•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Sinergi Terbangun, BAM Pastikan Kendala MBG di Bekasi Segera Ditindaklanjuti

Kesejahteraan Rakyat21 April 2026

Sinergi Terbangun, BAM Pastikan Kendala MBG di Bekasi Segera Ditindaklanjuti

PARLEMENTARIA, Bekasi - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI turun tangan untuk menyelaraskan koordinasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota BAM DPR RI, Obon Tabroni, mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat ketidaksinkronan informasi antara Pemda dan BGN.

21 April 2026

MBG Angin Segar untuk Petani & UMKM Lokal

Kesejahteraan Rakyat21 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

MBG Angin Segar untuk Petani & UMKM Lokal

PARLEMENTARIA, Bekasi - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar urusan pemenuhan nutrisi. Namun juga sebuah instrumen kuat untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah.

Pansus RUU HPI Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU HPI Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa kepentingan nasional harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan RUU HPI. Apalagi di tengah kondisi kompleksitas hubungan hukum lintas negara saat ini.

Ketentuan PRT di Bawah Usia 18 Tahun Sudah Menikah Diatur dalam Aturan Peralihan

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Ketentuan PRT di Bawah Usia 18 Tahun Sudah Menikah Diatur dalam Aturan Peralihan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti pentingnya kejelasan pengaturan batas usia dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Kejelasan ini penting agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat.

Perlunya Pertimbangkan Kondisi Riil Sikapi Banyaknya PRT Bekerja di Bawah Umur

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Perlunya Pertimbangkan Kondisi Riil Sikapi Banyaknya PRT Bekerja di Bawah Umur

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Nyoman Parta menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi riil di lapangan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), khususnya terkait pengaturan batas usia pekerja.

Siti Aisyah: Bentuk Dewan Advokat Nasional dan Perkuat Pengawasan Profesi

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Siti Aisyah: Bentuk Dewan Advokat Nasional dan Perkuat Pengawasan Profesi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, mendorong penataan kelembagaan profesi advokat melalui pembentukan Dewan Advokat Nasional. Selain itu, ia juga menekankan adanya penguatan mekanisme pengawasan advokat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Advokat.

Penggelapan Dana Jemaat Gereja Harus Diinvestigasi Menyeluruh, Kembalikan Uang Rakyat Kecil!

Kesejahteraan Rakyat21 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penggelapan Dana Jemaat Gereja Harus Diinvestigasi Menyeluruh, Kembalikan Uang Rakyat Kecil!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyoroti kasus dugaan penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi, Aek Nabara, Sumatera Utara, yang melibatkan eks pegawai Bank Negara Indonesia (BNI). Ia mendorong investigasi menyeluruh karena kasus tersebut menyangkut nasib hampir 2.000 masyarakat kecil.

Tok! RUU PPRT Sah Dibawa ke Paripurna, Tekankan Jaminan Sosial Kesehatan hingga Ketenagakerjaan

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Tok! RUU PPRT Sah Dibawa ke Paripurna, Tekankan Jaminan Sosial Kesehatan hingga Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Baleg DPR RI menyetujui RUU PPRT dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Aturan Pelaksanaan RUU PPRT Disepakati Paling Lama Setahun Setelah Ditetapkan

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Aturan Pelaksanaan RUU PPRT Disepakati Paling Lama Setahun Setelah Ditetapkan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) membahas DIM nomor 273 terkait masa berlaku UU PPRT. Sebelumnya, Baleg DPR RI mengusulkan agar aturan pelaksana UU PRT agar dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan, sedangkan Pemerintah meminta diberi waktu 2 tahun.

Iuran Jaminan Sosial Kesehatan PRT Non-PBI Disepakati Ditanggung Pemberi Kerja

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Iuran Jaminan Sosial Kesehatan PRT Non-PBI Disepakati Ditanggung Pemberi Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panja Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bersama Pemerintah menyepakati aturan terkait jaminan sosial kesehatan pekerja rumah tangga yang bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI). DPR dan Pemerintah sepakat bahwa PRT yang bukan PBI akan ditanggung oleh pemberi kerja atas kesepakatan kerja dan perjanjian kerja.

Batas Usia PRT Disepakati Harus Minimal 18 Tahun

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Batas Usia PRT Disepakati Harus Minimal 18 Tahun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menyepakati perubahan substansi DIM nomor 53, khususnya mengenai minimal pekerja rumah tangga berusia 18 tahun.

Serap Aspirasi di Jabar, Pansus RUU HPI Perkuat Substansi Regulasi Hukum Lintas Negara

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Jabar, Pansus RUU HPI Perkuat Substansi Regulasi Hukum Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Bandung - Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI terus mengintensifkan penyerapan aspirasi publik melalui kunjungan kerja ke Jawa Barat. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat substansi regulasi di tengah meningkatnya kompleksitas hubungan hukum lintas negara.