Anggaran

Naikan Pagu KKP, Titiek Soeharto: Nelayan hingga Budidaya Ikan Harus Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengungkapkan Komisi IV telah menyetujui pagu indikatif anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2027 sebesar Rp15,6 triliun, naik dari Rp13 triliun pada tahun anggaran 2026. Pernyataan itu disampaikan Titiek dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan Perikanan, Kamis (2/7/2026).

Komisi V DPR Minta Kemenhub Prioritaskan Program Keselamatan Transportasi pada Anggaran 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR menekankan agar program keselamatan transportasi menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2027. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (2/7/2026).

Banggar: Kebijakan Fiskal 2027 Harus Dorong Pertumbuhan Negara Berkualitas dan Jaga Keberlanjutan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara. Melalui pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 bersama Pemerintah dan Bank Indonesia, pihaknya menyepakati kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, namun tetap terukur sekaligus prudensial di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Jalan Nasional Sulut Terancam Berantakan, Yasti Soepredjo Kritik Logika Anggaran Kementerian PU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, menolak keras dialokasikannya anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp4 triliun lebih ke dalam pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menurutnya, membebankan urusan bencana ke Kementerian PU hanya akan mengorbankan dana perawatan jalan nasional di berbagai daerah karena anggarannya habis terpakai untuk urusan di luar pembangunan jalan.

Anggaran Perawatan Jalan Hanya Cukup 2 Bulan, Legislator Soroti Dampak Ekonomi dan Risiko Kecelakaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mengkritik keras rencana anggaran tahun 2027 terkait dana preservasi atau perawatan jalan nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Gedung Nusantara, Rabu (1/7/2026), Politisi Fraksi PKB menyoroti alokasi dana preservasi yang dinilai hanya cukup untuk membiayai perawatan jalan selama dua bulan.

Ungkap Ironi Anggaran DJBK, Erna Sari Dewi: Tata Kelola Diperbaiki, Pengawasan Justru Minim Dana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti ketimpangan anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PU yang dinilai menghambat fungsi pengawasan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara pada Selasa (30/6/2026).

Banjir Jabotabek Dinilai Belum Tertangani, Syaiful Huda Desak Perencanaan Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyoroti persoalan krusial dalam perencanaan infrastruktur wilayah di Indonesia, khususnya di kawasan megapolitan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi). Dalam Rapat Dengar Pertemuan (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Komisi V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026), Syaiful Huda menilai perencanaan infrastruktur di dapilnya masih jauh dari kata terintegrasi.

Backlog Anggaran Membengkak, Legislator Khawatir Target Kinerja Kementerian PU Mandek

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (29/6/2026) untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Soroti Defisit Anggaran BMKG dan Basarnas, Edy Purwanto: Indonesia Dikepung Risiko Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, mengungkapkan bahwa total backlog dari tujuh kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi V mencapai Rp252 triliun. Dari total angka tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp2,48 triliun, sementara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengalami kekurangan sebesar Rp2,6 triliun.

Hadapi Dampak El Nino dan Ratusan Gempa, Legislator Minta BMKG-Basarnas Beri Perhatian Khusus Daerah Rawan

Achmad Ru'yat Minta Penguatan Anggaran Kemendukbangga untuk Optimalkan Layanan Keluarga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru'yat, menyoroti keterbatasan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) Tahun Anggaran 2026 yang dinilainya dapat berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan keluarga, termasuk upaya percepatan penurunan stunting.

Komisi V Minta BMKG & Basarnas Prioritaskan Perawatan Alat serta Optimalkan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas/BNPP) harus memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan alat utama yang sudah ada di tengah keterbatasan anggaran tahun 2027.