Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong penguatan perlindungan hak cipta terhadap karya kreator yang dimanfaatkan pihak lain tanpa izin, terutama untuk kepentingan komersial melalui platform media sosial. Penguatan aturan ini dinilai penting untuk memastikan pencipta tetap memperoleh perlindungan atas karya yang digunakan sebagai materi promosi maupun aktivitas perdagangan digital.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendorong penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasalnya, rekomendasi pencegahan pelanggaran yang dikeluarkan Bawaslu perlu memiliki daya paksa dan konsekuensi hukum agar tidak diabaikan oleh pihak-pihak terkait.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan meminta PT Pertamina (Persero) mengevaluasi sistem mitigasi ketahanan energi, mulai dari perencanaan kuota, rantai pasok, hingga distribusi bahan bakar minyak (BBM). Evaluasi ini menyusul antrean panjang BBM yang melanda sejumlah wilayah di Bali selama sembilan hari pada Oktober lalu.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI meminta pemerintah memperjelas arah kebijakan dan pembagian kewenangan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan kebijakan Satu Data Indonesia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Kejelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan tata kelola data nasional berjalan terintegrasi tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan meminta Danantara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan proses restrukturisasi dan transformasi perusahaan negara tidak mengorbankan tenaga kerja. Penataan aset, penggabungan perusahaan, hingga pembentukan holding harus diarahkan untuk meningkatkan kinerja BUMN sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Palembang - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan kekecewaan keras terhadap ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam agenda kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Auditorium Bina Praja Pemerintah, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (6/11/2026). Ia menilai ketidakhadiran kepala daerah tersebut tidak mencerminkan sikap saling menghargai antarlembaga pemerintahan, terlebih agenda pertemuan telah disampaikan jauh-jauh hari.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI mengakomodasi sejumlah aspirasi masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain penegasan ketentuan hukuman mati bagi pelaku korupsi sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta transparansi penjualan aset rampasan untuk mencegah praktik manipulasi nilai atau under valuation.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana harus mampu menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam menindak pelaku kejahatan dan perlindungan hak masyarakat yang beritikad baik. Pengaturan tersebut juga diperlukan untuk memastikan kewenangan aparat penegak hukum tidak disalahgunakan dalam proses perampasan aset.
BREAKING NEWS : PIMPINAN MPR RI MENYAMPAIKAN HASIL RAPIM TERKAIT PENGUNDURAN DIRI WAPRES GIBRAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI terjadwal akan menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Kapolri pagi ini, Kamis (12/11/2026), pukul 8.30. Dalam keterangan yang diterima Parlementaria, Komisi III akan meminta penjelasan terkait, pertama, penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI; Kedua, tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan kepada para tersangka penyadapan ilegal (illegal interception).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga pendidikan keagamaan. Menurutnya, kebijakan pendidikan nasional harus berlandaskan prinsip keadilan (fairness) agar seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan dan kualitas layanan pendidikan yang setara.
BREAKING NEWS : GIBRAN SERAHKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI