//
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dalam agenda pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Palembang.|Foto : Mario/Andri
PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan dalam agenda pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Palembang, Jumat (6/11/2026). Akibatnya, rapat yang sedianya membahas sejumlah persoalan strategis pembangunan dan penguatan ekonomi daerah tersebut terpaksa ditunda.
Lamhot menegaskan, kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum penting untuk mempertemukan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga mitra Komisi VII DPR RI. Pertemuan itu diharapkan dapat menjadi ruang koordinasi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan kebijakan dan program pemerintah pusat.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI turut membawa sejumlah mitra kerja, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, kementerian yang membidangi UMKM dan ekonomi kreatif, Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional, yakni RRI, TVRI, dan ANTARA.
Namun, agenda pertemuan yang berlangsung di Graha Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu tidak dapat dilanjutkan sebagaimana direncanakan. Pasalnya, Gubernur Sumatera Selatan tidak hadir dan hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra. Ketidakhadiran gubernur disebut karena sedang menjalankan agenda Safari Jumat bersama masyarakat.
Lamhot yang bertindak sebagai pimpinan rombongan menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak sekitar satu bulan sebelum pelaksanaan kunjungan kerja. Karena itu, ia menyayangkan ketidakhadiran kepala daerah dalam forum yang telah dipersiapkan dengan melibatkan banyak kementerian dan lembaga tersebut. “Karena begitu strategisnya sebenarnya pertemuan ini, seluruh stakeholder kami bawa, maka forum hari ini terpaksa kami tunda,” tegas Lamhot.
Menurutnya, kehadiran kepala daerah sangat penting agar pembahasan dapat berlangsung secara menyeluruh dan menghasilkan komitmen konkret. Terlebih, persoalan yang hendak dibicarakan menyangkut berbagai sektor yang menjadi penopang perekonomian Sumatera Selatan, mulai dari penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengembangan kawasan industri, desa wisata, ekonomi kreatif, hingga penguatan sektor perindustrian.
Ia menilai, pembahasan berbagai persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan langsung pimpinan daerah agar setiap persoalan dapat disampaikan secara terbuka, sekaligus menentukan langkah tindak lanjut bersama pemerintah pusat. “Dengan berat hati kami terpaksa harus menunda. Karena kalau ini kami lanjutkan kan juga rasanya tidak elok,” ujarnya.
Lamhot menambahkan, kehadiran kementerian dan lembaga mitra dalam kunjungan tersebut merupakan bentuk keseriusan Komisi VII DPR RI untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut seharusnya dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan, kendala, serta potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan pemerintah pusat. (mr/we)
