Purnamasidi Dorong Penguatan Anggaran Literasi melalui Mandatory Spending Pendidikan

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mendorong agar literasi ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pendidikan sehingga dapat memperoleh dukungan anggaran melalui mekanisme mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat gerakan literasi, termasuk yang dikembangkan komunitas di tengah masyarakat.

“Ke depan, agar ini bisa maksimal dalam hal penganggarannya, tentu kita akan tafsirkan bahwa literasi adalah salah satu bagian dari fungsi pendidikan. Karena itu, dia punya mandat untuk dipenuhi melalui mekanisme mandatory spending 20 persen sebagaimana mandat Undang-Undang Nasional,” ujar Purnamasidi kepada Parlementaria usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (20/8/2026).

Purnamasidi menilai selama ini literasi masih cenderung dipisahkan dari konsep pendidikan sehingga dukungan anggarannya belum optimal. Padahal, menurutnya, penguatan literasi tidak hanya berlangsung melalui lembaga pendidikan formal, tetapi juga perlu dikembangkan melalui komunitas-komunitas di masyarakat.

“Selama ini kan masih dipisah. Literasi ini masih dipisah dalam konsep pendidikan,” katanya.

Karena itu, Purnamasidi mendorong pemerintah memberikan dukungan program dan penganggaran kepada komunitas pegiat literasi. Dukungan tersebut dinilai penting agar komunitas dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami berbagai persoalan sekaligus merumuskan solusi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

“Yang terpenting adalah bagaimana komunitas-komunitas yang ada di masyarakat ini mampu mendapatkan program-program penganggaran sehingga kemudian indeksnya itu menjadi meningkat, sehingga kemudian ada kesadaran,” jelasnya.

Menurut Purnamasidi, literasi tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi mencakup kemampuan masyarakat memahami persoalan di lingkungan sekitar, merumuskan langkah penyelesaian, serta menghasilkan perubahan yang berdampak terhadap kesejahteraan.

“Bagi saya, literasi itu adalah ketika satu komunitas, satu masyarakat itu mampu memahami apa yang dihadapi, kemudian dia mampu merumuskan langkah-langkah untuk mencarikan solusinya. Dari solusi itulah kemudian dia bisa meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Purnamasidi.

Lebih lanjut, Purnamasidi menilai capaian pendidikan di Jawa Timur secara umum sudah cukup baik. Namun, masih terdapat aspek yang perlu diperkuat, khususnya dalam membangun gerakan literasi di masyarakat yang belum sepenuhnya menjadi bagian dari program dan penganggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Karena itu, ia menekankan penguatan literasi merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah perlu menempatkan literasi sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan, bukan sekadar program pelengkap.

“Karena itu, menurut saya, memang ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Terutama pemerintah yang sampai hari ini saya menilai literasi itu ditempatkan di bagian terujung dari program yang direncanakan oleh pemerintah, baik pusat maupun di komunitas,” pungkasnya. (syn/ssb)