•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Ratih Singkarru Dorong Integrasi Data Kelahiran dan Pendidikan untuk Cegah Anak Putus Sekolah

Kesejahteraan Rakyat23 September 2026

Ratih Singkarru Dorong Integrasi Data Kelahiran dan Pendidikan untuk Cegah Anak Putus Sekolah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Integrasi data kependudukan dengan data pendidikan dinilai penting untuk memperkuat perencanaan pendidikan sekaligus mencegah anak putus sekolah. Melalui integrasi tersebut, data kelahiran dapat menjadi basis proyeksi kebutuhan peserta didik, ruang kelas, hingga tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan.

23 September 2026

DPR Perpanjang Pembahasan RUU EBET demi Matangkan Substansi

Industri dan Pembangunan23 September 2026

Industri dan Pembangunan

DPR Perpanjang Pembahasan RUU EBET demi Matangkan Substansi

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Persetujuan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2026).

23 September 2026

Tanggapi Aduan BWI dan DSI, Komisi XI Dorong Transparansi Wakaf dan Pembuktian Peran Lembaga Sengketa

Ekonomi dan Keuangan23 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Tanggapi Aduan BWI dan DSI, Komisi XI Dorong Transparansi Wakaf dan Pembuktian Peran Lembaga Sengketa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI mendorong Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dewan Sengketa Indonesia (DSI) untuk memperkuat legitimasi serta kinerja nyata di tengah masyarakat. Pasalnya, penguatan sektor keuangan non-bank dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa membutuhkan kejelasan peta jalan (roadmap) serta pembuktian peran langsung dalam membantu masyarakat.

Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak

Ekonomi dan Keuangan23 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menegaskan penerapan teknologi di sektor keuangan tidak boleh mengabaikan keadilan bagi para pekerja maupun menciptakan beban biaya yang merugikan masyarakat. Komisi XI DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengevaluasi tata kelola industri perbankan agar transformasi digital tidak dimanfaatkan sebagai dalih pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

Ekonomi dan Keuangan23 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi aturan internal perusahaan yang diduga kuat menekan hingga memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak para pegawai. Setali tiga uang, Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK menilai skema Performance Improvement Plan (PIP) yang dibuat manajemen dinilai melenceng sebab diduga berubah menjadi alat intimidasi yang subjektif di lapangan.

Polemik UINSA, Selly Minta PMA Pengangkatan Rektor Dikaji Ulang

Kesejahteraan Rakyat23 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Polemik UINSA, Selly Minta PMA Pengangkatan Rektor Dikaji Ulang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong evaluasi terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas PMA Nomor 68 Tahun 2015 mengenai pengangkatan dan pemberhentian rektor dan ketua pada perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurutnya, evaluasi tersebut penting menyusul polemik pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.

RUU Statistik Harus Perkuat Kualitas dan Kredibilitas Data

Kesejahteraan Rakyat23 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Statistik Harus Perkuat Kualitas dan Kredibilitas Data

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik diarahkan pada penguatan sistem statistik nasional. Menurutnya, diperlukan tata kelola yang kuat agar seluruh proses statistik, mulai dari pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan hingga publikasi data, dilakukan berdasarkan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.

M. Husni Minta Kemenag Periksa Polemik Pemilihan Rektor UINSA

Kesejahteraan Rakyat23 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

M. Husni Minta Kemenag Periksa Polemik Pemilihan Rektor UINSA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap polemik pemilihan dan penetapan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Menurutnya, proses tersebut perlu ditelusuri secara komprehensif, terutama karena terdapat persoalan hukum yang turut menjadi sorotan.

Integrasi Big Data Butuh Penguatan SDM dan Infrastruktur BPS

Kesejahteraan Rakyat23 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Integrasi Big Data Butuh Penguatan SDM dan Infrastruktur BPS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyoroti kesiapan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengelola sumber data yang semakin besar dan kompleks. Menurutnya, perkembangan teknologi dan munculnya berbagai sumber data baru perlu diikuti dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur teknologi informasi (TI) BPS.

Lestari Moerdijat: Beban Kerja Domestik Perempuan Harus Diakui dalam Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat23 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lestari Moerdijat: Beban Kerja Domestik Perempuan Harus Diakui dalam Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai upaya mengatasi ketimpangan gender perlu disertai kebijakan yang mengakui beban kerja domestik dan pengasuhan yang selama ini lebih banyak ditanggung perempuan. Menurutnya, kerja perawatan memiliki kontribusi penting terhadap keberlangsungan keluarga, dunia kerja, dan perekonomian sehingga tidak semestinya dipandang sebagai urusan pribadi perempuan.

KOMISI III RDPU MEMBAHAS PENYUSUNAN TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PATTERN INDONESIA MAP

Politik dan Keamanan23 September 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III RDPU MEMBAHAS PENYUSUNAN TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PATTERN INDONESIA MAP

Menitikkan Air Mata, Ketua Baleg Terharu Akhirnya Pejuang Reforma Agraria Dapatkan Keadilan

Politik dan Keamanan23 September 2026

Politik dan Keamanan

Menitikkan Air Mata, Ketua Baleg Terharu Akhirnya Pejuang Reforma Agraria Dapatkan Keadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan menjadi langkah konkret untuk menyelesaikan konflik agraria sekaligus mengurangi ketimpangan penguasaan tanah di tengah masyarakat. Pengaturan tersebut juga diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi.