Kunjungi RSUD dr. Rasidin Padang, Komisi IX Kawal Kebutuhan Anggaran untuk Faskes Terdampak Bencana

PARLEMENTARIA, Padang – Komisi IX DPR RI akan mengawal ketat realisasi bantuan anggaran untuk RSUD dr. Rasidin, Padang. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini selepas Kunjungan Kerja Spesifik ke ke RSUD yang berada di Provinsi Sumatera Barat itu.

Dalam paparannya, Direktur Utama RSUD dr. Radisin mengungkapkan berbagai rencana revitalisasi pascabencana dan peningkatan fasilitas medis. Yahya Zaini pun menegaskan posisi strategis Komisi IX dalam rantai persetujuan anggaran negara.

Ia mengingatkan bahwa setiap pengajuan anggaran dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Keuangan membutuhkan “lampu hijau” dari parlemen, sehingga aspirasi RSUD dr. Rasidin akan dikawal dengan optimal.

​”Kami akan memantau dan mengawasi karena acc (persetujuan)-nya di Kementerian Keuangan. Biasanya harus dapat persetujuan dahulu dari Komisi IX. Kami sudah memberi persetujuan, tinggal acc dari Kementerian Keuangan,” ungkapnya kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX, ke Padang, Sumatra Barat, Kamis (29/01/2026).

​Fokus pengawalan anggaran ini ditargetkan untuk tahun anggaran 2026 dan 2027. Menurut Yahya, perencanaan jangka panjang diperlukan agar bantuan yang turun benar-benar sesuai dengan kebutuhan mendesak dan tidak tumpang tindih.

​”Tentu tadi banyak sekali aspirasi yang disampaikan, tentu akan disesuaikan dengan yang mendesak. Kami akan mengawal agar permintaan bantuan ini dapat direalisasikan baik untuk tahun 2026 dan 2027,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menambahkan bahwa setelah Kunspek ini akan digelar Rapat Kerja lanjutan dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta. Rapat ini salah satunya akan mengungkapkan daftar kebutuhan RSUD dr. Rasidin yang sempat tertunda akibat keterbatasan fiskal daerah.

“Nanti kami Komisi IX akan melakukan RDP lagi dengan Kementerian Kesehatan terkait yang dibutuhkan oleh Kota Padang dalam rangka mencukupi kebutuhan akibat dampak bencana dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Heru.

​Dukungan parlemen ini menjadi angin segar bagi manajemen RSUD dr. Rasidin yang memiliki visi besar di tahun 2026, termasuk rencana pembukaan layanan PICU (Pediatric Intensive Care Unit) dan Pelayanan Kanker Terpadu yang saat ini masih terkendala ruangan dan alat. 

Heru Tjahjono menutup dengan harapan bahwa sinergi antara Pemkot Padang, Kemenkes, dan Komisi IX dapat menciptakan desain pembangunan rumah sakit yang lebih baik di masa depan.

​”Tujuannya kita hadir, melihat, mengevaluasi apa yang harus dilakukan Pemerintah Kota Padang yang harus disupport oleh Kementerian Kesehatan, Komisi IX, dan Pemerintah Provinsi,” pungkas Heru. •ndn/rdn