•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Aceh Belum Optimal

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Aceh Belum Optimal

PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Komisi II DPR RI menyoroti belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Provinsi Aceh. Saat mengunjungi tanah rencong, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, dari berbagai masukan yang diterima, masih terdapat sejumlah persoalan pertanahan yang belum terselesaikan secara tuntas.

18 Juni 2026

Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemdiktisaintek untuk Perkuat Beasiswa dan Mutu Perguruan Tinggi

Kesejahteraan Rakyat18 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemdiktisaintek untuk Perkuat Beasiswa dan Mutu Perguruan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp64,84 triliun serta menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp17,18 triliun. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar berbagai program strategis pendidikan tinggi dan penguatan sains nasional dapat berjalan optimal.

Ledia Hanifa Dorong Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi untuk Tingkatkan Kualitas SDM

Kesejahteraan Rakyat18 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ledia Hanifa Dorong Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi untuk Tingkatkan Kualitas SDM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dinilai tidak dapat berhenti pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi yang berkualitas, didukung penguatan dosen, pengelola perguruan tinggi, serta pengembangan talenta sains, menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem SDM yang unggul dan berdaya saing.

Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun

Industri dan Pembangunan18 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XII DPR menyepakati pagu indikatif Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2.467.778.464.000. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menjelaskan besaran anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan Komisi XII DPR RI bersama jajaran Eselon I KLH/BPLH RI. Bambang Patijaya menjelaskan, peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM

Ekonomi dan Keuangan18 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp127,3 miliar. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung upaya LKPP dalam memperkuat tata kelola belanja pengadaan pemerintah.

Sofyan Tan Apresiasi Langkah Kemendiktisaintek Hapus Dikotomi PTN dan PTS

Kesejahteraan Rakyat18 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sofyan Tan Apresiasi Langkah Kemendiktisaintek Hapus Dikotomi PTN dan PTS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memperkuat dukungan terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) dinilai menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kebijakan tersebut dipandang mampu menghapus sekat antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS yang selama ini masih dirasakan dalam berbagai program pengembangan pendidikan tinggi.

Muslim Ayub Dorong PSSI Jajaki Potensi Empat Pemain Nasional Qatar Keturunan Aceh

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Muslim Ayub Dorong PSSI Jajaki Potensi Empat Pemain Nasional Qatar Keturunan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub memberikan saran strategis kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menjajaki potensi empat pemain sepak bola nasional Qatar yang memiliki garis keturunan asal Aceh. Hal ini disampaikannya di sela-sela Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Ketua Umum PSSI terkait pembahasan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Komisi XIII Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI secara resmi menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi) bagi dua calon warga negara Indonesia, Mitchell Baker dan Luke Vickery. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

KemenHAM Dinilai Masih 'Institution Building', Rieke Desak Transformasi ke 'Service Delivery'

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

KemenHAM Dinilai Masih 'Institution Building', Rieke Desak Transformasi ke 'Service Delivery'

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritik arah kebijakan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pemenuhan pelayanan publik. Catatan penting ini disampaikan Rieke di tengah Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).

Kamrussamad: Perkuat Pengawasan APBN pada Program Prioritas Pemerintah

Ekonomi dan Keuangan18 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad: Perkuat Pengawasan APBN pada Program Prioritas Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penguatan pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada berbagai program prioritas pemerintah dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran. Di tengah semakin besarnya alokasi anggaran untuk berbagai program strategis, fungsi pengawasan dan pemeriksaan perlu diperkuat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Sistem Early Warning terhadap Penipuan Keuangan Digital

Ekonomi dan Keuangan18 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Sistem Early Warning terhadap Penipuan Keuangan Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sistem peringatan dini (early warning system) terhadap berbagai bentuk penipuan keuangan digital perlu terus diperkuat seiring pesatnya perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan. Selain memberikan kemudahan dalam transaksi dan investasi, digitalisasi juga membuka ruang bagi munculnya berbagai modus kejahatan baru yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sepakat Tambah Anggaran Kementerian Hukum 2027 Demi Perluas Akses Keadilan Sampaik ke Desa

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sepakat Tambah Anggaran Kementerian Hukum 2027 Demi Perluas Akses Keadilan Sampaik ke Desa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal Manganju menyatakan pihaknya menyetujui Pagu Indikatif dan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum. Meski mendukung penuh, ia memberikan catatan penting agar uang rakyat tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil, khususnya di wilayah pedesaan, satu diantaranya berupa bantuan hukum.