Triliun, Dorong Penguatan Anggaran BAPETEN

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Sepakati Pagu BIG Rp2,46 Triliun, Dorong Penguatan Anggaran BAPETEN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyepakati pagu anggaran Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,46 triliun dan mendorong peningkatan alokasi anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dari sekitar Rp160 miliar menjadi kurang lebih Rp590 miliar. Penguatan anggaran tersebut dinilai penting untuk mendukung fungsi strategis kedua lembaga dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat.