Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Kota Tangerang — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mempertanyakan kepastian regulasi dan kesiapan implementasi Cuti Mengunjungi atau Dikunjungi Keluarga (CMK/CDK) bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang. Menurutnya, meski lapas telah memiliki sarana layanan tersebut, kepastian regulasi masih menjadi persoalan yang perlu segera diperjelas.
PARLEMENTARIA, Serang - Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan bahwa penerapan keadilan restoratif (restorative justice) perlu dilakukan secara selektif, sesuai karakteristik perkara dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Banten, Serang, Kamis (24/09/2026).
PARLEMENTARIA, Magelang — Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo mendorong pemerintah memperkuat afirmasi kebijakan bagi pondok pesantren agar memiliki kesempatan yang setara dengan lembaga pendidikan umum. Kesetaraan tersebut, menurutnya, perlu diwujudkan tanpa menghilangkan karakter dan kekhasan pesantren.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mengingatkan Pemerintah turut memberikan pendampingan kepada keluarga Nenah melalui Kementerian/Lembaga yang berwenang. Perlindungan WNI ditegaskannya harus menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk disediakannya kuasa hukum bagi PMI yang tengah berperkara di tempatnya bekerja.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan pelanggaran terkait hunian mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ditemukan Ombudsman RI pada Rabu (23/9/2026).
PARLEMENTARIA, Subang - Perkembangan Pelabuhan Patimban yang bersamaan dengan keberadaan lahan pertanian di Kabupaten Subang, Jawa Barat, menjadi sorotan Komisi II. Sebab, di tengah perkembangan industri, keberadaan lahan pertanian dinilai tetap perlu dijaga karena Subang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pendidikan dasar tanpa biaya tidak cukup dimaknai sebatas penghapusan pungutan sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan ruang kelas yang layak, kecukupan guru, serta akses pendidikan yang setara, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti berbagai dampak sosial yang menyertai migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari rendahnya literasi pengelolaan keuangan, krisis pengasuhan anak, hingga potensi meningkatnya perceraian dan kerentanan ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, perlindungan PMI tidak cukup hanya memastikan keberangkatan dan kepulangan pekerja, tetapi juga perlu mencakup keberlangsungan kehidupan keluarga selama PMI bekerja di luar negeri.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pembinaan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan (Lapas), menyusul inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak lazim, termasuk fasilitas hunian dengan perlengkapan mewah serta minuman keras.
PARLEMENTARIA, Kutai Kartanegara – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik KPK, Kejaksaan, maupun Polri, untuk bergerak cepat untuk menangani kasus dugaan oknum yang terlibat dalam penyelewengan pada program revitalisasi sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia meminta adanya penyelidikan dan penerapan ancaman hukuman paling berat jika oknum APH tersebut terbukti bersalah.
PARLEMENTARIA, Tangerang - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan pentingnya menjaga dan mengembangkan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pembangunan perumahan, industri, pergudangan, hingga kawasan investasi tidak boleh mengorbankan ketersediaan lahan pangan secara terus-menerus.
PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendorong Pemerintah Pusat dengan kebijaksanaanya memberikan pengecualian terhadap persoalan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Tangerang, Banten. Hal tersebut menyusul belum tercapainya target LSD sebesar 87 persen di wilayah tersebut.