//
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar saat memimpin pertemuan di Kantor Gubernur Bali.|Foto: Aaron/Karisma
PARLEMENTARIA, Denpasar - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa memberikan apresiasi atas manajemen tata kelola aset dan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Bali. Ia menilai Bali mampu mengoptimalkan aset daerah hingga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan daerah.
Berdasarkan data LKPD yang telah diaudit Tahun Anggaran 2025, total nilai perolehan Aset Tetap Pemprov Bali tercatat mencapai Rp20,629 triliun yang tersebar dalam 807.367 unit aset. Komisi II menilai capaian tersebut tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses inventarisasi dan tata kelola yang tertata rapi.
"Kami melihat ternyata Bali memiliki potensi tanah areal yang sudah sejak dari awal kami mengetahui bahwa kontribusinya terhadap APBN dari sektor wisata itu 50 persen lebih ya itu dari Provinsi Bali," ujar Agun kepada Parlementaria usai melakukan pertemuan Komisi II dengan Gubernur Bali dan para stakeholder terkait di Denpasar, Bali, Rabu (2/09/2026).
Meski memberikan apresiasi, Agun menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah pusat untuk mendorong kolaborasi antarwilayah di Bali. Menurutnya, kewenangan pemerintah daerah relatif terbatas karena pariwisata sangat berkaitan erat dengan infrastruktur dan transportasi.
"Saya pikir pemerintah pusat ini dan Komisi II akan mendesak agar sektor wisata ini juga ada kolaborasi, ada konsep yang terintegrasi, yang pemerintah daerah itu punya kewenangan yang relatif agak terbatas. Karena pariwisata itu juga terkait dengan transportasi, infrastruktur, dan lain sebagainya," ungkap politisi Dapil Jawa Barat X tersebut.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan tata kelola tersebut tercapai berkat tahapan pengandalian aset yang terstruktur serta penanganan masalah yang melibatkan aparat penegak hukum.
"Jadi tujuan kami berkunjung ke Bali ini bagaimana (melihat) pengelolaan (aset barang milik daerah) sampai (penerimaan di APBN) sektor wisata itu lebih dari separuhnya itu dari Provinsi Bali. Setelah kami cek ternyata bukan sekedar simsalabim, jadi mulai dari awal tahap 1, tahap 2, tahap 3 mulai dari inventarisasi aset sampai kepada tata kelola sampai kepada soal tanah idle yang menjadikan pusat budaya itu jelas sekali itu ternyata tertata terkelola dengan baik," tutup Politisi Fraksi Partai Golkar ini. (aar/rdn)
