Berita Terbaru

Novita Hardini Optimis Atlet Muda Trenggalek Tembus Kompetisi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Peluang atlet muda Trenggalek untuk bersaing di level yang lebih tinggi terus didorong melalui penyelenggaraan UPRINTIS Futsal League 2026. Kompetisi yang melibatkan pelajar tingkat SD, SMP, hingga SMA itu diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus jalur menuju kompetisi tingkat provinsi dan nasional.

Hinca Panjaitan Usul Anggaran KPK Diperkuat untuk Monitoring dan Pencegahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menilai alokasi anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fungsi penindakan, tetapi juga pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Tinjau Implementasi UU IKN, Komisi II Fokus Persiapan Pembentukan Ibu Kota Politik di 2028

PARLEMENTARIA, IKN - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai agenda strategis nasional. 

Kualitas Pemilu Dinilai Menurun, Fauzan Khalid: Perkuat Integritas Penyelenggara!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rendahnya kualitas pelaksanaan Pemilu 2024 dinilai menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia. Komisi II DPR RI menilai penurunan kualitas tersebut disebut berkaitan dengan semakin tergerusnya kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu.

Komisi II: Penyelesaian Masalah Pertanahan di DIY Jadi Percontohan Nasional

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menilai implementasi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah berjalan dengan baik di berbagai aspek. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi DIY, Rabu (17/6/2026).

Pasal 33 UUD 1945 Harus Menjadi Pijakan Revisi UU KADIN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) harus diawali dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, tambahnya, terdapat penyamaan landasan filosofis mengenai peran KADIN dan dunia usaha dalam sistem perekonomian nasional.

Terima Aduan Masyarakat Indragiri Hilir, BAM DPR RI Tekankan Prinsip Keadilan Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menekankan pentingnya prinsip keadilan agraria dalam penyelesaian konflik lahan yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Hal tersebut disampaikannya saat menerima aspirasi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Kemuning dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

UU KADIN Perlu Direvisi, Legislator: Pengusaha Daerah Jangan Hanya Jadi Penonton

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rocky Candra menilai revisi Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) perlu dilakukan untuk memperkuat peran organisasi tersebut. Revisi UU tersebut, dinilainya, juga dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha di Indonesia, khususnya di daerah.

Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemendikdasmen untuk Perkuat Kualitas Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Pendidikan Karakter dan Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas Kebijakan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak cukup hanya bertumpu pada pembangunan sarana dan pelaksanaan program unggulan. Pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta peningkatan kesejahteraan guru dinilai harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan.

Habib Syarief Tekankan Penguatan Anggaran Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menyoroti perlunya penguatan anggaran kebahasaan dan kesastraan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2027. Menurutnya, penguatan bahasa Indonesia perlu mendapat perhatian lebih besar di tengah tantangan menjaga kecintaan generasi muda terhadap bahasa nasional.

Evita Nursanty: Ekspor Satu Pintu Harus Perkuat Hilirisasi dan Kemandirian Industri Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis harus menjadi instrumen penguatan hilirisasi dan industrialisasi nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh hanya berfokus pada pengelolaan ekspor dan peningkatan devisa negara, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.