2 artikel dengan tag ini
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) turut mengakomodasi pengaturan khusus bagi provinsi kepulauan. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perlakuan berbeda kepada daerah kepulauan karena karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan infrastrukturnya tidak dapat disamakan dengan provinsi yang didominasi wilayah daratan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendorong agar revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mampu mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan. Menurutnya, kondisi geografis kedua provinsi tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, terutama dalam memperkuat konektivitas antarpulau dan pemerataan pelayanan masyarakat.
