Bahas Rendahnya Penyerapan KUR, Bambang Haryo Sesalkan Ketidakhadiran Gubernur Sumsel

PARLEMENTARIA, Palembang - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan kekecewaan keras terhadap ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam agenda kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Auditorium Bina Praja Pemerintah, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (6/11/2026). Ia menilai ketidakhadiran kepala daerah tersebut tidak mencerminkan sikap saling menghargai antarlembaga pemerintahan, terlebih agenda pertemuan telah disampaikan jauh-jauh hari.

Bambang menegaskan, Komisi VII DPR RI telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak sekitar satu bulan sebelum kunjungan dilaksanakan. Karena itu, ia menyayangkan tidak adanya kehadiran Gubernur Sumsel untuk menyambut rombongan DPR RI beserta jajaran kementerian dan lembaga mitra yang turut dibawa dalam kunjungan tersebut.

Menurutnya, kunjungan kerja tersebut memiliki kepentingan strategis karena bertujuan membangun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan sektor industri, pengembangan pariwisata, serta pemberdayaan UMKM.

Bambang bahkan secara terbuka menilai sikap tersebut tidak etis dan tidak dapat diterima. Terlebih, rombongan Komisi VII DPR RI datang bersama sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang memiliki kedudukan setingkat dalam koordinasi pemerintahan.

“Tolong sampaikan ke Pak Gubernur, ini tidak punya etika. Tidak etis, kami tidak bisa terima seperti ini. Mereka-mereka ini sama dengan setingkat dengan gubernur. Deputi pangkatnya sama dengan bintang tiga, Dirjen sama dengan bintang tiga, gubernur juga bintang tiga,” tegas Bambang.

Ia menilai, setidaknya Gubernur Sumatera Selatan dapat meluangkan waktu untuk hadir menyambut rombongan, meskipun hanya beberapa menit. Kehadiran tersebut bukan semata-mata persoalan protokoler, melainkan bentuk penghormatan terhadap lembaga negara dan upaya membangun komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kami bukan gila hormat, tetapi tolong kita saling menghargai. Kalau memang ada acara lain, silakan. Paling tidak hadir sebentar, 10 menit untuk menyambut. Kami datang membawa mitra dengan tujuan mendorong ekonomi yang ada di daerah,” ujarnya.

Bambang juga mengingatkan bahwa DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai program dan kebijakan pemerintah pusat dibahas bersama DPR RI, termasuk melalui proses pembahasan anggaran hingga persetujuan dalam rapat paripurna. Setelah itu, DPR RI juga bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Kami yang dari DPR RI setelah menganalisa usulan dari pemerintah dan kami sahkan di paripurna, kemudian kami minta kepada Presiden dan menterinya untuk melaksanakan dan kami mengawasi. Jangan begini jadinya!” tegasnya.

Menurut Bambang, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah seharusnya dibangun atas dasar koordinasi, komunikasi, dan penghormatan terhadap tugas serta kewenangan masing-masing. Jangan sampai kepentingan masyarakat justru terhambat karena lemahnya komunikasi antarpemangku kepentingan.

Ia menambahkan, Komisi VII DPR RI merupakan komisi strategis karena membidangi sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan perekonomian masyarakat, mulai dari UMKM, perindustrian, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Karena itu, kunjungan kerja tersebut seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat.

“Komisi VII itu komisi yang sangat strategis. Karena di dalamnya semua ekonomi kerakyatan ada di sini, termasuk industri. Mulai dari UMKM, industri, hingga pariwisata. Semuanya langsung berhubungan dengan rakyat dan masyarakat,” jelasnya.

