Berita Terbaru

Nasib PPPK Paruh Waktu Tidak Jelas, Pemerintah Perlu Bentuk PP Turunan UU ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyerukan Pemerintah Pusat segera memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya kepada PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat regulasi turunan yang mengatur secara rinci status dan hak-hak PPPK Paruh Waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ASN.

8 Juni 2026

Nasir Djamil: Usia Pensiun Polri Perlu Pertimbangkan Kesehatan dan Regenerasi

Nasir Djamil: Usia Pensiun Polri Perlu Pertimbangkan Kesehatan dan Regenerasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menekankan bahwa pembahasan usulan perubahan batas usia pensiun anggota Polri harus didasarkan pada kajian yang komprehensif. Terutama terkait aspek kesehatan, kebutuhan organisasi, dan regenerasi sumber daya manusia di lingkungan kepolisian.

Komisi VI Konsisten Kawal Terus Moratorium Pembangunan Pabrik Semen di Sulsel

Komisi VI Konsisten Kawal Terus Moratorium Pembangunan Pabrik Semen di Sulsel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan dukungannya terhadap usulan moratorium pembangunan pabrik semen di Indonesia. Serta akan terus mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Agung terkait hal tersebut. Dalam sambutannya, Nurdin menjelaskan bahwa RDPU tersebut merupakan tindak lanjut atas surat yang disampaikan para pemerhati konservasi alam Sulawesi Selatan terkait moratorium pabrik semen dan kesiapan wilayah dalam menghadapi rencana pembangunan industri semen.

Komisi XIII Dukung Perkuat Anggaran Dirjen Pemasyarakatan

Kesejahteraan Rakyat8 Juni 2026

Komisi XIII Dukung Perkuat Anggaran Dirjen Pemasyarakatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR mendukung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendapatkan penguatan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2026 dan penambahan kekurangan pagu indikator Tahun Anggaran 2027, dengan catatan Dirjen Pemasyarakatan wajib menyerahkan rincian program kerja serta isu strategis pemanfaatan anggaran tersebut untuk penguatan Balai Pemasyarakatan.

Irma Suryani Soroti Tata Kelola Ujikom Dokter, Desak Evaluasi FK Berkualitas Rendah

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani Soroti Tata Kelola Ujikom Dokter, Desak Evaluasi FK Berkualitas Rendah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyoroti berbagai persoalan yang masih membayangi pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) atau uji kompetensi dokter. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, Ketua Kolegium Dokter Indonesia, dan Ketua Kolegium Kedokteran Keluarga Layanan Primer (KKLP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), Irma menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan kedokteran dan sistem uji kompetensi nasional.

Mafirion Minta Menteri HAM Fokus Selesaikan PR Penegakan HAM

Mafirion Minta Menteri HAM Fokus Selesaikan PR Penegakan HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai usulan agar kalangan sipil dapat menduduki jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri. Ia meminta Menteri HAM untuk lebih fokus pada penyelesaian persoalan HAM yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bangsa daripada mengusulkan pengaturan jabatan di institusi lain yang berada di luar kewenangannya.

Panja RUU Kehutanan Soroti Kompleksitas Tantangan Hutan Indonesia

Panja RUU Kehutanan Soroti Kompleksitas Tantangan Hutan Indonesia

PARLEMENTARIA, Minahasa Utara - Komisi IV DPR membunyikan alarm keras terkait merosotnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat eksploitasi hutan nasional yang kian kompleks. Kondisi empiris ini mendorong parlemen untuk mempercepat langkah reformasi hukum melalui revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR bersama pemerintah kini tengah membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan demi akselerasi untuk memperkuat sektor ekspor, peningkatan kepastian bagi pelaku pasar dan investor, serta penyusunan regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan ekonomi.

I Ketut Suwendra: Eksploitasi Emas Jangan Bikin Alam Rusak dan Terbengkalai

I Ketut Suwendra: Eksploitasi Emas Jangan Bikin Alam Rusak dan Terbengkalai

PARLEMENTARIA, Manado - Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menyoroti tata kelola industri pertambangan emas di Sulawesi Utara yang dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan jika tidak dibarengi dengan regulasi reklamasi yang ketat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaring masukkan dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Kehutanan yang sedang digodok oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan DPR RI.

Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang

Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang

PARLEMENTARIA, Minahasa Utara — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, memberikan apresiasi mendalam terhadap langkah nyata PT Meares Soputan Mining (MSM) yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh dirinya di sela-sela kunjungan kerja spesifik saat meninjau langsung area pascatambang di PT MSM, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (6/6/2026).

Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat