Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
BAM DPR RI - RDPU TERKAIT BUKTI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDIDIKAN WAPRES GIBRAN RAKABUMING RAKA
KOMISI III DPR RI - RAPAT KERJA DENGAN KAPOLRI TERKAIT PENYADAPAN ILEGAL TERHADAP PRESIDEN RI
KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
RAPAT PARIPURNA KE-12 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pentingnya pelibatan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI bersama akademisi.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menekankan pentingnya tanggung jawab platform digital dalam melakukan pengawasan dan seleksi terhadap produk yang dipasarkan melalui layanan mereka. Menurut Umbu, perlindungan hak cipta tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pencipta atau masyarakat, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab platform yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan digital.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerataan akses teknologi perlu menjadi perhatian dalam transformasi pendidikan nasional, termasuk bagi madrasah. Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai, kesenjangan fasilitas pembelajaran digital antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan perlu diatasi agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Selatan memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan perusahaan tambang untuk menyelesaikan sengketa pembebasan lahan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penyelesaian konflik agraria tersebut diharapkan tidak mengganggu operasional perusahaan yang menjadi sumber mata pencaharian lebih dari 4.000 pekerja lokal.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina mengingatkan agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak mengabaikan perlindungan hak kepemilikan warga negara. Menurutnya, mekanisme perampasan aset harus memiliki batasan pembuktian yang jelas, berada di bawah kontrol pengadilan, serta didukung pemisahan kewenangan dalam pengelolaannya demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (Non-Conviction-Based / NCB) harus diterapkan secara terbatas sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Ia memastikan setiap tindakan penyitaan dan perampasan aset tetap harus melalui pengadilan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sepakat bersama pemerintah untuk mempertegas ruang lingkup pengaturan melalui penyesuaian judul RUU. Penyesuaian tersebut menempatkan tindak pidana korupsi sebagai fokus utama, disertai tindak pidana lainnya yang memiliki batasan jelas.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya memperkuat komunikasi publik DPR RI agar semakin terbuka, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, komunikasi parlemen tidak cukup hanya berorientasi pada penyampaian informasi mengenai kinerja lembaga, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka.