//
Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Perpusnas RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Septamares/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Peningkatan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebesar Rp50 miliar pada 2027 diminta diarahkan untuk menghasilkan perubahan konkret terhadap tingkat literasi masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tambahan anggaran tersebut dinilai perlu disertai target yang terukur agar dampaknya dapat diketahui secara jelas.
Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah mengatakan kondisi literasi di sejumlah daerah 3T masih memprihatinkan. Bahkan, menurutnya, masih terdapat anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan tetapi belum memiliki kemampuan membaca yang memadai.
“Literasinya masih sangat-sangat jauh dari yang kita harapkan. Bahkan banyak anak SMA juga yang literasinya sangat rendah. Kalau di NTT, mungkin ada 30 persen yang bisa membaca dan menulis. Apalagi yang SD, SMP, itu sangat-sangat memprihatinkan,” ujar Anita dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Perpusnas RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Karena itu, Anita meminta Perpusnas menjelaskan perubahan konkret yang ditargetkan melalui tambahan anggaran tersebut, khususnya terhadap peningkatan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Menurutnya, pengukuran keberhasilan program tidak semestinya hanya berdasarkan jumlah buku yang disalurkan, pembangunan atau pengembangan perpustakaan, maupun jumlah masyarakat yang mengikuti program. Lebih dari itu, perlu ada indikator yang menunjukkan peningkatan kemampuan literasi dan perubahan perilaku membaca masyarakat.
“Kami ingin memastikan tambahan anggaran ini tidak berhenti pada peningkatan jumlah buku, perpustakaan, kegiatan atau peserta program, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan perilaku membaca dan kemampuan literasi yang meningkat di tengah masyarakat,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Anita juga meminta Perpusnas memiliki perhitungan yang jelas mengenai kebutuhan anggaran untuk meningkatkan indikator literasi masyarakat. Dengan demikian, tambahan anggaran yang diberikan dapat dikaitkan secara langsung dengan target peningkatan TGM maupun IPLM di daerah yang menjadi prioritas.
Selain persoalan kualitas literasi, Anita menilai penguatan akses terhadap perpustakaan juga perlu mendapat perhatian. Ia menyebut masih terdapat kabupaten di daerah pemilihannya yang belum memiliki perpustakaan, sementara kondisi perpustakaan yang sudah ada membutuhkan perbaikan sarana maupun pembaruan koleksi.
“Jadi, saya mohon perubahan konkret. Apa targetnya untuk daerah-daerah 3T supaya meningkatkan literasi di daerah? Karena memang literasi di daerah sangat memprihatinkan,” pungkas legislator asal dapil NTT II itu. (fa)
