E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Sidang Tahunan|Sidang Bersama|energi|Bank Indonesia|RAPBN 2027|Gubernur Bank Indonesia|Marwah Lembaga|Geothermal|RUU Masyarakat Adat|NTB|RUU Perampasan Aset|karhutla|Garut
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 34°C
Lembab: 59%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

•
•
•
•
•
•
•
•
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Sidang Tahunan|Sidang Bersama|energi|Bank Indonesia|RAPBN 2027|Gubernur Bank Indonesia|Marwah Lembaga|Geothermal|RUU Masyarakat Adat|NTB|RUU Perampasan Aset|karhutla|Garut
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 34°C
Lembab: 59%
Angin: 3 km/h
#

Anggaran

58 artikel dengan tag ini

Abdul Hadi Minta Ditjen Hubud Prioritaskan Anggaran Keselamatan dan Benahi Harga Tiket Pesawat
Abdul Hadi Minta Ditjen Hubud Prioritaskan Anggaran Keselamatan dan Benahi Harga Tiket Pesawat
Industri dan Pembangunan16 Juli 2026
Abdul Hadi Minta Ditjen Hubud Prioritaskan Anggaran Keselamatan dan Benahi Harga Tiket Pesawat
Industri dan Pembangunan
Abdul Hadi Minta Ditjen Hubud Prioritaskan Anggaran Keselamatan dan Benahi Harga Tiket Pesawat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan membenahi arah kebijakan pengalokasian anggaran dengan memprioritaskan aspek keselamatan penerbangan serta mencari solusi atas masih tingginya harga tiket pesawat domestik. Desakan tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Ditjen Hubud.

16 Juli 2026
Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran
Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran
Politik dan Keamanan16 Juli 2026
Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran
Politik dan Keamanan
Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri tidak hanya menyampaikan capaian serapan anggaran dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga menunjukkan dampak nyata penggunaan anggaran terhadap kualitas pelayanan publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pengelolaan keuangan negara.

Komisi XII: Pengelolaan Anggaran ESDM 2025 Terus Tunjukan Perbaikan
Komisi XII: Pengelolaan Anggaran ESDM 2025 Terus Tunjukan Perbaikan
Industri dan Pembangunan16 Juli 2026
Komisi XII: Pengelolaan Anggaran ESDM 2025 Terus Tunjukan Perbaikan
Industri dan Pembangunan
Komisi XII: Pengelolaan Anggaran ESDM 2025 Terus Tunjukan Perbaikan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XII DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2025. Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot, M.M. di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026), yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025.

Ledia Hanifa Soroti Efektivitas Anggaran Perpusnas dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat
Ledia Hanifa Soroti Efektivitas Anggaran Perpusnas dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat16 Juli 2026
Ledia Hanifa Soroti Efektivitas Anggaran Perpusnas dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat
Ledia Hanifa Soroti Efektivitas Anggaran Perpusnas dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menekankan pentingnya pengukuran dampak penggunaan anggaran terhadap peningkatan literasi masyarakat dalam evaluasi kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Tingginya realisasi anggaran dan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dinilai belum cukup menjadi indikator keberhasilan jika tidak disertai bukti peningkatan kualitas literasi nasional.

Bambang Patijaya: Anggaran ESDM Diprioritaskan untuk Listrik, Energi, dan BBM
Bambang Patijaya: Anggaran ESDM Diprioritaskan untuk Listrik, Energi, dan BBM
Industri dan Pembangunan16 Juli 2026
Bambang Patijaya: Anggaran ESDM Diprioritaskan untuk Listrik, Energi, dan BBM
Industri dan Pembangunan
Bambang Patijaya: Anggaran ESDM Diprioritaskan untuk Listrik, Energi, dan BBM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menjelaskan, mekanisme efisiensi anggaran yang berlaku di lingkungan pemerintah, menyusul pertanyaan reporter soal potensi pemangkasan anggaran Kementerian ESDM pada masa pemerintahan mendatang. Penjelasan itu disampaikannya usai Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Dorong Penguatan Anggaran BPKP demi Perluas Pengawasan dan Pendampingan Daerah
Dorong Penguatan Anggaran BPKP demi Perluas Pengawasan dan Pendampingan Daerah
Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026
Dorong Penguatan Anggaran BPKP demi Perluas Pengawasan dan Pendampingan Daerah
Ekonomi dan Keuangan
Dorong Penguatan Anggaran BPKP demi Perluas Pengawasan dan Pendampingan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fathi mendorong pemerintah memperkuat anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lembaga tersebut mampu memperluas jangkauan pengawasan, pendampingan, dan konsultasi kepada pemerintah daerah. Sebab, besarnya wilayah Indonesia serta kompleksitas pengelolaan anggaran negara membutuhkan kapasitas BPKP yang jauh lebih kuat.

