•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Politik dan Keamanan11 November 2026

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang mandiri, berupa Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Pengelolaan Aset yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Pemisahan kelembagaan ini dirancang untuk memastikan pengelolaan, pemeliharaan, hingga pelelangan barang rampasan berjalan secara profesional tanpa konflik kepentingan.

11 November 2026

Melly Goeslaw Dorong Platform Digital Terapkan Audio Fingerprint Lindungi Hak Cipta

Politik dan Keamanan11 November 2026

Politik dan Keamanan

Melly Goeslaw Dorong Platform Digital Terapkan Audio Fingerprint Lindungi Hak Cipta

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Melly Goeslaw mendorong platform digital untuk menerapkan teknologi audio fingerprint, guna mengidentifikasi, mendeteksi, dan melacak penggunaan karya musik secara akurat. Melly menegaskan, pemanfaatan teknologi tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak cipta sekaligus memastikan pencipta memperoleh royalti sesuai penggunaan karyanya.

Komisi III Dukung PTDH Ahrie Sonta, Zero Tolerance Pelanggaran Berat Kepolisian

Politik dan Keamanan11 November 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Dukung PTDH Ahrie Sonta, Zero Tolerance Pelanggaran Berat Kepolisian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah tegas institusi Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta.

11 November 2026

Pemerintah Harus Pastikan Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi dalam Rencana Pembangunan PLTN

Industri dan Pembangunan11 November 2026

Industri dan Pembangunan

Pemerintah Harus Pastikan Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi dalam Rencana Pembangunan PLTN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari diversifikasi energi dan transisi menuju energi rendah karbon. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap aspek regulasi, kesiapan sumber daya manusia (SDM), dan sistem keselamatan harus dimulai sejak awal sebelum reaktor berdiri.

Panja Komisi X Mulai Bedah DIM RUU Statistik, Target Rampung 2026

Kesejahteraan Rakyat11 November 2026

Kesejahteraan Rakyat

Panja Komisi X Mulai Bedah DIM RUU Statistik, Target Rampung 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara terperinci bersama tim pemerintah. Pembahasan DIM satu per satu ini menjadi langkah penting untuk mempercepat proses legislasi sekaligus mengejar target penyelesaian RUU Statistik pada 2026.

M. Husni: Masa Depan Bangsa Ada di Tangan Generasi Muda

Kesejahteraan Rakyat11 November 2026

Kesejahteraan Rakyat

M. Husni: Masa Depan Bangsa Ada di Tangan Generasi Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mengajak generasi muda untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan memperkuat persatuan dan kesatuan serta mengambil peran aktif dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendahulu harus diisi dengan kontribusi nyata demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

BAKN Dorong Integrasi Program Pemberdayaan UMKM agar Lebih Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan11 November 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Integrasi Program Pemberdayaan UMKM agar Lebih Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendorong integrasi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini tersebar di sekitar 27 kementerian/lembaga (K/L). Baginya, sinergi tersebut bernilai penting untuk menghindari tumpang tindih program, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara, serta memastikan pelaku UMKM memperoleh pembiayaan dan pendampingan usaha secara lebih tepat sasaran.

BKSAP Apresiasi Ride for Palestine, Dorong Solidaritas Meluas ke Berbagai Komunitas

Politik dan Keamanan11 November 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Apresiasi Ride for Palestine, Dorong Solidaritas Meluas ke Berbagai Komunitas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengapresiasi gerakan komunitas pesepeda Ride for Palestine yang menempuh perjalanan sekitar 1.000 kilometer dari Surabaya menuju Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, gerakan tersebut menjadi inovasi solidaritas kemanusiaan yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina dapat melibatkan berbagai lapisan masyarakat, tidak terbatas pada komunitas keagamaan.

Soroti Isu Kelangkaan BBM Subsidi, Ramson Siagian Pastikan Anggaran Energi Masih Cukup

Industri dan Pembangunan11 November 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Isu Kelangkaan BBM Subsidi, Ramson Siagian Pastikan Anggaran Energi Masih Cukup

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian memastikan anggaran subsidi energi tetap aman dan mencukupi hingga akhir tahun, di tengah sorotan publik mengenai potensi kelangkaan BBM dan tekanan alokasi APBN. Pihaknya menilai pemerintah telah bertindak fleksibel dan kreatif dalam mengelola serta menggeser alokasi anggaran demi menjamin kebutuhan energi masyarakat.

Benny Utama Soroti Usulan Ambang Batas Nilai Aset dalam RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan11 November 2026

Politik dan Keamanan

Benny Utama Soroti Usulan Ambang Batas Nilai Aset dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama meminta kejelasan mengenai batas nilai aset yang dapat menjadi objek perampasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, besaran nilai tersebut perlu dibahas lebih lanjut agar terdapat kriteria yang jelas dalam menentukan aset yang dapat diproses melalui mekanisme perampasan.

Endang Agustina: Hukuman Mati dalam RUU Perampasan Aset Harus Diperjelas

Politik dan Keamanan11 November 2026

Politik dan Keamanan

Endang Agustina: Hukuman Mati dalam RUU Perampasan Aset Harus Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina menegaskan bahwa pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, perlu berfokus pada aspek hukum acara atau hukum formil. Menurutnya, pengaturan mengenai jenis dan bentuk hukuman, termasuk hukuman mati, merupakan ranah hukum material yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

PPPK Tak Perlu Ragu, DPR dan Pemerintah Perjuangkan Kepastian Status

Politik dan Keamanan11 November 2026

Politik dan Keamanan

PPPK Tak Perlu Ragu, DPR dan Pemerintah Perjuangkan Kepastian Status

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta para tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu maupun PPPK Penuh Waktu khususnya di daerah, agar tidak lagi meragukan komitmen Pemerintah dan DPR RI dalam memperjuangkan penyelesaian status kepegawaian mereka. Bahtra juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait kebijakan tersebut.