•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Komisi IV Sepakat Bawa Aspirasi APTRI soal HPP hingga Impor Gula ke Pemerintah

Industri dan Pembangunan24 September 2026

Komisi IV Sepakat Bawa Aspirasi APTRI soal HPP hingga Impor Gula ke Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI akan membawa empat poin aspirasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dalam rapat bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional. Empat poin tersebut mencakup penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gula, kebijakan pupuk bersubsidi, impor gula, serta persoalan rendemen tebu.

24 September 2026

Bahas RAPBN 2027, Komisi V Minta PU Prioritaskan Pembangunan Sesuai Kebutuhan Daerah

Industri dan Pembangunan24 September 2026

Industri dan Pembangunan

Bahas RAPBN 2027, Komisi V Minta PU Prioritaskan Pembangunan Sesuai Kebutuhan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR RI mewajibkan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan masukan dan usulan Komisi V DPR RI dalam penyusunan program dan kegiatan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Soroti Transaksi Fantastis, Tindakan Hukum Harus Judol Masuk RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Transaksi Fantastis, Tindakan Hukum Harus Judol Masuk RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyatakan dukungannya agar tindak pidana judi online dimasukkan secara tegas ke dalam cakupan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar penegakan hukum bisa jauh lebih efektif. Safarudin mengungkapkan aparat penegak hukum bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kerap menemukan nilai transaksi judi online yang fantastis hingga triliunan rupiah, tetapi nominal yang berhasil disita dan dikembalikan ke negara relatif sangat kecil karena aset tersebut kerap tidak bertuan.

RUU Satu Data Indonesia Harus Perjelas Perlindungan Data di Luar Yurisdiksi

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Harus Perjelas Perlindungan Data di Luar Yurisdiksi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perkembangan pengelolaan data lintas negara dinilai perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mempertanyakan sejauh mana kewenangan negara dapat diterapkan terhadap data Indonesia yang disimpan atau diproses di luar yurisdiksi nasional.

Nilai Rampasan Aset Sangat Besar, Harus Ada Badan Pengelola Independen

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Nilai Rampasan Aset Sangat Besar, Harus Ada Badan Pengelola Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyoroti sejumlah poin krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Menurutnya, regulasi ini harus dirancang secara komprehensif terutama dalam penguatan tata kelola barang bukti hasil perampasan aset. Safarudin mendorong agar unsur pengawas, penegak hukum, dan badan pengelola aset dibuat terpisah dan independen. Hal ini dinilainya penting guna menghindari potensi tumpang tindih tata kelola yang saat ini kerap melibatkan berbagai instansi berbeda.

Gandeng Aqsa Working Group, BKSAP Akan Gelar Simposium Anti-Zionisme

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Gandeng Aqsa Working Group, BKSAP Akan Gelar Simposium Anti-Zionisme

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Aqsa Working Group (AWG) membahas rencana kolaborasi dalam rangka memperkuat solidaritas terhadap Palestina melalui kegiatan simposium dan Run for Palestine. Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi AWG dengan Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat.

Lasarus Desak Pemerintah Tetapkan Target Nasional Layanan Air Bersih

Industri dan Pembangunan24 September 2026

Industri dan Pembangunan

Lasarus Desak Pemerintah Tetapkan Target Nasional Layanan Air Bersih

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak pemerintah menetapkan target nasional yang jelas dan terukur untuk menyediakan layanan air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan air bersih yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan.

Puluhan Ribu Balita Terpapar ISPA Akibat Karhutla, Legislator Minta Wilayah Terdampak Ditetapkan KLB

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Puluhan Ribu Balita Terpapar ISPA Akibat Karhutla, Legislator Minta Wilayah Terdampak Ditetapkan KLB

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago meminta Pemerintah menetapkan wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal ini menyusul puluhan ribu anak balita yang terpapar infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap Karhutla.

11 Pekerja PLN Sumsel yang Di-PHK Akan Kembali Bekerja

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

11 Pekerja PLN Sumsel yang Di-PHK Akan Kembali Bekerja

PARLEMENTARIA, Palembang — Sebanyak 11 pekerja PT PLN (Persero) di Sumatera Selatan yang sebelumnya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan kembali bekerja di lingkungan PT PLN (Persero). Kesepakatan tersebut tercapai setelah Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mempertemukan para pihak untuk mencari penyelesaian atas persoalan mutasi yang berujung pada PHK terhadap para pekerja tersebut.

RUU Satu Data Indonesia Masuki Pembicaraan Tingkat I, Kebijakan Pemerintah Harus Miliki Rujukan Sama

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Masuki Pembicaraan Tingkat I, Kebijakan Pemerintah Harus Miliki Rujukan Sama

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) dalam Pembicaraan Tingkat I. Baleg menilai penguatan tata kelola data nasional diperlukan agar data yang digunakan dalam perencanaan dan kebijakan pemerintah memiliki rujukan yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran Kemendes PDT Dinilai Terlalu Kecil

Industri dan Pembangunan23 September 2026

Industri dan Pembangunan

Anggaran Kemendes PDT Dinilai Terlalu Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terlalu kecil untuk mengurusi masalah yang ada. Untuk itu, ia meminta Kemendes PDT untuk mengidentifikasi berbagai persoalan desa di seluruh Indonesia sehingga dapat menentukan masalah yang perlu segera diintervensi.

23 September 2026

Hasan Basri Agus Dorong Pendalaman Mekanisme Pemilihan Rektor UINSA

Kesejahteraan Rakyat23 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hasan Basri Agus Dorong Pendalaman Mekanisme Pemilihan Rektor UINSA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI mendalami mekanisme pemilihan dan penetapan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Pendalaman dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah catatan dan aspirasi yang sebelumnya disampaikan terkait proses pengangkatan Rektor UIN Sunan Ampel.