Partai Kerap Kali Berorientasi Elektoral, Sistem Pemilu Harus Evaluasi Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2029 perlu dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem demokrasi elektoral. Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya menyentuh desain teknis pemilu, tetapi juga harus memperhatikan peran partai politik, penyelenggara pemilu, hingga partisipasi masyarakat.

Agun menyoroti fungsi partai politik yang dinilainya masih cenderung berorientasi pada kepentingan elektoral atau sekadar memperoleh kursi dalam pemilu. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada belum optimalnya fungsi rekrutmen dan kaderisasi partai politik.

“Metode rekrutmen, fungsi kepartaian tidak berjalan efektif. Tinggal rekrutmen yang terjadi itu lebih kepada hasil survei, atau yang memiliki kemampuan keuangan cukup kuat, atau memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama para pakar terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia juga menilai penguatan partai politik perlu disertai tata kelola yang akuntabel dan profesional. Untuk itu, Agun meminta para pakar perguruan tinggi memberikan kajian mengenai skema pembiayaan partai politik yang memadai, terukur, serta dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, terdapat ketimpangan yang perlu dikaji antara besarnya anggaran penyelenggaraan pemilu dengan dukungan pembiayaan negara bagi partai politik. Ia menyebut biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp71,3 triliun dan meminta adanya penelitian untuk membandingkan besaran tersebut dengan dukungan pendanaan partai politik.

Selain itu, Agun menekankan pentingnya membangun integritas penyelenggaraan pemilu dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Ia bahkan membuka wacana agar kewajiban memilih turut dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi pemilu.

“Kalau perlu (dibuat aturan) memilih (di Pemilu) itu wajib. Kalau tidak memilih ya didenda saja kayak di Australia,” katanya.

Agun berharap masukan dari kalangan akademisi dapat memperkaya perumusan RUU Pemilu. Dengan evaluasi menyeluruh, regulasi yang disusun diharapkan mampu memperbaiki kualitas demokrasi elektoral dan memperkuat sistem kepemiluan ke depan. (gal/rdn)