Anggaran

121 artikel dengan tag ini

Pastikan Program Berjalan, Komisi III Perjuangkan Tambahan Anggaran MA dan KY Tahun 2027

Politik dan Keamanan1 September 2026

Pastikan Program Berjalan, Komisi III Perjuangkan Tambahan Anggaran MA dan KY Tahun 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI berkomitmen akan memperjuangkan tambahan anggaran untuk Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dalam pembahasan anggaran tahun 2027. Langkah tersebut diambil setelah Komisi III menerima penjelasan kedua lembaga terkait pagu anggaran yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.

1 September 2026

Poltekpar Serap 37,45 Persen Anggaran Kemenpar, Putra Nababan Tagih Outcome untuk Rakyat

Industri dan Pembangunan31 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Poltekpar Serap 37,45 Persen Anggaran Kemenpar, Putra Nababan Tagih Outcome untuk Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Alokasi anggaran Kementerian Pariwisata (Kemenparekraf) untuk tahun 2027 mendapat sorotan dari Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan. Ketimpangan pembagian dana antara sektor pendidikan dan program yang langsung berdampak bagi masyarakat menjadi catatan kritis.

Ferdiansyah Pertanyakan Serapan Anggaran Kemendikdasmen di Bawah 50 Persen

Kesejahteraan Rakyat31 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ferdiansyah Pertanyakan Serapan Anggaran Kemendikdasmen di Bawah 50 Persen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mempertanyakan serapan anggaran sejumlah satuan kerja (satker) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang hingga Agustus 2026 masih di bawah 50 persen. Ia meminta pemerintah menjelaskan penyebab rendahnya realisasi anggaran tersebut. Menurutnya, capaian serapan anggaran perlu menjadi perhatian serius karena tahun anggaran 2026 telah memasuki penghujung triwulan ketiga.

Banggar Dorong APBN Diukur dari Dampak, Bukan Sekadar Serapan Anggaran

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong APBN Diukur dari Dampak, Bukan Sekadar Serapan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong pemerintah mengubah pendekatan dalam mengukur keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ke depan, kinerja anggaran tidak cukup dinilai dari besarnya serapan, tetapi harus dilihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Anggaran Kamtib Rp259 Triliun Harus Putus Jaringan Bandar Judol dan Narkoba

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Anggaran Kamtib Rp259 Triliun Harus Putus Jaringan Bandar Judol dan Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pemerintah memastikan alokasi anggaran fungsi Ketertiban dan Keamanan (Kamtib) sebesar Rp259,3 triliun dalam RAPBN 2027 mampu memperkuat strategi penegakan hukum terhadap kejahatan judi online dan narkotika. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan ukuran keberhasilan yang lebih substantif, bukan hanya berdasarkan jumlah perkara maupun penangkapan.

Komisi IX Dorong Pusat Alokasikan Anggaran Rekonstruksi Faskes di Manggarai

Kesejahteraan Rakyat22 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Dorong Pusat Alokasikan Anggaran Rekonstruksi Faskes di Manggarai

PARLEMENTARIA, Ruteng - Komisi IX DPR RI melakukan inspeksi ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai pascabencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 SR. Pemeriksaan lapangan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur serta logistik medis dalam melayani para warga terdampak bencana secara komprehensif.

Purnamasidi Dorong Penguatan Anggaran Literasi melalui Mandatory Spending Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat21 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Purnamasidi Dorong Penguatan Anggaran Literasi melalui Mandatory Spending Pendidikan

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mendorong agar literasi ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pendidikan sehingga dapat memperoleh dukungan anggaran melalui mekanisme mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat gerakan literasi, termasuk yang dikembangkan komunitas di tengah masyarakat.

Esti Soroti Kesenjangan antara Kenaikan Anggaran dan Layanan Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Esti Soroti Kesenjangan antara Kenaikan Anggaran dan Layanan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menilai kenaikan anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 belum otomatis menunjukkan penguatan layanan pendidikan. Menurutnya, pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

Anggaran Negara Naik Signifikan, Legislator Tagih Kepastian Transfer ke Daerah

Industri dan Pembangunan18 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Anggaran Negara Naik Signifikan, Legislator Tagih Kepastian Transfer ke Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menyoroti peningkatan signifikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun. Meski menyambut baik delapan program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah, ia memberikan catatan terkait kejelasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

Anggaran Pendidikan 2027 Harus Fokus Selesaikan PR Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Anggaran Pendidikan 2027 Harus Fokus Selesaikan PR Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggaran pendidikan 2027 diharapkan bisa diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar pendidikan. Mulai dari kesejahteraan guru, perbaikan sarana dan prasarana, kebutuhan sekolah di daerah 3T, hingga pemenuhan hak pendidikan dasar perlu menjadi prioritas penggunaan anggaran.

18 Agustus 2026

Anggaran Meningkat, Putusan MK Soal Pendidikan Dasar Gratis Harus Segera Dilaksanakan

Kesejahteraan Rakyat17 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Anggaran Meningkat, Putusan MK Soal Pendidikan Dasar Gratis Harus Segera Dilaksanakan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong kenaikan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027, agar dapat diarahkan untuk memperkuat pemenuhan hak pendidikan dasar, termasuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar tanpa pungutan. Menurutnya, peningkatan anggaran harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan pendidikan.

Anggaran Pendidikan di 2027 Naik, Fikri Faqih Dorong Kesejahteraan Guru Diperkuat

Kesejahteraan Rakyat16 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Anggaran Pendidikan di 2027 Naik, Fikri Faqih Dorong Kesejahteraan Guru Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong peningkatan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 untuk memperkuat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan renovasi sarana dan prasarana, tetapi juga harus ditopang sumber daya manusia pendidikan yang memadai.