Akomodasi Tuntutan Publik, RUU Perampasan Aset Tutup Celah Under Valuation dan Tegaskan Efektivitas Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI mengakomodasi sejumlah aspirasi masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain penegasan ketentuan hukuman mati bagi pelaku korupsi sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta transparansi penjualan aset rampasan untuk mencegah praktik manipulasi nilai atau under valuation.

Pimpinan rapat Timus dan Timsin RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengatakan bahwa perhatian terhadap tuntutan masyarakat merupakan bagian dari komitmen DPR dalam merumuskan regulasi yang responsif terhadap aspirasi publik.

“Itu kan tuntutan masyarakat yang kita penuhi, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita benar-benar serius dan memperhatikan suara tuntutan masyarakat,” kata Soedeson kepada Parlementaria usai memimpin rapat pencermatan dan perapian pasal-pasal hasil pembahasan Panja di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat adalah penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Meski RUU Perampasan Aset berfokus pada mekanisme hukum terkait perampasan aset hasil tindak pidana, pembahasan mengenai sanksi tersebut tetap memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam UU Tipikor.

Soedeson menegaskan, ketentuan hukuman mati sebenarnya telah memiliki dasar hukum dalam UU Tipikor. Karena itu, pencantuman atau penegasan isu tersebut dalam pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan bentuk perhatian terhadap aspirasi masyarakat, bukan pembentukan jenis sanksi pidana baru melalui regulasi tersebut.

“Kalau kita enggak masukkan pun, apakah tidak bisa dihukum mati? Bisa, karena Undang-Undang Tipikor kan mengatur,” imbuhnya.

Selain persoalan sanksi pidana, pembahasan RUU Perampasan Aset juga memberikan perhatian pada tata cara penjualan aset rampasan. Panja mengatur agar penjualan benda atau aset hasil perampasan dilakukan di muka umum dengan mengedepankan asas publisitas dan transparansi. Mekanisme ini diharapkan dapat mencegah manipulasi harga atau praktik under valuation yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Dengan keterbukaan proses penjualan, nilai ekonomis aset rampasan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang optimal. Pengaturan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan aset hasil tindak pidana berjalan secara akuntabel.

Saat ini, pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana telah memasuki tahap Timus dan Timsin. Tahapan tersebut difokuskan pada pencermatan, sinkronisasi, dan perapian rumusan pasal serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hasil pembahasan Panja bersama Badan Keahlian DPR RI dan pemerintah sebelum melanjutkan ke tahapan legislasi berikutnya. (Ndy/um)