Soroti Rendahnya Penyerapan KUR di Sumsel

Selain menyampaikan kekecewaan terhadap ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan, Bambang juga menyoroti rendahnya penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di provinsi tersebut. Ia menilai kondisi itu menjadi indikasi bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha kecil dan pelaku UMKM masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungan kerja tersebut, penyaluran KUR di Sumatera Selatan baru mencapai sekitar Rp7 triliun atau sekitar 2,5 persen dari total penyaluran secara nasional. Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan potensi ekonomi Sumatera Selatan yang memiliki sektor unggulan, seperti pertambangan, minyak dan gas bumi, pertanian, industri, serta UMKM.

Bambang menegaskan, KUR merupakan salah satu instrumen penting pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh akses permodalan dengan biaya yang lebih terjangkau. Program tersebut seharusnya menjadi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas kegiatan ekonomi.

“Ini bukti bahwa pemerintah daerah kurang perhatian terhadap rakyat kecil, karena KUR-nya penting untuk kepentingan rakyat,” kata Bambang.

Ia menyayangkan apabila fasilitas pembiayaan yang telah disediakan pemerintah pusat belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Padahal, dukungan permodalan merupakan salah satu kebutuhan utama bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan skala usaha dan mengembangkan kegiatan produktif.

Bambang juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang telah memberikan keringanan bunga KUR menjadi 6 persen serta membuka akses pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil agar tidak kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.

Dengan berbagai kemudahan tersebut, ia meminta pemerintah daerah lebih aktif mendorong masyarakat memanfaatkan program KUR. Sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi dengan perbankan penyalur perlu diperkuat agar pelaku usaha yang membutuhkan modal dapat memperoleh akses pembiayaan.

Ia menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat. Diperlukan langkah nyata untuk memastikan program tersebut benar-benar menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah, terutama pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan modal.

Menurutnya, rendahnya penyerapan KUR harus menjadi bahan evaluasi serius. Pemerintah daerah perlu mengetahui apakah persoalannya terletak pada kurangnya sosialisasi, persyaratan administrasi, keterbatasan akses perbankan, atau belum optimalnya pendampingan terhadap calon penerima KUR.

Sejumlah Agenda Strategis Terpaksa Tertunda

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi VII DPR RI sebenarnya telah menyiapkan sejumlah agenda penting bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kementerian serta lembaga mitra. Rombongan turut membawa perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, kementerian yang membidangi UMKM dan ekonomi kreatif, Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta RRI, TVRI, dan ANTARA.

Sejumlah persoalan strategis yang sedianya dibahas meliputi optimalisasi penyaluran KUR, pengembangan kawasan industri, pembinaan desa wisata, penguatan ekonomi kreatif, serta percepatan pengembangan sektor industri di Sumatera Selatan.

Selain itu, Komisi VII juga berencana membahas percepatan proyek Pelabuhan Tanjung Carat yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas logistik dan aktivitas perdagangan. Pengembangan pelabuhan tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing industri serta membuka peluang ekonomi baru bagi Sumatera Selatan.

Agenda pembinaan ratusan desa wisata juga menjadi perhatian karena sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengembangan desa wisata tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat melalui produk lokal, kerajinan, kuliner, dan berbagai kegiatan ekonomi kreatif.

Namun, karena ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan, pertemuan yang telah dipersiapkan tersebut akhirnya ditunda. Padahal, kehadiran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menyampaikan kondisi riil, kendala, serta kebutuhan daerah kepada kementerian dan lembaga mitra Komisi VII DPR RI.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menjelaskan bahwa Gubernur Herman Deru tidak dapat menghadiri agenda tersebut karena sedang melaksanakan kegiatan Safari Jumat bersama masyarakat.

Penundaan pertemuan ini menjadi catatan penting bagi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bambang berharap ke depan komunikasi dan penghormatan antarlembaga dapat lebih diperhatikan sehingga agenda strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak terganggu oleh persoalan koordinasi.

Ia menegaskan, kunjungan kerja DPR RI bersama kementerian dan lembaga bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya memastikan program pemerintah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah seharusnya memanfaatkan forum tersebut untuk memperjuangkan kepentingan daerah, bukan justru kehilangan kesempatan membahas berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat (mro/rdn)