//
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae.|Foto : Oji/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI resmi menyetujui Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp11,768 triliun. Besaran anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk program prioritas.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Kamis (3/9/2026), dalam pengantar pembukan rapat menyampaikan, agar alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung prioritas program penggunaan dana, seperti penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di Sumatra, pelaksanaan Gerakan ASRI, dan penuntasan Program 3 Juta Rumah yang menargetkan satu juta rumah baru dan dua juta renovasi rumah.
“Komisi V DPR RI mengharapkan Kementerian PKP melakukan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau, penanganan permukiman kumuh yang terpadu secara kolaboratif, dan pelayanan tata kelola serta pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas," seru Ridwan.
Rapat dengan jajaran eselon I Kementerian PKP tersebut membahas kelanjutan RAPBN 2027 untuk Kementerian PKP. Komisi V, seru Ridwan, seluruh unit organisasi eselon I benar-benar memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan Komisi V DPR RI. Masukan tersebut bersumber dari hasil kunjungan kerja spesifik, reses, hingga penyerapan aspirasi di daerah pemilihan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada bagian lain, Politisi Partai Golkar itu, mendorong penguatan integrasi Data Tunggal Bencana bersama Bappenas, BPS, dan BNPB guna memastikan aspek readiness criteria serta legalitas lahan hunian tetap (huntap) terpenuhi lebih awal. Langkah administratif ini dinilai krusial agar eksekusi fisik di lapangan tidak terkendala di tingkat daerah, terutama dalam mempercepat pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Memperkuat sinergi dan koordinasi antara kementerian/lembaga dan daerah dalam penyusunan satu data dalam rangka menyelaraskan rencana kerja dan anggarannya demi mendukung jaminan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas dan fasilitasi pembiayaan perumahan," harap Ridwan. (mh/aha)
