Bahas RUU Hak Cipta, Legislator: Jangan Ada Kekosongan Hukum soal Platform dan AI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan agar RUU Hak Cipta tidak menyisakan kekosongan hukum bagi platform e-commerce dan pengguna akal imitasi (Artificial Intelligence/AI). Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR RI dalam rangka membahas RUU Hak Cipta di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

RDPU tersebut mendengarkan masukan Indonesian E-Commerce Association (IdEA) dan Microsoft untuk pembahasan RUU Hak Cipta. Firman menilai RUU inisiatif DPR ini merupakan kebutuhan mendasar sekaligus hak warga negara, sehingga perumusannya harus cermat. "Kalau kita salah menempatkan pasal, maka ini akan menjadi sulit bagi semua pihak," ujarnya.

Firman menyoroti tanggung jawab platform ketika ada penjual yang memperdagangkan barang atau konten bajakan, termasuk apakah platform masih bisa dituntut setelah konten dihapus. Ia juga mempertanyakan mekanisme notice and takedown yang belum memiliki aturan jelas, misalnya mulai dari batas waktunya, 1x24 jam atau maksimal tiga hari, hingga perlindungan bagi pelaku usaha kecil yang kerap buru-buru menurunkan konten.

"Jangan sampai ini menjadi salah satu kekosongan hukum sehingga mereka kapanpun bisa menuntut," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Isu akal imitasi juga tak luput dari sorotan. Menurut Firman, status hak cipta konten buatan AI, seperti deskripsi produk, foto produk, dan iklan di marketplace, masih menjadi area abu-abu, apakah menjadi milik penjual, platform, atau tidak ada yang memiliki. Ia pun mempertanyakan apakah pemakaian buku, artikel, foto, dan lagu Indonesia untuk melatih AI tanpa izin merupakan pelanggaran, atau perlu pengecualian seperti fair use.

Ia juga meminta kejelasan soal pemilik hak cipta karya yang dihasilkan lewat Copilot, serta siapa yang bertanggung jawab bila Copilot menghasilkan kode yang sama persis dengan milik orang lain.

Selain itu, Firman menyinggung maraknya barang palsu, barang tiruan (KW), dan barang asli yang dijual tanpa izin pemegang merek (impor paralel), serta siapa yang wajib membayar royalti kepada lembaga manajemen kolektif (LMK), penjual atau platform. Untuk pembajakan perangkat lunak, ia meminta data kerugian akibat Windows dan Microsot Office bajakan di Indonesia dan menanyakan apakah pidananya perlu diperberat agar menimbulkan efek jera.

Di bidang penegakan hukum, Firman mempertanyakan apakah pemblokiran situs pembajak harus melalui putusan pengadilan atau boleh langsung dilakukan pemerintah. "Sekarang ini kan pemblokiran dilakukan dengan tiba-tiba. Tanpa proses hukum kan dianggap berbahaya," katanya.

Ia juga mendorong adanya pengecualian hak cipta untuk pendidikan, riset, serta text and data mining, agar dosen dan mahasiswa yang memakai AI tidak terancam jerat hukum.

Firman menegaskan, tanpa kepastian hukum, risikonya akan sangat tinggi, mulai dari pelaku usaha, pencipta, hingga dunia pendidikan. Karena itu, ia berharap RUU Hak Cipta nantinya mampu memberi kepastian hukum bagi semua pihak. (nar/rdn)