•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Lasarus Ingatkan Kemenhub, Keselamatan Transportasi Harus Jadi Prioritas Anggaran

Industri dan Pembangunan18 Juni 2026

Lasarus Ingatkan Kemenhub, Keselamatan Transportasi Harus Jadi Prioritas Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan tidak ada kompromi terkait pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramp check secara berkala di seluruh moda transportasi. Lasarus menyampaikan pesan khusus kepada Menteri Perhubungan agar fokus mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memastikan kelayakan seluruh armada transportasi, baik di darat, laut, udara, maupun perkeretaapian.

18 Juni 2026

RUU HPI Butuh Penguatan Regulasi Lintas Negara

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU HPI Butuh Penguatan Regulasi Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Lombok — Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) yang kini sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, butuh kerja sama regulasi lintas negera. Ini perlu diperkuat, mengingat dalam sengketa perdata internasional selalu meninggalkan aset pribadi yang berada di luar negeri.

LKPP Diminta Lebih Proaktif Deteksi Anomali Harga Pengadaan Pemerintah

Ekonomi dan Keuangan18 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

LKPP Diminta Lebih Proaktif Deteksi Anomali Harga Pengadaan Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri menegaskan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus mengambil peran lebih aktif dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya anomali harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, sebagai lembaga yang memiliki mandat mengembangkan dan mengawasi kebijakan pengadaan nasional, LKPP seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan sebelum menjadi persoalan publik.

Totok Hedi Santosa Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Kemuning Secara Adil

Kesejahteraan Rakyat18 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Totok Hedi Santosa Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Kemuning Secara Adil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima aspirasi dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Pertemuan tersebut membahas penyelesaian permasalahan kawasan hutan dan konflik agraria yang dihadapi masyarakat setempat.

Herman Khaeron : Revisi UU Perkoperasian Harus Komprehensif, Tidak Parsial

Industri dan Pembangunan18 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Herman Khaeron : Revisi UU Perkoperasian Harus Komprehensif, Tidak Parsial

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian harus dilakukan secara komprehensif dan tidak terbatas pada perubahan sejumlah pasal tertentu. Menurutnya, pembenahan regulasi perkoperasian perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini membelit sektor koperasi.

Polda Metro Jaya Bongkar Judi Berkedok Permainan Anak, Usut Tuntas Sampai Bandarnya!

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Polda Metro Jaya Bongkar Judi Berkedok Permainan Anak, Usut Tuntas Sampai Bandarnya!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap arena arkade atau tempat permainan anak berbasis elektronik. Hal ini menyusul terbongkarnya pusat perjudian berkedok arena permainan anak atau Timezone di Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

Revisi UU Perkoperasian Mendesak untuk Jawab Tantangan Zaman

Industri dan Pembangunan18 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Revisi UU Perkoperasian Mendesak untuk Jawab Tantangan Zaman

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI memandang revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi kebutuhan mendesak guna memperkuat posisi koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di tengah perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Selly Andriany Ingatkan Program dan Anggaran Mitra Komisi VIII Harus Selaras dengan RPJMN

Kesejahteraan Rakyat18 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Selly Andriany Ingatkan Program dan Anggaran Mitra Komisi VIII Harus Selaras dengan RPJMN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan seluruh mitra kerja Komisi VIII DPR RI agar penyusunan program dan anggaran Tahun Anggaran 2027 benar-benar selaras dengan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Cegah Kesewenangan Aparat, Penambahan Anggaran Polri Harus Perkuat Akuntabilitas

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Kesewenangan Aparat, Penambahan Anggaran Polri Harus Perkuat Akuntabilitas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Alokasi Anggaran Kepolisian RI didorong untuk menjadi basis evaluasi terhadap penanganan unjuk rasa. Diharapkan anggaran yang disetujui bisa diperuntukkan dalam menambah dukungan teknologi yang mampu mengoptomalkan tindakan aparat di lapangan.

Setujui Usulan Anggaran, Bimantoro Minta PPATK Optimal Berantas Kejahatan Ekonomi

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Setujui Usulan Anggaran, Bimantoro Minta PPATK Optimal Berantas Kejahatan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didorong untuk bisa memperkuat pelacakan aliran dana dari berbagai tindak kejahatan yang dinilai merugikan masyarakat dan negara. Sejumlah anggota DPR menyoroti pentingnya penguatan fungsi analisis dan pelacakan transaksi keuangan guna mendukung upaya pemberantasan kejahatan ekonomi.

Anggaran Mitra Komisi VIII Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat18 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Anggaran Mitra Komisi VIII Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Marwan memaparkan, Komisi VIII DPR RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi penggunaan anggaran negara agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

KOMISI III DPR RI RDPU MASUKAN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA

News18 Juni 2026

News

KOMISI III DPR RI RDPU MASUKAN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA

18 Juni 2026