Bambang Haryo: IKM Cahaya Agro Perlu Dukungan untuk Terus Berkembang

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi keberlangsungan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Cahaya Agro yang telah bertahan dan berkembang sejak 1990-an. Menurutnya, industri yang memproduksi berbagai peralatan untuk mendukung industri makanan dan pertanian tersebut perlu mendapat dukungan, terutama dalam penguatan pemasaran, permodalan, serta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“IKM Cahaya Agro merupakan industri yang menghasilkan barang-barang ataupun alat-alat untuk industri kecil, khususnya industri makanan. Ada mesin sangrai, mesin kopi, dan lain-lain. Jadi, ini patut diapresiasi karena industri ini sudah bertahan mulai dari tahun 1990-an sampai dengan sekarang,” kata Bambang Haryo kepada Parlementaria usai pertemuan pada Kunjungan Kerja Spesifik dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Cahaya Agro Teknik Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/9/2026).

Bambang Haryo mengatakan salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah pemasaran. Menurutnya, penurunan pasar perlu direspons dengan strategi promosi yang lebih luas, termasuk melalui media sosial. Di sisi lain, dukungan permodalan juga diperlukan agar IKM dapat meningkatkan kapasitas usaha.

“Permasalahan yang utama daripada industri ini adalah tentu permasalahan marketing atau pemasaran. Mereka mengharapkan adanya dukungan daripada pemerintah ataupun DPR RI, khususnya Komisi VII, untuk bisa mendukung di dalam pemasaran itu sendiri,” ujarnya.

Ia menilai peluang penguatan permodalan semakin terbuka sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong perkembangan UMKM. Bambang Haryo menyebut peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp280 triliun menjadi Rp300 triliun semestinya dapat dimanfaatkan oleh industri kecil untuk mengembangkan usahanya. 

“Karena programnya Pak Prabowo sekarang ini adalah mendukung sekali perkembangan daripada UMKM. Di mana KUR yang ada di kita dinaikkan dari Rp280 triliun ke Rp300 triliun. Nah, ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh industri-industri kecil ini,” katanya.

Sementara itu, penerapan SNI menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing produk IKM. Berdasarkan paparan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam kunjungan tersebut, terdapat 2.725 sertifikat SNI yang masih berlaku di Jawa Timur. Sebanyak 1.824 sertifikat atau 66,9 persen merupakan SNI wajib, sedangkan 790 sertifikat atau 29 persen merupakan SNI sukarela. Penerapan SNI paling banyak tercatat di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik yang secara keseluruhan menyumbang 65,8 persen dari total entri.

BSN juga mencatat pembinaan terhadap 145 entri pelaku usaha/UMKM di Jawa Timur, dengan 67 di antaranya atau 46,2 persen telah berhasil tersertifikasi SNI. Namun, keberlanjutan sertifikasi masih menghadapi tantangan, antara lain biaya pemeliharaan sertifikat serta kebutuhan penguatan branding agar penerapan SNI dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan penjualan.

Dalam konteks Cahaya Agro, BSN telah melakukan pendampingan sejak Maret 2023 untuk penerapan SNI 7428:2008 terkait mesin pemipil jagung. Proses tersebut sempat tertunda karena kesiapan produk, kelengkapan administrasi, serta perubahan lokasi produksi. Pendampingan akan diaktifkan kembali setelah unit mesin dan administrasi perusahaan siap untuk dilakukan pengujian.

Bambang Haryo menilai dukungan terhadap standardisasi perlu diperkuat, terutama ketika pelaku IKM menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas pengujian. “Saya sendiri juga heran, kenapa produk mereka yang sudah ke internasional tetapi SNI belum ter-cover. Nah, inilah kendala permasalahan mereka. Ternyata laboratorium untuk permesinan yang seperti ini ada di Jogja. Nah, ini seharusnya tugas daripada SNI kita untuk bisa membantu,” jelasnya.

Menurutnya, penguatan kapasitas BSN dan ekosistem standardisasi di daerah penting untuk memperluas akses IKM terhadap sertifikasi. Terlebih, Jawa Timur telah memiliki 13 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), terdiri atas enam lembaga pemerintah/balai dan tujuh lembaga swasta. 

“Yang kecil sudah ada, yaitu SNI Bina UMKM. Nah, yang menengah ini, SNI-nya juga perlu didorong dengan satu anggaran yang cukup dari BSN ini agar bisa meng-cover semua produk-produk yang ada di dalam negeri ini, sehingga produknya bisa aman dan nyaman untuk masyarakat selama menggunakan produksi industri kecil yang ada di Indonesia,” tutup Bambang Haryo. (mun/aha)