Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Pelindungan Masyarakat Buntut Karhutla di Kalimantan yang Makin Parah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), terutama di wilayah Kalimantan yang semakin parah. Ia juga mengingtkan Pemerintah untuk memastikan pelindungan terhadap masyarakat atas dampak Karhutla.

“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan, Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Kemudian disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara 3 titik.

Karhutla di Kalimatan yang semakin parah pun menimbulkan dampak buruk yang luas, meliputi penurunan kualitas udara hingga kategori berbahaya, lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terganggunya aktivitas warga dan sekolah, kerusakan habitat satwa, serta kabut asap lintas batas yang memengaruhi negara tetangga.

Bahkan kabut pekat akibat Karhutla menyebabkan jarak pandang hanya tersisa antara 10 meter di beberapa titik terdampak parah, seperti di Banjarbaru dan Kalimantan Selatan.

Terkait hal ini, Puan meminta Pemerintah segera menetapkan zona operasi prioritas Karhutla berdasarkan kombinasi hotspot berulang, kondisi gambut, kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, dan kapasitas pemadaman daerah. “Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga mendorong Pemerintah pusat memberikan bantuan, khususnya bagi daerah yang kewalahan dalam penanganan Karhutla. “Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai,” ungkap Puan.

Menurutnya, operasi darat harus diperkuat agar api tidak kembali hidup setelah permukaan terlihat padam, sementara pemadaman dari udara harus difokuskan pada area yang sulit dijangkau. Puan juga menekankan pentingnya kelengkapan infrastruktur pemadaman api.

“Termasuk bagi petugas di lapangan agar diberikan perlengkapan yang memadai dan kebutuhan alat pelindung diri serta safety tools seperti baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan,” paparnya.

“Ini untuk melindungi petugas dari kobaran api, panas ekstrem, dan asap pekat di lapangan. Kondisi Karhutla di Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga intervensi pemadaman titik api harus cepat dilakukan, dan dengan cara efektif,” lanjut Puan.

Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah segera memetakan dampak Karhutla kepada masyarakat. “Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman Karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,” jelasnya.

Jika Indeks Pencemaran Udara (API) melebihi ambang batas polusi, Puan mendorong Pemerintah untuk memberlakukan situasi darurat dengan meminta masyarakat menghentikan dulu aktivitas di luar rumah. “Tempat penampungan juga perlu disiapkan jika memang diperlukan, dan apabila keadaan masyarakat di daerah terdampak sudah dalam kategori bahaya,” sebut Puan.

Puan juga meminta Pemerintah di daerah terdampak Karhutla untuk membuka layanan kesehatan tambahan untuk anak, lansia, ibu hamil, dan penderita pernapasan. “Pemerintah wajib menyiapkan stok masker bagi warga dan menyiapkan skenario penyesuaian sekolah dan aktivitas luar ruang apabila indeks kualitas udara terus memburuk,” tambahnya.

Di sisi lain, Puan menyoroti kabut asap pekat Karhutla yang menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan. Singapura juga telah meminta warganya mewaspadai dampak Karhutla Indonesia.

Untuk itu, Puan meminta agar Karhutla segera ditanggulangi. “Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegas Puan.

Mantan Menko PMK ini pun mendorong Pemerintah bersama instansi terkait melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran, maupun yang abai sehingga menyebabkan Karhutla. Puan mengatakan, kerugian akibat Karhutla sangat besar.

“Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, Karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu,” ujarnya.

Puan menyebut, Pemerintah Daerah juga harus dapat menjelaskan mengapa Karhutla di Kalimantan bisa meluas sedemikian rupa. “Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” tutup Puan. (aha)