//
Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Perpusnas RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Septamares/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional per Maret 2026 tercatat pada angka 40,6. Hal ini lantas menjadi catatan terhadap efektivitas berbagai program literasi yang selama ini dijalankan. Intervensi program dinilai tidak cukup hanya diukur dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari jangkauan dan dampaknya terhadap masyarakat.
Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengatakan capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam merancang dan menjalankan program literasi ke depan. Menurutnya, berbagai program yang telah dilakukan harus dipastikan benar-benar mampu menjangkau masyarakat.
“Bukan soal program saja yang kita bikin, tapi juga sejauh mana intervensi program literasi publik ini menjangkau dan juga berdampak,” kata Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Perpusnas RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Bonnie juga membandingkan capaian IPLM tersebut dengan angka tingkat kegemaran membaca masyarakat yang mencapai 54,8. Menurutnya, perbedaan capaian tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan intervensi agar program literasi tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
“Jadi ternyata bukan soal program saja yang kita bikin, tapi juga sejauh mana intervensi program literasi publik ini menjangkau dan juga berdampak,” ujar Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Dalam kesempatan itu, Bonnie juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi Perpusnas, terutama setelah tidak adanya lagi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk sektor perpustakaan. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut Perpusnas bersama mitra di daerah untuk semakin kreatif dalam memperluas jangkauan layanan literasi.
Ia mencontohkan adanya bantuan kendaraan perpustakaan di sejumlah daerah yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena terkendala biaya operasional. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar dukungan pemerintah terhadap penguatan literasi benar-benar sampai kepada masyarakat.
Karena itu, Bonnie mendorong Perpusnas terus mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam menjalankan program literasi dengan menyesuaikan kebutuhan serta perkembangan masyarakat. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya upaya memperluas akses literasi publik.
“Bagaimana kita memanfaatkan ruang fiskal yang sempit ini dengan keterbatasan yang ada. Inovasinya, kreativitasnya harus tetap ada di Perpustakaan Nasional dengan mitra-mitranya di daerah, supaya jangkauan literasi publik itu tetap sampai,” pungkas Bonnie. (fa/uc)
