Berita Terbaru

Imbau Aksi Damai, Sukamta Dorong Akses Pemajuan Dunia Kerja Bagi Generasi Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendorong agar demonstrasi dilakukan dengan damai, menyusul aksi di Yogyakarta yang berujung ricuh. Ia juga mendorong pemberdayaan talenta-talenta muda demi memaksimalkan potensi generasi digital.

11 November 2026

Ahrie Sonta di-PTDH Buntut Kasus Penyadapan, Tanggung Jawab Etik Harus Ada Efek Jera

Ahrie Sonta di-PTDH Buntut Kasus Penyadapan, Tanggung Jawab Etik Harus Ada Efek Jera

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendukung langkah Polri yang menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution buntut kasus penyadapan presiden. Ia pun mendorong agar ketegasan Polri dibarengi dengan pengusutan tuntas dalam kasus ini.

Safaruddin Ingatkan Perampasan Aset Tak Cukup Hanya dengan Penyitaan

Kesejahteraan Rakyat11 November 2026

Safaruddin Ingatkan Perampasan Aset Tak Cukup Hanya dengan Penyitaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mengingatkan bahwa keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana tidak cukup diukur dari kemampuan negara melakukan penyitaan. Mekanisme pemulihan aset juga harus diatur secara cermat agar nilai ekonomis barang yang disita tetap terjaga hingga proses perampasan dan pemulihan selesai.

Dukung DPR NOW 2026, Rizki Aulia Dorong Penguatan Dialog Parlemen dan Rakyat

Kesejahteraan Rakyat

Dukung DPR NOW 2026, Rizki Aulia Dorong Penguatan Dialog Parlemen dan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengapresiasi penyelenggaraan Forum DPR NOW 2026 sebagai upaya memperkuat komunikasi antara parlemen dan masyarakat. Menurutnya, forum yang mempertemukan DPR RI, media, akademisi, praktisi komunikasi, dan mahasiswa tersebut menjadi ruang strategis untuk membangun parlemen yang lebih terbuka, responsif, dan aspiratif.

Panja RUU Perampasan Aset Kerucutkan 13 Kriteria Tindak Pidana Menjadi Enam, Batasi Abuse of Power Aparat

Panja RUU Perampasan Aset Kerucutkan 13 Kriteria Tindak Pidana Menjadi Enam, Batasi Abuse of Power Aparat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, mulai mengerucutkan ruang lingkup tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset. Dari semula 13 kriteria tindak pidana lainnya di luar korupsi, kini DPR RI bersama pemerintah menyepakati untuk membatasinya menjadi enam jenis tindak pidana.

65 Persen Sentimen Publik Negatif, Nurdin Halid: RUU Perlindungan Konsumen Perlu Lebih Adaptif

65 Persen Sentimen Publik Negatif, Nurdin Halid: RUU Perlindungan Konsumen Perlu Lebih Adaptif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen bersama Kepala Badan Keahlian (BKD) DPR RI. Pertemuan ini fokus membahas perkembangan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU tersebut guna merespons dinamika perekonomian digital saat ini.

Herman Khaeron Beri Empat Catatan untuk Penyempurnaan RUU Perlindungan Konsumen

Herman Khaeron Beri Empat Catatan untuk Penyempurnaan RUU Perlindungan Konsumen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti sejumlah substansi yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu menjawab perkembangan pola perdagangan digital sekaligus memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.

Perjelas Kepastian Prosedur Hukum jika Permohonan Perampasan Aset Ditolak

Perjelas Kepastian Prosedur Hukum jika Permohonan Perampasan Aset Ditolak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama meminta kepastian mengenai prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila pengadilan menolak permohonan perampasan aset karena menilai bukti yang diajukan belum mencukupi. Menurutnya, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, perlu memperjelas mekanisme upaya hukum, termasuk siapa yang memiliki kewenangan mengajukannya apabila terjadi perbedaan pandangan antara Jaksa Pengacara Negara dan pengadilan.

120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Ijazah Wapres Masuk Agenda Paripurna

120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Ijazah Wapres Masuk Agenda Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditandatangani 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi. Usulan tersebut akan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Ratna Juwita Ingatkan Risiko APBN dan Pasokan BBM Subsidi Akibat Rupiah Melemah

Kesejahteraan Rakyat11 November 2026

Ratna Juwita Ingatkan Risiko APBN dan Pasokan BBM Subsidi Akibat Rupiah Melemah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita mengingatkan risiko membengkaknya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terganggunya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Menurutnya, tekanan terhadap kedua indikator tersebut perlu diantisipasi agar keberlanjutan subsidi energi dan ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap terjaga.

Yanuar Arif Wibowo Ajukan Surat Usulan Hak Menyatakan Pendapat ke Pimpinan DPR

Kesejahteraan Rakyat

Yanuar Arif Wibowo Ajukan Surat Usulan Hak Menyatakan Pendapat ke Pimpinan DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyampaikan surat usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Pimpinan DPR RI terkait aspirasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang meminta kejelasan hukum terkait kepemimpinan nasional.

Sebelum Palestina Merdeka, Jangan Sekali-kali Kerja Sama dengan Israel