//
Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo saat Rapat Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan pentingnya peran pemerintah sebagai pengatur utama dalam menciptakan industri film nasional yang adil dan berkelanjutan. Menurut Yoyok, tanpa regulasi dan pengawasan yang kuat dari pemerintah, industri film nasional akan terus dikuasai oleh kelompok tertentu dan sulit memberikan ruang bagi pelaku kecil serta kreator muda.
“Pemerintah harus kuat sebagai filter, penampung, dan pengambil kebijakan. Kalau tidak kuat, semuanya akan bablas,” tegas Yoyok dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ia menilai pemerintah memiliki peran strategis dalam menyaring dan mengarahkan konten film agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan kebangsaan. “Jangan isinya horor terus atau film yang tidak mendidik. Kita perlu film-film heroik, cinta tanah air, dan membangun karakter generasi muda,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Politisi Fraksi NasDem ini juga menyoroti ketimpangan struktur industri film nasional yang dinilai masih dikuasai oleh segelintir pelaku besar dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, distribusi, hingga kepemilikan jaringan bioskop.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, pada 2025 tercatat sebanyak 176 film nasional diproduksi oleh 112 rumah produksi. Namun, hanya sekitar delapan rumah produksi yang mampu memproduksi tiga hingga 12 film per tahun, sementara mayoritas rumah produksi kecil hanya mampu menghasilkan satu hingga dua film.
Kondisi tersebut, menurut Yoyok, menunjukkan bahwa industri film memang tumbuh, tetapi belum memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku. Yoyok juga menyoroti sulitnya akses kreator muda daerah untuk menembus layar lebar, meskipun banyak di antara mereka berprestasi di berbagai festival film.
“Banyak anak-anak kreatif dari Jogja, Solo, Purwokerto, Bandung. Mereka juara festival, tapi tidak punya akses ke layar lebar. Akhirnya mati sebelum ditonton, atau justru lebih banyak ditonton secara ilegal,” ungkapnya.
Selain itu, ia menilai distribusi industri film masih terpusat di Pulau Jawa, yang mencapai sekitar 60 hingga 70 persen dari aktivitas bisnis perfilman nasional. Hal ini menyebabkan pemerataan ekonomi kreatif di daerah belum optimal.
Dalam aspek tata kelola, Yoyok mendorong pemerintah untuk segera membangun sistem data box office nasional yang terintegrasi dan transparan. Menurutnya, data tersebut penting untuk menarik investor, menghitung potensi keuntungan, serta meningkatkan kepercayaan industri.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kebocoran data dan pembajakan film digital yang dinilai merugikan industri nasional hingga triliunan rupiah. Menutup pernyataannya, Yoyok berharap Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional dapat menjadi wadah untuk mencari solusi konkret dalam membangun industri film yang sehat, inklusif, dan berkeadilan. •srw/we
