Berita Terbaru

Pengakuan Ojol sebagai Angkutan Umum Harus Diikuti Perlindungan Pengemudi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendukung pengakuan ojek online (ojol) dalam skema angkutan umum. Menurutnya, pengaturan tersebut dapat memperkuat perlindungan bagi penumpang maupun pengemudi, terutama jika disertai persyaratan terkait standar keselamatan kendaraan serta jaminan perlindungan bagi pengemudi.

Mori Hanafi Minta Ojol Diakomodasi dalam Revisi UU LLAJ

Mori Hanafi Minta Ojol Diakomodasi dalam Revisi UU LLAJ

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendorong agar perkembangan transportasi berbasis aplikasi menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Menurutnya, perubahan pola transportasi selama 17 tahun terakhir menuntut penyempurnaan regulasi agar mampu menjawab kebutuhan dan persoalan yang berkembang di masyarakat.

KUR Sumsel Baru Terserap Rp7 Triliun, Lamhot Sinaga Nilai Potensi Ekonomi Daerah Belum Tergarap Maksimal

KUR Sumsel Baru Terserap Rp7 Triliun, Lamhot Sinaga Nilai Potensi Ekonomi Daerah Belum Tergarap Maksimal

PARLEMENTARIA, Palembang – Lamhot Sinaga turut menyoroti rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan. Ia mengungkapkan, realisasi penyaluran KUR di provinsi tersebut baru mencapai sekitar Rp7 triliun atau sekitar 2,5 persen dari total penyaluran KUR secara nasional.

Kecewa Gubernur Sumsel Tak Hadir, Lamhot Sinaga Tunda Rapat Kunjungan Kerja

Kecewa Gubernur Sumsel Tak Hadir, Lamhot Sinaga Tunda Rapat Kunjungan Kerja

PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan dalam agenda pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Palembang, Jumat (6/11/2026). Akibatnya, rapat yang sedianya membahas sejumlah persoalan strategis pembangunan dan penguatan ekonomi daerah tersebut terpaksa ditunda.

Ramson Siagian Ingatkan PLTN Gunakan Teknologi Terbaru dan Aman

Ramson Siagian Ingatkan PLTN Gunakan Teknologi Terbaru dan Aman

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menekankan pentingnya pemilihan teknologi terkini dan lokasi yang aman dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Pasalnya, kedua aspek tersebut harus menjadi prioritas dalam studi kelayakan untuk memastikan pembangunan dan pengoperasian PLTN memenuhi standar keselamatan.

Puan: DPR Kawal 12 Isu Strategis yang Jadi Perhatian Masyarakat

Puan: DPR Kawal 12 Isu Strategis yang Jadi Perhatian Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, akan diarahkan pada 12 isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan memerlukan tindak lanjut dari Pemerintah. Sejumlah isu tersebut mencakup penanganan kasus penyadapan Presiden RI, perlindungan anak, persoalan bantuan sosial, hingga penguatan ketahanan energi nasional.

DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Perampasan Aset hingga Hak Cipta pada Masa Persidangan II

DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Perampasan Aset hingga Hak Cipta pada Masa Persidangan II

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI bersama Pemerintah akan melanjutkan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi inisiatif DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Beberapa RUU yang menjadi prioritas pembahasan tersebut di antaranya RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Perkoperasian, serta RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.

RUU Perampasan Aset Harus Rincikan Pencatatan Fisik bagi Pihak Ketiga Beriktikad Baik

Isu Lainnya10 November 2026

RUU Perampasan Aset Harus Rincikan Pencatatan Fisik bagi Pihak Ketiga Beriktikad Baik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, merumuskan mekanisme pencatatan fisik secara rinci guna memberikan pelindungan hukum yang adil bagi pihak ketiga beriktikad baik.

Rofik Hananto Usul DPR Dalami Polemik Ijazah Gibran Lewat Pansus

Isu Lainnya

Rofik Hananto Usul DPR Dalami Polemik Ijazah Gibran Lewat Pansus

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Rofik Hananto mendorong DPR mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami polemik keabsahan administratif dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pembentukan Pansus diperlukan untuk memastikan proses pemenuhan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Fast Track Legislation Tetap Junjung Kajian Akademis dan Partisipasi Publik

Fast Track Legislation Tetap Junjung Kajian Akademis dan Partisipasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, I Nyoman Parta menegaskan bahwa penerapan konsep fast track legislation dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak akan mengurangi kualitas maupun prosedur pembentukan undang-undang. Menurutnya, percepatan hanya dilakukan pada aspek waktu pembahasan tanpa menghilangkan tahapan yang diwajibkan.

Puan: Usulan Hak Menyatakan Pendapat Ikuti Mekanisme Konstitusi