Dukung Pembatalan Impor KRL Bekas, Syafiuddin Minta Kebutuhan Armada Segera Dipenuhi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin mendukung keputusan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membatalkan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Namun, pembatalan tersebut harus segera diikuti langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek yang terus meningkat dengan mengoptimalkan kemampuan industri perkeretaapian nasional.

Syafiuddin menilai, keputusan pembatalan impor tepat apabila didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya risiko terhadap kelayakan dan keberlanjutan operasional kereta. Menurutnya, pengadaan sarana transportasi publik harus mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang, bukan semata-mata mengejar penambahan jumlah armada.

“Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Karena itu, saya mendukung keputusan KAI membatalkan rencana impor KRL bekas apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya risiko terhadap kelayakan dan keberlanjutan operasional kereta,” ujar Syafiuddin dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan, keputusan bisnis terkait pengadaan sarana transportasi merupakan kewenangan PT KAI. Terlebih, pembatalan tersebut dilakukan setelah tim KAI melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi kereta di Jepang. Sejumlah pertimbangan, seperti usia kereta yang rata-rata telah mencapai 28 tahun, keberlanjutan pemeliharaan, serta risiko kelelahan material pada struktur kereta, perlu diperhitungkan secara cermat.

Meski mendukung pembatalan impor, Syafiuddin mengingatkan agar keputusan tersebut tidak menghambat pemenuhan kebutuhan armada. Pasalnya, peningkatan jumlah penumpang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) membutuhkan penambahan kapasitas layanan KRL.

Untuk itu, ia mendorong PT KAI memperkuat kerja sama dengan industri perkeretaapian nasional, khususnya PT Industri Kereta Api (INKA). Menurutnya, industri dalam negeri perlu mendapatkan ruang dan kepercayaan lebih besar untuk memproduksi rangkaian kereta sesuai kebutuhan transportasi publik nasional.

Syafiuddin menilai, optimalisasi kemampuan PT INKA tidak hanya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan armada KRL, tetapi juga bagian dari upaya membangun kemandirian industri transportasi nasional. Dengan demikian, kebutuhan sarana transportasi publik dapat dipenuhi secara bertahap melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Berdasarkan data PT KAI yang disampaikan dalam rilis tersebut, kebutuhan tambahan armada untuk operasional KRL Jabodetabek mencapai 23 rangkaian. Kebutuhan itu terdiri atas tujuh rangkaian yang masing-masing memiliki 12 kereta dan 16 rangkaian yang masing-masing memiliki delapan kereta.

“Jangan sampai pembatalan impor justru membuat pengadaan kereta menjadi terhambat. Kita punya industri dalam negeri, yaitu PT INKA, yang harus dioptimalkan. Pemerintah dan KAI perlu mendorong INKA agar mampu mempercepat produksi kereta sesuai kebutuhan nasional,” tegasnya.

Karena itu, Syafiuddin berharap PT KAI bersama Kementerian Perhubungan dan PT INKA segera menyusun langkah percepatan pengadaan armada baru secara terukur. Perencanaan tersebut perlu mencakup kapasitas produksi, skema pembiayaan, hingga jadwal kedatangan rangkaian kereta agar peningkatan kebutuhan layanan KRL Jabodetabek dapat terpenuhi. (fa/um)