•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Ledia Hanifa Dorong RUU Sisdiknas Segera Jadi Usul Inisiatif DPR

Kesejahteraan Rakyat10 November 2026

Ledia Hanifa Dorong RUU Sisdiknas Segera Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi salah satu agenda prioritas Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Saat ini, pembahasan regulasi tersebut memasuki tahap penghimpunan dan pematangan masukan dari fraksi-fraksi DPR RI untuk menyempurnakan draf yang telah disusun Komisi X.

10 November 2026

Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru PPPK Harus Diutamakan

Kesejahteraan Rakyat10 November 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru PPPK Harus Diutamakan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai percepatan pengalihan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu penting dilakukan untuk memberikan kepastian status kepegawaian dan meningkatkan kesejahteraan guru. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang masih terjadi di berbagai daerah.

Aparat Penegak Hukum Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan

Politik dan Keamanan10 November 2026

Politik dan Keamanan

Aparat Penegak Hukum Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 setelah dewan menjalani masa reses. Dalam pidatonya, Puan menyinggung soal kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Bambang Patijaya: Tata Kelola Timah Harus Berpijak pada Sejarah, Manusia, dan Masa Depan

Industri dan Pembangunan10 November 2026

Industri dan Pembangunan

Bambang Patijaya: Tata Kelola Timah Harus Berpijak pada Sejarah, Manusia, dan Masa Depan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menekankan pentingnya tata kelola industri pertimahan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan sejarah, kehidupan sosial masyarakat, dan keberlanjutan manfaat sumber daya alam bagi generasi mendatang. Gagasan tersebut dituangkan dalam buku berjudul “Timah, Manusia dan Masa Depan” yang diluncurkannya bersama Sofian Lusa dan M. Adha Al Kodri.

Cegah Benturan Kepentingan, Mercy Barends Usulkan Lembaga Independen Pengelola Aset Rampasan

Politik dan Keamanan10 November 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Benturan Kepentingan, Mercy Barends Usulkan Lembaga Independen Pengelola Aset Rampasan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mengusulkan pembentukan lembaga independen yang secara khusus bertanggung jawab mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah benturan kepentingan dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara yang selama ini terlibat dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Korban Investasi Bodong Sulit Pulihkan Kerugian, Legislator Harap RUU Perampasan Aset Jadi Solusi

Politik dan Keamanan10 November 2026

Politik dan Keamanan

Korban Investasi Bodong Sulit Pulihkan Kerugian, Legislator Harap RUU Perampasan Aset Jadi Solusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat menjangkau aset pelaku investasi bodong dan penipuan perjalanan ibadah. Menurutnya, regulasi tersebut perlu memberi ruang bagi pemulihan hak korban yang selama ini kerap belum terpenuhi meskipun pelaku telah menjalani proses hukum.

Rikwanto Usulkan 60 Hari Limit Waktu Proses Peradilan Perampasan Aset

Politik dan Keamanan10 November 2026

Politik dan Keamanan

Rikwanto Usulkan 60 Hari Limit Waktu Proses Peradilan Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, mematok batasan waktu pemeriksaan pengadilan paling lama 60 hari guna menjamin kepastian hukum dan percepatan restitusi korban.

10 November 2026

Abdullah Dukung Opsi Pidana Mati bagi Koruptor, Ingatkan Prinsip Kehati-hatian

Politik dan Keamanan10 November 2026

Politik dan Keamanan

Abdullah Dukung Opsi Pidana Mati bagi Koruptor, Ingatkan Prinsip Kehati-hatian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendukung adanya ketentuan yang membuka kemungkinan penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, langkah tegas diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya.

I Wayan Sudirta Tegaskan Perampasan Aset Harus Berdasarkan Putusan Pengadilan

Politik dan Keamanan10 November 2026

Politik dan Keamanan

I Wayan Sudirta Tegaskan Perampasan Aset Harus Berdasarkan Putusan Pengadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menekankan bahwa perampasan aset harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak warga negara agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

Buka Akses Pasar Global bagi Produk Unggulan Tasikmalaya, Legislator Dorong Diplomasi Parlemen Berdampak

Politik dan Keamanan10 November 2026

Politik dan Keamanan

Buka Akses Pasar Global bagi Produk Unggulan Tasikmalaya, Legislator Dorong Diplomasi Parlemen Berdampak

PARLEMENTARIA, Tasikmalaya — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong agar diplomasi parlemen dimanfaatkan untuk membuka akses pasar internasional bagi produk unggulan daerah. Menurutnya, diplomasi tidak hanya menjadi sarana memperkenalkan potensi daerah ke dunia internasional, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Penyadapan Kepala Negara, Komisi III Singgung Pasal Makar, UU Tipikor, hingga Penggunaan Perppu

Politik dan Keamanan10 November 2026

Politik dan Keamanan

Penyadapan Kepala Negara, Komisi III Singgung Pasal Makar, UU Tipikor, hingga Penggunaan Perppu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah tokoh politik tidak hanya ditangani menggunakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutnya, penyelidikan kasus yang diduga melibatkan sejumlah oknum di lingkungan Polri tersebut perlu diperluas dengan mempertimbangkan kemungkinan penerapan pasal makar dan ketentuan pidana yang berkaitan dengan keamanan negara.

Kecelakaan Helikopter di Barito, Rina Sa'adah Desak Evaluasi Menyeluruh Operasi Karhutla

Industri dan Pembangunan10 November 2026

Industri dan Pembangunan

Kecelakaan Helikopter di Barito, Rina Sa'adah Desak Evaluasi Menyeluruh Operasi Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah menegaskan pentingnya mengutamakan keselamatan petugas dan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat kecelakaan helikopter pemadam karhutla di Sungai Barito, Kalimantan Selatan (Kalsel).