•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan12 November 2026

RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) turut mengakomodasi pengaturan khusus bagi provinsi kepulauan. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perlakuan berbeda kepada daerah kepulauan karena karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan infrastrukturnya tidak dapat disamakan dengan provinsi yang didominasi wilayah daratan.

12 November 2026

Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum

Politik dan Keamanan12 November 2026

Politik dan Keamanan

Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisinya sebagai wakil presiden merupakan langkah yang tepat. Mundurnya Gibran ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA-nya yang dinyatakan tidak sah.

Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, Legislator Sebut UU Khusus Penyadapan Mendesak

Politik dan Keamanan12 November 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, Legislator Sebut UU Khusus Penyadapan Mendesak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas undang-undang khusus penyadapan. Ia menilai, regulasi ini diperlukan untuk memperjelas pihak yang berwenang, tujuan, prosedur, serta mekanisme pengawasan penyadapan.

Revisi UU Provinsi NTT dan NTB Diharapkan Perkuat Pembangunan Berbasis Kepulauan

Politik dan Keamanan12 November 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UU Provinsi NTT dan NTB Diharapkan Perkuat Pembangunan Berbasis Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendorong agar revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mampu mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan. Menurutnya, kondisi geografis kedua provinsi tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, terutama dalam memperkuat konektivitas antarpulau dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Habib Aboe Desak Polri Telusuri Aliran Hasil Sadapan Ilegal terhadap Presiden

Politik dan Keamanan12 November 2026

Politik dan Keamanan

Habib Aboe Desak Polri Telusuri Aliran Hasil Sadapan Ilegal terhadap Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuka secara transparan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan ke mana informasi yang diperoleh oleh para tersangka dialirkan.

Akomodir Putusan MK, Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Diperjelas dan RUU

Politik dan Keamanan12 November 2026

Politik dan Keamanan

Akomodir Putusan MK, Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Diperjelas dan RUU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe meminta para akademisi memberikan masukan yang konkret mengenai pengaturan, khususnya masa transisi pemilu nasional dan pemilu lokal dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu. Menurutnya, pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dijawab secara jelas melalui pengaturan hukum.

Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik

Kesejahteraan Rakyat12 November 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama Tim Panja Pemerintah melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Statistik di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pembahasan kali ini menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghadapi perkembangan teknologi serta kebutuhan tata kelola data nasional.

Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal

Politik dan Keamanan12 November 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran untuk menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik. Komisi III menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar sehingga perlu ditangani secara serius melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Partai Kerap Kali Berorientasi Elektoral, Sistem Pemilu Harus Evaluasi Menyeluruh

Politik dan Keamanan12 November 2026

Politik dan Keamanan

Partai Kerap Kali Berorientasi Elektoral, Sistem Pemilu Harus Evaluasi Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2029 perlu dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem demokrasi elektoral. Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya menyentuh desain teknis pemilu, tetapi juga harus memperhatikan peran partai politik, penyelenggara pemilu, hingga partisipasi masyarakat.

Bahas RUU Hak Cipta, Legislator: Jangan Ada Kekosongan Hukum soal Platform dan AI

Politik dan Keamanan12 November 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Hak Cipta, Legislator: Jangan Ada Kekosongan Hukum soal Platform dan AI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan agar RUU Hak Cipta tidak menyisakan kekosongan hukum bagi platform e-commerce dan pengguna akal imitasi (Artificial Intelligence/AI). Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR RI dalam rangka membahas RUU Hak Cipta di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Khilmi: Pasokan BBM Nasional Aman, Pertamina Perlu Benahi Distribusi

Industri dan Pembangunan12 November 2026

Industri dan Pembangunan

Khilmi: Pasokan BBM Nasional Aman, Pertamina Perlu Benahi Distribusi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menegaskan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik internasional berpotensi mengganggu rantai pasok energi. Namun, ia meminta PT Pertamina (Persero) membenahi sistem distribusi dan memperketat pengawasan penyaluran BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

Dukung Pembatalan Impor KRL Bekas, Syafiuddin Minta Kebutuhan Armada Segera Dipenuhi

Industri dan Pembangunan12 November 2026

Industri dan Pembangunan

Dukung Pembatalan Impor KRL Bekas, Syafiuddin Minta Kebutuhan Armada Segera Dipenuhi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin mendukung keputusan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membatalkan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Namun, pembatalan tersebut harus segera diikuti langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek yang terus meningkat dengan mengoptimalkan kemampuan industri perkeretaapian nasional.