Revisi UU Provinsi NTT dan NTB Diharapkan Perkuat Pembangunan Berbasis Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendorong agar revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mampu mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan. Menurutnya, kondisi geografis kedua provinsi tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, terutama dalam memperkuat konektivitas antarpulau dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu menilai, karakteristik wilayah NTT dan NTB tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis yang didominasi wilayah perairan. Luas wilayah laut yang lebih besar dibandingkan daratan menjadi salah satu fakta yang perlu diperhatikan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

“Fakta di lapangan mengatakan bahwa luas daratan lebih kecil daripada luas lautan. Jadi, bagaimana undang-undang ini memberi penguatan terhadap pendekatan pelayanan, baik itu di laut, semakin nyata dan semakin masif menghubungkan antarpulau, dari pulau ke pulau,” ujar Umbu saat diwawancarai Parlementaria di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, keterhubungan antarpulau menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Penguatan transportasi dan pelayanan laut dinilai dapat mempermudah mobilisasi masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, jarak geografis yang selama ini menjadi tantangan pembangunan dapat diatasi melalui konektivitas yang lebih baik.

Menurutnya, kemudahan mobilisasi tersebut juga akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika akses transportasi antarpulau semakin terhubung, biaya distribusi dapat ditekan sehingga kegiatan perdagangan dan pembangunan ekonomi daerah memiliki peluang untuk berkembang lebih optimal.

“Bagaimana mobilisasi barang dan jasa semakin mudah, akan menekan biaya dan juga meningkatkan ekonomi pembangunan di Nusa Tenggara Timur,” jelas legislator dari dapil NTT II itu.

Umbu menambahkan, pendekatan pembangunan di NTT perlu mempertimbangkan kondisi wilayah kepulauan secara menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur di daratan, tetapi juga perlu memperkuat sarana dan prasarana yang menghubungkan wilayah-wilayah pulau. Konektivitas laut, menurutnya, menjadi bagian penting dari pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Ia berharap perubahan UU Provinsi NTT dan NTB dapat memberikan penguatan terhadap arah kebijakan pemerintah dalam membangun kedua daerah tersebut. Dengan adanya landasan regulasi yang lebih memperhatikan karakteristik geografis, kebijakan pembangunan diharapkan tidak lagi menggunakan pendekatan yang seragam dengan provinsi yang memiliki kondisi wilayah daratan.

Karena itu, Umbu menilai pembahasan perubahan kedua undang-undang tersebut perlu melihat kebutuhan riil masyarakat di daerah. Regulasi yang disusun diharapkan mampu menjawab tantangan geografis, memperkuat hubungan antarpulau, serta mendorong pemerataan akses pelayanan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara. (fa/rdn)