RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) turut mengakomodasi pengaturan khusus bagi provinsi kepulauan. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perlakuan berbeda kepada daerah kepulauan karena karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan infrastrukturnya tidak dapat disamakan dengan provinsi yang didominasi wilayah daratan.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, pengakuan terhadap karakteristik kepulauan dalam undang-undang harus disertai konsekuensi kebijakan yang nyata. Ia menilai, potensi besar yang dimiliki daerah kepulauan tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan pemerintah pusat, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana serta kebijakan pendanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah.

“Kita ini kan menganut negara kesatuan, negara kesatuan bukan negara federal. Meskipun demikian, kami ingin sekali ada perhatian khusus terhadap daerah ini, seperti halnya pemerintah pusat memperhatikan kekhususan-kekhususan yang ada di daerah-daerah lain,” ujar Benny dalam rapat pleno Baleg DPR RI yang membahas penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT, di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, kebutuhan provinsi kepulauan berbeda karena masyarakatnya tersebar di pulau-pulau dengan kondisi geografis dan aksesibilitas yang beragam. Keterbatasan sarana transportasi dan infrastruktur dasar membuat pelayanan pemerintah kepada masyarakat di pulau-pulau kecil membutuhkan dukungan lebih besar.

“Tidak bisa pemerintah pusat memperlakukan secara sama provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini, terutama provinsi kepulauan. Mengapa? Provinsi-provinsi kepulauan membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang bukan provinsi kepulauan,” jelasnya.

Benny juga mengingatkan, apabila kebijakan transfer ke daerah diterapkan dengan pendekatan yang sama, provinsi kepulauan akan terus menghadapi keterbatasan dalam mengejar ketertinggalan pembangunan. Padahal, daerah-daerah tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Konsekuensinya dari pasal ini nanti apa? Misalnya transfer daerah, ya bedalah. Janganlah disamakan dengan provinsi yang bukan kepulauan. Nah, kami ingin itu dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang ini,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta agar perubahan undang-undang tidak berhenti pada pencantuman karakteristik wilayah, tetapi juga mengatur bentuk dukungan pemerintah pusat yang lebih sesuai dengan kebutuhan provinsi kepulauan. Benny menilai, afirmasi tersebut penting agar pembangunan dan pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Ia menambahkan, usulan tersebut tidak hanya relevan bagi NTT, tetapi juga bagi provinsi-provinsi lain yang memiliki karakteristik kepulauan. Menurutnya, perhatian khusus yang dimaksud bukan tuntutan untuk memisahkan diri atau memperoleh status otonomi khusus seperti Aceh dan Papua, melainkan dukungan pembangunan yang proporsional berdasarkan kondisi geografis masing-masing daerah. (fa/rdn)