Anggaran

54 artikel dengan tag ini

Habib Syarief Tekankan Penguatan Anggaran Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia

Kesejahteraan Rakyat18 Juni 2026

Habib Syarief Tekankan Penguatan Anggaran Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menyoroti perlunya penguatan anggaran kebahasaan dan kesastraan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2027. Menurutnya, penguatan bahasa Indonesia perlu mendapat perhatian lebih besar di tengah tantangan menjaga kecintaan generasi muda terhadap bahasa nasional.

18 Juni 2026

Rapidin Simbolon Minta Setneg Sajikan Rincian Anggaran Secara Lengkap

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rapidin Simbolon Minta Setneg Sajikan Rincian Anggaran Secara Lengkap

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon meminta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menyajikan data anggaran secara lebih komprehensif dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Menurutnya, DPR memerlukan gambaran menyeluruh mengenai realisasi dan capaian anggaran sebelum mempertimbangkan usulan tambahan anggaran.

Komisi II Dukung Tambahan Anggaran Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN dalam RAPBN 2027

Politik dan Keamanan12 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dukung Tambahan Anggaran Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR menerima penyampaian pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Pihaknya pun menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh seluruh mitra kerja tersebut guna memastikan keberlanjutan program prioritas nasional dan pelayanan publik.

Firman Soebagyo Dukung Usulan Tambahan Anggaran Badan Karantina Tahun 2027 Sebesar Rp6,5 Triliun

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Firman Soebagyo Dukung Usulan Tambahan Anggaran Badan Karantina Tahun 2027 Sebesar Rp6,5 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk fokus mengerjakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sebab itu, ungkapnya, usulan anggaran TA 2027 sebesar Rp 6,557 triliun dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, dan keamanan pangan masyarakat.

Giri Ramanda: Bank Sumsel Babel Perlu Inovasi Hadapi Tekanan Ekonomi 2026

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Giri Ramanda: Bank Sumsel Babel Perlu Inovasi Hadapi Tekanan Ekonomi 2026

PARLEMENTARIA, Pangkalpinang - Anggota Komisi II DPR RI M. Giri Ramanda N. Kiemas menilai kinerja Bank Sumsel Babel sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang baik. Namun, menurutnya, bank daerah itu tetap perlu melakukan berbagai inovasi pada 2026 agar mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan ekonomi serta dampak efisiensi anggaran.

Komisi I DPR Dorong Reaktivasi Operasi Wilayah Demi Tekan Konflik di Maluku

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I DPR Dorong Reaktivasi Operasi Wilayah Demi Tekan Konflik di Maluku

PARLEMENTARIA, Ambon - Komisi I DPR RI mendorong penguatan kembali dukungan anggaran operasional wilayah di Maluku dan Maluku Utara, menyusul dihentikannya program Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara sejak Januari 2026. Kebijakan tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya potensi konflik sosial di wilayah kepulauan tersebut.

Anita Jacoba Sesalkan Tidak Terserapnya Dana Program PIP di NTT

Kesejahteraan Rakyat25 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Anita Jacoba Sesalkan Tidak Terserapnya Dana Program PIP di NTT

PARLEMENTARIA, Kupang - Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah menyesalkan tidak terserapnya dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Nusa Tenggara Timur yang berujung pada pengembalian anggaran ke kas negara.

Perhitungan Anggaran Pendidikan Belum Menyentuh Kebutuhan Riil di lapangan

Kesejahteraan Rakyat25 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perhitungan Anggaran Pendidikan Belum Menyentuh Kebutuhan Riil di lapangan

PARLEMENTARIA, Karimun — Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menilai, selama ini perhitungan anggaran pendidikan masih terlalu umum dan belum menyentuh kebutuhan riil di lapangan. Padahal, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, terutama wilayah yang tergolong terpencil.

Syarif Fasha: Perusahaan dengan Rapor Lingkungan Buruk Jangan Harap Dapat RKAB

Industri dan Pembangunan24 April 2026

Industri dan Pembangunan

Syarif Fasha: Perusahaan dengan Rapor Lingkungan Buruk Jangan Harap Dapat RKAB

PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menegaskan pentingnya keterkaitan antara persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang dengan kinerja pengelolaan lingkungan. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI ke Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/4/2026).

Komisi II Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Pelayanan Publik Daerah

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Pelayanan Publik Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di daerah tidak mengganggu kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan optimal meskipun terdapat penyesuaian dalam pengelolaan fiskal.

Anggaran Daerah Perlu Efisien & Tepat Sasaran, Komisi II Dorong Prioritaskan Program Pro Rakyat

Politik dan Keamanan22 April 2026

Politik dan Keamanan

Anggaran Daerah Perlu Efisien & Tepat Sasaran, Komisi II Dorong Prioritaskan Program Pro Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di daerah harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya pergeseran prioritas belanja daerah, dari kegiatan seremonial menuju program pembangunan yang lebih substantif.

BAKN Dorong Sinkronisasi APBD-APBN, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA

Ekonomi dan Keuangan18 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Sinkronisasi APBD-APBN, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA

PARLEMENTARIA, Palembang — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong penguatan sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satunya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) guna memastikan arah pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras.