Komunikasi DPR Harus Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya memperkuat komunikasi publik DPR RI agar semakin terbuka, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, komunikasi parlemen tidak cukup hanya berorientasi pada penyampaian informasi mengenai kinerja lembaga, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Hal tersebut disampaikan Hetifah saat menghadiri Forum DPR NOW 2026 di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menilai forum yang melibatkan pimpinan media, akademisi, dan mahasiswa tersebut menjadi momentum penting bagi DPR untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki strategi komunikasi, terutama dalam menjangkau generasi muda.

“Hari ini acara DPR NOW berjalan sangat produktif. Dihadiri oleh pimpinan redaksi, beberapa media, dan juga para mahasiswa yang sangat luar biasa, kritis, serta konstruktif kepada DPR, khususnya dalam cara kita berkomunikasi dengan generasi muda,” ujar Hetifah.

Menurutnya, berbagai pandangan dan kritik yang disampaikan peserta forum menjadi pembelajaran sekaligus bahan refleksi bagi DPR RI untuk meningkatkan kualitas komunikasi kelembagaan. DPR perlu lebih banyak mendengar kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi respons terhadap berbagai persoalan dan keluhan publik.

“Kami mendapatkan banyak pembelajaran dan bahan-bahan untuk refleksi serta perbaikan. Sesungguhnya DPR diharapkan bisa lebih banyak mendengar apa kebutuhan masyarakat dan kebijakan-kebijakan apa yang dapat dibuat sebagai bentuk respons terhadap persoalan dan keluhan mereka,” jelasnya.

Hetifah mengakui, berbagai program dan kinerja DPR RI selama ini belum seluruhnya tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam membangun komunikasi yang efektif dengan generasi muda dan kelompok masyarakat kelas menengah.

“Tentu saja apa yang sudah dilakukan DPR juga sudah banyak. Hanya mungkin belum seluruhnya bisa tersampaikan dan terkomunikasikan, khususnya kepada generasi muda dan kelas menengah,” katanya.

Lebih lanjut, Hetifah mengingatkan agar strategi komunikasi publik DPR tidak hanya berfokus pada kelompok masyarakat yang mudah mengakses informasi dan memiliki saluran untuk menyampaikan pendapat. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok yang selama ini belum memiliki cukup ruang atau kesempatan untuk menyuarakan kepentingannya (voiceless).

“Yang tidak kalah penting adalah kelompok-kelompok yang selama ini cenderung voiceless. Mereka juga perlu disentuh, seperti kelompok marginal, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah pedalaman, maupun mereka yang tidak mudah mendapatkan akses untuk bersuara dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan DPR,” pungkasnya.

Ia berharap, penguatan komunikasi publik DPR RI dapat berjalan seiring dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan demikian, DPR tidak hanya hadir sebagai lembaga yang menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya, tetapi juga menjadi institusi yang terbuka dalam mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi seluruh rakyat. (bit/ssb)