Benny K Harman

7 artikel dengan tag ini

Pesan Legislator ke Jenderal Suyudi: Hapus Budaya ‘No Viral No Justice’ di Polri

Politik dan Keamanan3 Oktober 2026

Pesan Legislator ke Jenderal Suyudi: Hapus Budaya ‘No Viral No Justice’ di Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman menyampaikan sejumlah harapan terhadap Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto. Mulai dari menghapus budaya ‘no viral no justice’ di Polri, hingga memastikan anggotanya tidak lagi represif ke masyarakat kecil.

3 Oktober 2026

Benny K Harman Minta Kapolri Baru Hapus Kultur ‘No Viral No Justice’

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Benny K Harman Minta Kapolri Baru Hapus Kultur ‘No Viral No Justice’

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan reformasi kultural di tubuh Polri, termasuk menghapus kebiasaan penanganan perkara yang baru bergerak setelah menjadi perhatian publik. Ia juga meminta Polri memastikan aparat mengedepankan pelayanan dan tidak represif terhadap masyarakat.

Benny K Harman Titip Pesan kepada Kapolri Baru, Perkuat Profesionalitas dan Transparansi

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Benny K Harman Titip Pesan kepada Kapolri Baru, Perkuat Profesionalitas dan Transparansi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai momentum pergantian Kapolri menjadi kesempatan bagi Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk memperkuat profesionalitas dan transparansi Polri. Ia mendorong Kapolri baru membenahi sejumlah aspek, mulai dari penegakan hukum, perlindungan korban, hingga transparansi jabatan dan rekrutmen anggota.

Perhatikan Pemulihan Aset, Tindak Pidana Korupsi Tidak Sekadar Ungkap Sejumlah Kasus

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Perhatikan Pemulihan Aset, Tindak Pidana Korupsi Tidak Sekadar Ungkap Sejumlah Kasus

PARLEMENTARIA, Surabaya – Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup diukur atas dasar jumlah perkara yang berhasil terungkap serta tersangka yang diproses. Akan tetapi, Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga mendesak aset hasil tindak pidana yang telah disita atau diblokir dapat dipulihkan secara maksimal sehingga manfaatnya benar-benar kembali kepada negara.

RUU Reforma Agraria Harus Hilangkan Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Harus Hilangkan Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria didorong dapat menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepastian tersebut dinilai penting agar kemenangan masyarakat di pengadilan benar-benar berujung pada pemulihan hak.

Legislator Tegaskan Restitusi Tanah dalam Reforma Agraria Harus Berbasis Bukti dan Proses Hukum

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Tegaskan Restitusi Tanah dalam Reforma Agraria Harus Berbasis Bukti dan Proses Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pelaksanaan restitusi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus dilakukan secara cermat dan tidak mengabaikan kepastian hukum atas tanah yang diperoleh secara sah. Reforma agraria perlu memastikan pengembalian tanah yang memang bermasalah, tanpa mengambil hak badan hukum yang memperoleh dan menguasai tanah sesuai ketentuan hukum.

Benny K Harman Usul Redistribusi dan Restitusi Jadi Fokus RUU Reforma Agraria

Politik dan Keamanan15 September 2026

Politik dan Keamanan

Benny K Harman Usul Redistribusi dan Restitusi Jadi Fokus RUU Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria perlu memuat dua skema utama dalam penataan tanah, yakni redistribusi dan restitusi. Keduanya dinilai perlu dirumuskan secara jelas agar reforma agraria tidak hanya menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan tanah, tetapi juga mengembalikan hak masyarakat yang dirampas tanpa proses hukum.