Agun Gunandjar Sudarsa

7 artikel dengan tag ini

Hentikan Ketegangan Sengketa Tanah Pemkot Bukittinggi–Yayasan Fort de Kock

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Hentikan Ketegangan Sengketa Tanah Pemkot Bukittinggi–Yayasan Fort de Kock

PARLEMENTARIA, Padang — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyoroti sengketa tanah antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Yayasan Fort de Kock yang dinilai membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Menurutnya, persoalan tersebut mencerminkan kompleksitas sengketa pertanahan yang juga terjadi di berbagai daerah akibat perbedaan dasar hukum dan kewenangan antarlembaga.

7 Oktober 2026

Dedi Prasetyo Jadi Kepala BRAN, Agun Gunandjar Sudarsa Minta Konflik Tanah Rakyat Diprioritaskan

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Dedi Prasetyo Jadi Kepala BRAN, Agun Gunandjar Sudarsa Minta Konflik Tanah Rakyat Diprioritaskan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa meminta Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Komjen Dedi Prasetyo segera memetakan dan memprioritaskan penyelesaian konflik pertanahan yang menyangkut kepentingan rakyat. Pesan tersebut disampaikannya menyusul pelantikan Dedi sebagai Kepala BRAN dalam rangkaian pergantian sejumlah pejabat negara pada Kamis (1/10/2026) lalu.

Orientasi Pelatihan ASN Harus Ciptakan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berintegritas

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Orientasi Pelatihan ASN Harus Ciptakan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berintegritas

PARLEMENTARIA, Jatinangor – Komisi II DPR RI mengevaluasi sistem pengembangan kompetensi ASN, agar pendidikan dan pelatihan aparatur menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, responsif, dan berintegritas. Karena itu, pengembangan kompetensi ASN harus diarahkan pada outcome yang konkret.

NIK Harus Jadi Single Identity Number, Kesiapan Infrastruktur Harus Diperkuat

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

NIK Harus Jadi Single Identity Number, Kesiapan Infrastruktur Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum sepenuhnya dapat diterapkan menjadi Single Identity Number (SIN). Hal itu, karena dalam praktiknya NIK tersebut belum sepenuhnya menjadi satu-satunya sumber data untuk seluruh pelayanan publik. Karena itu, Agun berharap SIN benar-benar menjadi satu identitas yang melekat dan mengikuti warga negara ke mana pun ia pindah.

Keberhasilan Bali Kelola Barang Milik Daerah Dapat Direplikasi Daerah Lain

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Keberhasilan Bali Kelola Barang Milik Daerah Dapat Direplikasi Daerah Lain

PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi II DPR RI mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera merumuskan kebijakan nasional terkait tata kelola aset daerah yang berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal. Langkah ini dinilai krusial agar keberhasilan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Provinsi Bali dapat direplikasi oleh daerah lain di seluruh Indonesia.

Tata Kelola Aset dan BMD Bali Sudah Optimal, Berkontribusi Signifikan untuk APBN

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Tata Kelola Aset dan BMD Bali Sudah Optimal, Berkontribusi Signifikan untuk APBN

PARLEMENTARIA, Denpasar - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa memberikan apresiasi atas manajemen tata kelola aset dan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Bali. Ia menilai Bali mampu mengoptimalkan aset daerah hingga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan daerah.

Pimpinan DPR Resmi Tetapkan Agun Gunandjar Sudarsa Jabat Wakil Ketua Komisi II

Politik dan Keamanan1 September 2026

Politik dan Keamanan

Pimpinan DPR Resmi Tetapkan Agun Gunandjar Sudarsa Jabat Wakil Ketua Komisi II

PARLEMENTARIA, Jakarta — Posisi Wakil Ketua Komisi II DPR RI resmi dijabat oleh Agun Gunandjar Sudarsa menggantikan Zulfikar Arse Sadikin. Ketetapan tersebut disahkan dalam rapat internal Komisi II dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menyampaikan penetapan tersebut merujuk pada Surat Pimpinan Fraksi Partai Golkar Nomor 1392 tertanggal 18 Agustus 2026 perihal Penyampaian Pergantian Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).