E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Reses|Haji|timwas haji|RUU Masyarakat Adat|Pendidikan|PPPK|Rapat Paripurna|Kesehatan|Judol|Hantavirus|energi|Judi Online|321 WNA
Jakarta:
Berawan sebagian
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 64%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Reses|Haji|timwas haji|RUU Masyarakat Adat|Pendidikan|PPPK|Rapat Paripurna|Kesehatan|Judol|Hantavirus|energi|Judi Online|321 WNA
Jakarta:
Berawan sebagian
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 64%
Angin: 4 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Reses|Haji|timwas haji|RUU Masyarakat Adat|Pendidikan|PPPK|Rapat Paripurna|Kesehatan|Judol|Hantavirus|energi|Judi Online|321 WNA
Jakarta:
Berawan sebagian
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 64%
Angin: 4 km/h
/
/
Berita/Industri dan Pembangunan

Distribusi Film Nasional Dinilai Belum Sehat, Lamhot Sinaga Tegaskan Pentingnya Akses Layar yang Adil

Diterbitkan
Rabu, 28 Jan 2026 19.24 WIB
Bagikan:
Distribusi Film Nasional Dinilai Belum Sehat, Lamhot Sinaga Tegaskan Pentingnya Akses Layar yang Adil

Anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga saat Rapat Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Eselon I Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (27/1/2026).

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga menegaskan pentingnya penguatan sistem distribusi film nasional yang berkeadilan. Ia menilai bahwa arah kebijakan yang disampaikan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh persoalan utama distribusi film, khususnya terkait praktik penguasaan produksi, distribusi, dan ekshibisi oleh entitas yang sama.

“Nama Panja ini saja distribusi film, tetapi n dalam usulan kebijakan yang disampaikan belum terlihat secara tegas arah distribusi yang berkeadilan,” ujarnya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Eselon I Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (27/1/2026).

Politisi Fraksi Golkar ini menyoroti adanya potensi praktik oligopoli dalam industri perfilman nasional, di mana satu kelompok usaha dapat berperan sekaligus sebagai rumah produksi (PH), pemilik jaringan bioskop, dan importir film. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan akses layar bagi film nasional.

“Ketika satu entitas menguasai produksi, distribusi, dan ekshibisi sekaligus, tentu ini tidak adil bagi pelaku industri lainnya. Ini menjadi salah satu fokus pendalaman Panja,” tegas Legislator Dapil Sumatera Utara II ini.

Selain itu, Panja juga mempertanyakan mekanisme penayangan film di bioskop, khususnya terkait kewenangan penentuan film yang dapat ditayangkan di layar lebar. Ia menilai perlu adanya sistem yang transparan dan adil agar seluruh rumah produksi memiliki kesempatan yang setara. “Siapa yang punya otoritas menentukan film bisa tayang di bioskop? Apakah mutlak di pihak ekshibitor atau ada mekanisme lain? Ini harus diperjelas agar kompetisi berjalan sehat,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Lamhot juga menyoroti pentingnya penguatan data distribusi film nasional, termasuk pencatatan box office yang transparan dan terintegrasi. Sistem data yang akurat dinilai menjadi dasar evaluasi kebijakan dan perlindungan bagi pelaku industri.

Diakhir, Lamhot juga menilai bahwa dengan ekosistem yang sehat dan kompetisi yang adil, pangsa pasar film nasional berpotensi terus meningkat. Saat ini, proporsi penonton film nasional telah mencapai sekitar 70 persen dibanding film impor. “Dengan kompetisi yang sehat antar rumah produksi, angka ini bisa lebih tinggi lagi,” pungkasnya. •srw/we

Berita terkait

Lamhot Sinaga: Pers Sehat Jadi Penopang Ekonomi Berdaulat di Tengah Disrupsi Digital
Industri dan Pembangunan
Lamhot Sinaga: Pers Sehat Jadi Penopang Ekonomi Berdaulat di Tengah Disrupsi Digital
Industri Film Nasional Dinilai Belum Inklusif, Legislator Desak Peran Pemerintah
Industri dan Pembangunan
Industri Film Nasional Dinilai Belum Inklusif, Legislator Desak Peran Pemerintah
Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Dorong Industri Film Jadi Penggerak Ekonomi Nasional
Industri dan Pembangunan
Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Dorong Industri Film Jadi Penggerak Ekonomi Nasional
Tags:#Seputar Parlemen#Komisi VII
Sebelumnya

Legislator Minta Pemerintah Tegaskan Status PMI Kamboja: Korban atau Pelaku

Selanjutnya

Industri Film Nasional Dinilai Belum Inklusif, Legislator Desak Peran Pemerintah

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(817)
  • Industri dan Pembangunan(3018)
  • Isu Lainnya(1006)
  • Kesejahteraan Rakyat(2935)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3647)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Lomba Foto Kreatif SAPA Sayembara Parlementaria
LOKAS

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Reses|Haji|timwas haji|RUU Masyarakat Adat|Pendidikan|PPPK|Rapat Paripurna|Kesehatan|Judol|Hantavirus|energi|Judi Online|321 WNA
Jakarta:
Berawan sebagian
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 64%
Angin: 4 km/h