Duga Ada Ketidakwajaran Serapan Anggaran BMKG, Mori Hanafi Usul Pembentukan Panitia Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi meminta agar pembahasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun Anggaran 2027 ditunda sekaligus mendorong pendalaman khusus terhadap proses pengadaan barang dan jasa BMKG yang dinilainya menunjukkan angka penyerapan terlampau tinggi.

“Saya minta terkait dengan BMKG, pembahasan terkait dengan anggaran tahun 2027 untuk di-pending. Saya punya alasan yang kuat terkait dengan apa yang akan saya sampaikan. Sebelum kita melakukan pembahasan atau mendalami permohonan anggaran tahun 2027, saya minta agar kita mendalami apa yang terjadi di tahun 2026,” ujar Mori Hanafi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sestama BMKG dan BNPP/Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Mori menyebut, dari total pagu anggaran BMKG sebesar Rp2,42 triliun, serapan anggaran mencapai 99,05 persen. Anggaran tersebut mencakup program meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan serapan 99,2 persen serta dukungan manajemen sebesar 98,89 persen. Sementara itu, penyerapan anggaran oleh pusat mencapai 99,32 persen dan daerah sebesar 98,68 persen.

Ia kemudian menyoroti program penguatan kapasitas layanan iklim dan cuaca (Strengthening Climate and Weather Service Capacity Phase II) dengan anggaran Rp344,011 miliar yang terserap 99,74 persen. Mori juga mencermati optimalisasi sistem layanan teknologi komputasi dan pengolahan data melalui Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP) senilai Rp157,519 miliar yang disebut terserap 99,9 persen atau hanya menyisakan sekitar Rp4 juta.

Selain itu, Mori menyoroti pengadaan peralatan monitoring dan dampak gempa bumi, termasuk intensitimeter dan accelerograph melalui IDRIP. Dari anggaran Rp28,572 miliar, anggaran yang terserap mencapai Rp28,481 miliar. Pengadaan peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami melalui program yang sama juga memiliki anggaran Rp50,228 miliar dengan serapan Rp50,178 miliar.

“Dari yang saya catatkan, dari keseluruhan 585 miliar, terserap 99,2%. Ini bagaimana cerita proses pengadaannya, Pak? Sampai ada yang 157 miliar, hanya tersisa 4 juta,” ujar Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat I ini.

Mori Hanafi meminta pembahasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk Tahun Anggaran 2027 ditunda hingga Komisi V DPR RI memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan anggaran pada tahun 2025 dan 2026. Ia menilai evaluasi terhadap penggunaan anggaran BMKG pada tahun sebelumnya perlu dilakukan lebih mendalam, termasuk melalui Panitia Kerja (Panja).

“Karena itu, dalam forum yang terhormat ini, saya minta terkait dengan BMKG, untuk pembahasan tahun anggaran 2027 ini bisa kita tunda, sambil kita melihat dulu apa yang terjadi di tahun 2026. Kami tidak ingin apa yang terjadi di tahun 2025, yang ini kalau menurut saya sudah patut kita tingkatkan ini ke dalam Panja,” tutup Mori. (nan, gal/we)