//
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.|Foto : Sari/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI menyepakati usulan tambahan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebesar Rp500 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan obat kontrasepsi (alokon).
“Komisi IX DPR RI bersepakat dengan Kemendukbangga/BKKBN RI atas usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari Kemendukbangga/BKKBN RI sebesar Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah) yang dialokasikan untuk pengadaan alat obat kontrasepsi (alokon),” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Sebelumnya, dalam Rapat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini sempat menyinggung anggaran kegiatan strategis Kemendukbangga/BKKBN RI Tahun Anggaran 2027 untuk pengadaan alokon yang hanya dialokasikan sebesar Rp350.000.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah). Menurutnya anggaran untuk alokon ini idealnya berkisar Rp800 Miliar-Rp1 Triliun.
Senada dengannya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh juga mendorong Kemendukbangga/BKKBN RI untuk melakukan penambahan anggaran pengadaan alokon sebesar Rp500 Miliar. Ia menilai anggaran sebesar Rp350 Miliar ini tidak memadai, terlebih pada 2026 tidak tersedia anggaran alokon serta masih banyaknya jumlah unwanted pregnancy.
“Karena kita yang selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat, kalau kita sudah berubah dua anak lebih sehat, bukan dua anak cukup lagi. Tentunya kita juga berpikir bagaimana ini salah satu untuk menghindari stunting itu adalah dengan perencanaan keluarga. Salah satu perencanaan keluarga adalah dengan alkon,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris juga menilai pengadaan alkon ini menjadi penting karena terkait pengendalian kependudukan yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan struktur penduduk tetap sehat. Ia juga mengingatkan bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan apabila peningkatan jumlah penduduk usia produktif tidak diiringi penciptaan manusia dan lapangan kerja yang produktif.
“Kita memiliki angkatan kerja yang jumlahnya banyak, lapangan pekerjaannya tidak tersedia karena kemajuan teknologi yang hari ini mungkin di sektor industri tidak lagi atau sudah mulai melakukan otomatisasi, tidak menggunakan tenaga kerja kasar yang semakin berkurang, lalu penggunaan artificial intelligence juga semakin dominan. Jadi ini benar-benar harus tepat nih kebijakan dari pemerintah,” tegasnya. (gal/aha)
