//
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.|Foto : Sari/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah memastikan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon) dapat diakses seluruh masyarakat tanpa dibatasi berdasarkan desil kesejahteraan. Menurutnya, program keluarga berencana (KB) merupakan kebutuhan masyarakat secara luas sehingga penyediaan alokon tidak semestinya hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu.
“Jadi menurut saya ini alkon ini harus diperuntukkan untuk seluruh masyarakat. Tidak perlu ada desil-desil bahwa yang boleh mengambil desil 1, 2, 3. Emang yang desil 4, 5, 6 itu tidak boleh pakai alkon, tidak boleh KB juga?” ujar Nihayatul dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Ia menilai masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi umumnya memiliki pilihan sendiri dalam memperoleh alat kontrasepsi. Karena itu, pembatasan berdasarkan desil justru berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap program KB.
“Kalaupun yang oke mampu, saya bisa pastikan mereka tidak akan mengambil yang gratis. Pasti mereka akan mencari kualitas alkon, ya bukan berarti alkon yang disediakan pemerintah tidak bagus, tapi pasti mereka punya preferensi yang berbeda, kalau yang orang mampu tidak akan mengambil yang gratis ini,” katanya.
Nihayatul menegaskan, ketersediaan alokon merupakan bagian penting dari perencanaan keluarga. Menurutnya, perencanaan keluarga juga berkaitan dengan upaya mencegah stunting melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran.
“Karena kita sudah berubah dua anak lebih sehat, bukan dua anak cukup lagi, tentunya kita juga berpikir bagaimana ini salah satu untuk menghindari stunting itu adalah dengan perencanaan keluarga. Salah satu perencanaan keluarga adalah dengan alkon,” ujarnya.
Selain meminta distribusi alokon tidak dibatasi desil, Nihayatul juga mendorong peningkatan anggaran alokon pada Tahun Anggaran 2027. Ia menilai anggaran pengadaan alokon sebesar Rp350 miliar masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat, terlebih pada 2026 tidak tersedia anggaran untuk pengadaan alokon. (gal/aha)
