•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Ribuan Anak Sumbawa Tak Sekolah, Ledia Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia, termasuk ribuan anak di Kabupaten Sumbawa yang belum memperoleh akses pendidikan. Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang perlu segera diatasi adalah kesenjangan akses pendidikan pada masa transisi dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke Sekolah Menengah Atas (SMA).

Perampasan Aset In Rem Tetap Berjalan Meski Proses Pidana Terhenti

Politik dan Keamanan11 November 2026

Politik dan Keamanan

Perampasan Aset In Rem Tetap Berjalan Meski Proses Pidana Terhenti

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai mekanisme perampasan aset melalui jalur in reim tetap dapat berjalan meskipun proses pidana terhadap pihak yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan karena kondisi tertentu. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Semangat Kepahlawanan Harus Diwujudkan melalui Kontribusi Nyata

Kesejahteraan Rakyat11 November 2026

Kesejahteraan Rakyat

Semangat Kepahlawanan Harus Diwujudkan melalui Kontribusi Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memaknai Hari Pahlawan sebagai momentum menumbuhkan semangat kepahlawanan melalui kontribusi nyata bagi bangsa. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan dan keteladanan para pahlawan harus terus dihidupkan dengan mengoptimalkan potensi diri serta mengambil peran dalam pembangunan Indonesia.

Panja RUU Perampasan Aset Sepakat Bentuk Badan Pengawas, Kawal Sitaan Triliunan Rupiah

Politik dan Keamanan11 November 2026

Politik dan Keamanan

Panja RUU Perampasan Aset Sepakat Bentuk Badan Pengawas, Kawal Sitaan Triliunan Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, sepakat membentuk badan pengawas khusus beranggotakan lima orang untuk mengawal pengelolaan harta sitaan kejahatan yang bernilai triliunan rupiah.

PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN

Politik dan Keamanan11 November 2026

Politik dan Keamanan

PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI dan Pemerintah atas kesepakatan untuk memperjuangkan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut juga membuka peluang bagi PPPK penuh waktu untuk memperoleh kesempatan yang sama mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

BAM Buka Peluang Dorong Hak Menyatakan Pendapat

Kesejahteraan Rakyat11 November 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM Buka Peluang Dorong Hak Menyatakan Pendapat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membuka peluang untuk menyerap dan meneruskan aspirasi masyarakat sipil terkait dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), guna memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pimpinan DPR RI.

11 November 2026

(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

Politik dan Keamanan11 November 2026

Politik dan Keamanan

(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

Politik dan Keamanan11 November 2026

Politik dan Keamanan

(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

RUU Penyadapan Harus Segera Dibahas, Masyarakat Jangan Terus Hidup dalam Ketakutan

Politik dan Keamanan10 November 2026

Politik dan Keamanan

RUU Penyadapan Harus Segera Dibahas, Masyarakat Jangan Terus Hidup dalam Ketakutan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan segera dilakukan mengingat urgensi pengaturan terkait hal itu semakin tinggi. Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat praktik penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari kewenangan, tujuan, hingga penggunaan alat penyadapan.

Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS

Ekonomi dan Keuangan10 November 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menekankan pentingnya menjaga kualitas pembiayaan dan pendampingan usaha seiring penurunan suku bunga program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang disalurkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pasalnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya memberikan keringanan bunga bagi perempuan prasejahtera, tetapi juga harus memastikan pemanfaatan modal mampu mendorong perkembangan usaha secara berkelanjutan.

Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, Segera Bentuk Timus dan Timsin

Politik dan Keamanan10 November 2026

Politik dan Keamanan

Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, Segera Bentuk Timus dan Timsin

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menyebut bahwa Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, mulai memasuki tahap akhir. Ratusan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menjadi materi pembahasan bersama pemerintah telah diselesaikan dan kini berlanjut pada tahap perumusan serta sinkronisasi substansi dan redaksi.

Berita Terbaru

PIMPINAN DPR RI MENERIMA ANGGOTA PENGUSUL HAK MENYATAKAN PENDAPAT

PIMPINAN DPR RI MENERIMA ANGGOTA PENGUSUL HAK MENYATAKAN PENDAPAT

Ribuan Anak Sumbawa Tak Sekolah, Ledia Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan

Ribuan Anak Sumbawa Tak Sekolah, Ledia Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan

Perampasan Aset In Rem Tetap Berjalan Meski Proses Pidana Terhenti

Perampasan Aset In Rem Tetap Berjalan Meski Proses Pidana Terhenti

Semangat Kepahlawanan Harus Diwujudkan melalui Kontribusi Nyata

Semangat Kepahlawanan Harus Diwujudkan melalui Kontribusi Nyata

Panja RUU Perampasan Aset Sepakat Bentuk Badan Pengawas, Kawal Sitaan Triliunan Rupiah

Panja RUU Perampasan Aset Sepakat Bentuk Badan Pengawas, Kawal Sitaan Triliunan Rupiah

PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN

PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN

BAM Buka Peluang Dorong Hak Menyatakan Pendapat ​

BAM Buka Peluang Dorong Hak Menyatakan Pendapat ​

(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

RUU Penyadapan Harus Segera Dibahas, Masyarakat Jangan Terus Hidup dalam Ketakutan

RUU Penyadapan Harus Segera Dibahas, Masyarakat Jangan Terus Hidup dalam Ketakutan

Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS

Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS

Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, Segera Bentuk Timus dan Timsin

Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, Segera Bentuk Timus dan Timsin

BAM Buka Peluang Dorong Hak Menyatakan Pendapat

BAM Buka Peluang Dorong Hak Menyatakan Pendapat