Penyerapan Anggaran Tinggi, Komisi II Dorong Program Mitra Kerja 2026 Semakin Optimal
Penyerapan Anggaran Tinggi, Komisi II Dorong Program Mitra Kerja 2026 Semakin Optimal
Politik dan Keamanan16 Juli 2026
Penyerapan Anggaran Tinggi, Komisi II Dorong Program Mitra Kerja 2026 Semakin Optimal
Politik dan Keamanan
Penyerapan Anggaran Tinggi, Komisi II Dorong Program Mitra Kerja 2026 Semakin Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengapresiasi capaian penyerapan anggaran mitra kerja pada Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, realisasi anggaran yang cukup tinggi, termasuk di Kementerian Dalam Negeri yang mencapai sekitar 90,48 persen, harus diikuti dengan pelaksanaan program kerja yang semakin baik pada tahun 2026.

Keberhasilan Penyerapan Anggaran Harus Diukur dari Dampaknya bagi Warga Perbatasan
Keberhasilan Penyerapan Anggaran Harus Diukur dari Dampaknya bagi Warga Perbatasan
Politik dan Keamanan16 Juli 2026
Keberhasilan Penyerapan Anggaran Harus Diukur dari Dampaknya bagi Warga Perbatasan
Politik dan Keamanan
Keberhasilan Penyerapan Anggaran Harus Diukur dari Dampaknya bagi Warga Perbatasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengingatkan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi penyerapan anggaran. Menurutnya, ukuran utama yang harus menjadi perhatian adalah sejauh mana anggaran mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.

Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Kampus Indonesia Tembus 100 Besar Dunia
Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Kampus Indonesia Tembus 100 Besar Dunia
Kesejahteraan Rakyat16 Juli 2026
Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Kampus Indonesia Tembus 100 Besar Dunia
Kesejahteraan Rakyat
Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Kampus Indonesia Tembus 100 Besar Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penguatan ekosistem riset dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah apabila Indonesia ingin meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat global. Komisi X DPR RI menilai capaian administrasi keuangan yang baik perlu diikuti dengan keberanian memperbesar investasi pada riset dan inovasi.

Soroti Besarnya SILPA Ditjen Hubud, Haryanto Minta Perencanaan Anggaran Dievaluasi
Soroti Besarnya SILPA Ditjen Hubud, Haryanto Minta Perencanaan Anggaran Dievaluasi
Industri dan Pembangunan16 Juli 2026
Soroti Besarnya SILPA Ditjen Hubud, Haryanto Minta Perencanaan Anggaran Dievaluasi
Industri dan Pembangunan
Soroti Besarnya SILPA Ditjen Hubud, Haryanto Minta Perencanaan Anggaran Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menyoroti ketidaksesuaian antara besarnya usulan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan dengan realisasi penyerapannya. Menurutnya, perencanaan anggaran perlu dievaluasi agar tidak terus menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar.

Dolfie: Anggaran Pendidikan Jangan Dikorbankan untuk Pengelolaan Defisit Negara
Dolfie: Anggaran Pendidikan Jangan Dikorbankan untuk Pengelolaan Defisit Negara
Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026
Dolfie: Anggaran Pendidikan Jangan Dikorbankan untuk Pengelolaan Defisit Negara
Ekonomi dan Keuangan
Dolfie: Anggaran Pendidikan Jangan Dikorbankan untuk Pengelolaan Defisit Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan ditempatkan sebagai belanja negara, bukan pembiayaan, agar amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dapat benar-benar terpenuhi. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Reni Astuti Minta Evaluasi Efektivitas Anggaran Pendidikan Usai Capaian Numerasi Menurun
Reni Astuti Minta Evaluasi Efektivitas Anggaran Pendidikan Usai Capaian Numerasi Menurun
Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026
Reni Astuti Minta Evaluasi Efektivitas Anggaran Pendidikan Usai Capaian Numerasi Menurun
Kesejahteraan Rakyat
Reni Astuti Minta Evaluasi Efektivitas Anggaran Pendidikan Usai Capaian Numerasi Menurun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti menyoroti efektivitas belanja pendidikan dalam pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran pendidikan harus diikuti dengan peningkatan capaian pembelajaran, terutama pada aspek literasi dan numerasi peserta didik.

Sebelumnya2 / 5Halaman 2 dari 5Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1056)
  • Industri dan Pembangunan(3702)
  • Isu Lainnya(1052)
  • Kesejahteraan Rakyat(3701)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4582)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
15 Juli 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Sidang Tahunan|Sidang Bersama|energi|Bank Indonesia|RAPBN 2027|Gubernur Bank Indonesia|Marwah Lembaga|Geothermal|RUU Masyarakat Adat|NTB|RUU Perampasan Aset|karhutla|Garut
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 34°C
Lembab: 59%
Angin: 3 km/h