Anggaran

121 artikel dengan tag ini

Hetifah: Mandat Besar Lindungi Perempuan dan Anak Belum Tercermin di Anggaran Kementrian PPPA

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Hetifah: Mandat Besar Lindungi Perempuan dan Anak Belum Tercermin di Anggaran Kementrian PPPA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti ketimpangan antara besarnya mandat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan dukungan anggaran yang tersedia. Dengan jumlah 142,3 juta perempuan dan 88,81 juta anak yang perlu diberdayakan dan dilindungi, pagu anggaran Kemen PPPA tahun 2027 hanya Rp207,25 miliar.

3 September 2026

Anggaran Kebudayaan Didorong Jadi Investasi Strategis yang Berdampak Nyata

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Anggaran Kebudayaan Didorong Jadi Investasi Strategis yang Berdampak Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menekankan agar anggaran Kementerian Kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai belanja sektoral, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan kebudayaan perlu ditempatkan sebagai investasi strategis negara.

Evaluasi Anggaran Kemendes: Ijeck Minta Pendamping Desa Diefektifkan, Program Harus Jelas

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Evaluasi Anggaran Kemendes: Ijeck Minta Pendamping Desa Diefektifkan, Program Harus Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengusulkan evaluasi total terhadap alokasi anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Pihaknya menyoroti porsi anggaran yang mendominasi hingga 70 persen hanya untuk membayar honorarium puluhan ribu pendamping desa, namun tidak diimbangi dengan efektivitas program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perpusnas Didorong Perkuat Literasi dengan Buku Bacaan Berkualitas

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perpusnas Didorong Perkuat Literasi dengan Buku Bacaan Berkualitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI didorong memperkuat upaya peningkatan literasi dengan memastikan ketersediaan buku bacaan berkualitas di perpustakaan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Penyediaan bahan bacaan yang beragam dinilai penting untuk menumbuhkan minat sekaligus membangun kebiasaan membaca pada anak-anak.

Komisi XII Siap Kawal Tambahan Anggaran KLH Rp1,33 Triliun ke Banggar

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Siap Kawal Tambahan Anggaran KLH Rp1,33 Triliun ke Banggar

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) TA 2027 sebesar Rp1,33 triliun. Penambahan anggaran ini terus diperjuangkan oleh Komisi XII DPR RI saat dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendatang.

Gus Khozin Minta Penguatan Ombudsman Sejalan dengan Dukungan Anggaran

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Gus Khozin Minta Penguatan Ombudsman Sejalan dengan Dukungan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI), terutama dari sisi kewenangan dan dukungan anggaran. Hal ini menyusul postur anggaran Ombudsman yang dinilai belum menunjukkan keseimbangan antara belanja manajemen dan pelaksanaan fungsi pelayanan publik.

Legislator Komisi XII Kritik Penanganan Bencana, Minta Pemerintah Prioritaskan Anggaran Mitigasinya

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Komisi XII Kritik Penanganan Bencana, Minta Pemerintah Prioritaskan Anggaran Mitigasinya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk merestrukturisasi porsi anggaran TA 2027 agar lebih menitikberatkan pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Ketimbang penanganan reaktif saat krisis terjadi.

Mengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Mengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp61,1 triliun. Dalam persetujuan tersebut, Komisi X memberikan sejumlah catatan, terutama terkait peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan alokasi anggaran pendidikan, serta tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Anggaran Kementan Disorot, Alien Mus Ingin Swasembada Pangan Tetap Terjaga

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Anggaran Kementan Disorot, Alien Mus Ingin Swasembada Pangan Tetap Terjaga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjaga swasembada pangan nasional mendapat perhatian Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus. Di tengah tantangan perubahan iklim dan kompleksitas sektor pertanian, Alien menilai Kementan mampu mempertahankan swasembada, terutama pada komoditas beras dan jagung.

Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran RAPBN 2027 untuk Lima Kementerian dan Lembaga Mitra

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran RAPBN 2027 untuk Lima Kementerian dan Lembaga Mitra

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI secara resmi menyetujui Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2027 untuk lima kementerian dan lembaga mitra kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Selasa (1/9/2026).

Jadi Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba, Anggaran BNN Provinsi Belum Proporsional

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Jadi Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba, Anggaran BNN Provinsi Belum Proporsional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung penambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk tahun anggaran 2027, dengan catatan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi pencegahan dan penindakan. Di samping itu, ia juga menyoroti kebutuhan anggaran BNN Provinsi (BNNP) di daerah yang dinilai masih belum proporsional.

Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menyoroti efektivitas alokasi anggaran lembaga penyiaran publik agar tidak hanya terserap untuk kebutuhan internal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai perlu ada evaluasi terhadap struktur anggaran sehingga porsi untuk program yang langsung menyentuh kepentingan publik dapat diperkuat.