Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI mendorong penguatan inovasi digital serta peningkatan kualitas karya ilmiah mahasiswa. Hal itu dilakukan selaras dengan Workshop Sinergi Riset dan Pembangunan Inovasi Digital: Memperkuat Ekosistem Evidence Based Policy Melalui Sistem Informasi dan Partisipasi Publik yang Bermakna di Command Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terus memperkuat tata kelola penyusunan transkrip sebagai bagian penting dalam mendukung dokumentasi persidangan lembaga legislatif. Pedoman penyusunan transkrip dinilai perlu diformalkan agar memiliki landasan yang jelas dan dapat menjadi acuan bersama dalam penyusunan risalah persidangan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai berulangnya temuan fasilitas istimewa di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) menunjukkan masih adanya celah serius dalam tata kelola pemasyarakatan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh terus berulang karena menyangkut prinsip kesetaraan perlakuan dalam sistem hukum.
PARLEMENTARIA, Jombang — Komisi VIII DPR RI menggali masukan dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, terkait penguatan tata kelola pesantren menyusul pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama RI. Masukan tersebut dinilai penting agar kebijakan dan tata kelola kelembagaan baru tersebut dapat menjawab kebutuhan pesantren di lapangan.
PARLEMENTARIA, Magelang — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti kesenjangan yang masih dihadapi guru dan tenaga pendidik di lingkungan pesantren dibandingkan dengan pendidik pada jalur pendidikan umum. Kesenjangan tersebut antara lain mencakup aspek kesejahteraan, akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta kesempatan peningkatan kompetensi.
PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi II DPR RI mendorong pemerintah pusat meninjau ulang penerapan aturan ambang batas 87 persen Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak disamaratakan untuk seluruh wilayah, khususnya Pulau Jawa. Dorongan ini disampaikan kepada Parlementaria usai tim Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Bupati Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).
PARLEMENTARIA, Kabupaten Tangerang - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Hak Asasi Manusia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang agar pelayanan bagi penyandang disabilitas mental dapat terpenuhi secara optimal.
PARLEMENTARIA, Kutai Kartanegara — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menegaskan penegakan kode etik Anggota DPR RI dilakukan secara tegas dan tidak membedakan jabatan maupun latar belakang partai politik. Penegakan etik tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kehormatan dan citra lembaga perwakilan rakyat sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa) dinilai perlu segera dimulai secara bertahap dengan menentukan wilayah dan kebutuhan yang menjadi prioritas. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Budi Sulistyono alias Kanang menilai pembangunan tidak harus dilakukan sekaligus, tetapi membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang agar dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui anggaran Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura) untuk mendukung penanganan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura), termasuk program Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa ). Perlu diketahui, Giant Sea Wall adalah salah satu program pemerintah dalam menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan kerusakan ekosistem pesisir.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong generasi muda mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan sektor kemaritiman nasional. Menurutnya, potensi laut Indonesia harus diolah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
PARLEMENTARIA, Kabupaten Bekasi - Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri tidak boleh menjadi sekadar aturan normatif. Beleid tersebut diwajibkan menjadi jalan keluar atas berbagai persoalan riil yang selama ini membayangi ekosistem perindustrian di lapangan.