DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Perampasan Aset hingga Hak Cipta pada Masa Persidangan II

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI bersama Pemerintah akan melanjutkan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi inisiatif DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Beberapa RUU yang menjadi prioritas pembahasan tersebut di antaranya RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Perkoperasian, serta RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Puan menegaskan, selain melanjutkan pembahasan sejumlah RUU tersebut, DPR RI juga berkomitmen mempercepat penyusunan berbagai RUU yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat.

Menurutnya, percepatan pembentukan undang-undang harus tetap memperhatikan kualitas substansi, kehati-hatian dalam proses legislasi, serta memastikan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna.

“DPR RI berkomitmen untuk mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat dengan mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna,” demikian disampaikan Puan dalam pidatonya.

Di samping agenda legislasi, Puan menyampaikan bahwa DPR RI juga akan memberikan perhatian terhadap ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Hal ini dinilai penting di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.

Sejumlah faktor yang menjadi perhatian antara lain dinamika harga minyak bumi, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD), serta perkembangan pasar modal.

Puan menekankan bahwa DPR RI akan memastikan ketahanan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap terjaga sehingga kebijakan anggaran negara mampu melindungi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

“DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat,” tegas Puan.

Melalui pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran tersebut, DPR RI berupaya memastikan agenda pembentukan regulasi berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat sekaligus memberikan perlindungan terhadap kondisi sosial dan ekonomi rakyat. (rdn)