Berita Terbaru

Edukasi Parlemen di Kuningan, Pelajar Diajak Pahami Fungsi Representasi DPR

PARLEMENTARIA, Kuningan – Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Rudi Rochmansyah menilai pemahaman masyarakat mengenai perbedaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dan eksekutif masih perlu diperkuat. Karena itu, literasi keparlemenan di kalangan generasi muda, khususnya pelajar SMA, menjadi penting agar mereka memahami kedudukan, fungsi, dan peran DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

BK DPR dan Leiden Law School Jajaki Kolaborasi Penguatan Riset dan Legislasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI menjajaki kerja sama dengan Leiden Law School, Leiden University, untuk memperkuat riset dan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI. Kolaborasi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas penyusunan naskah akademik, rancangan undang-undang, serta rekomendasi kebijakan berbasis riset dan pengalaman internasional.

RUU Perampasan Aset Perlu Lindungi Korban Investasi Bodong

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemulihan aset bagi korban investasi bodong menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah pengaturan tindak pidana di bidang perbankan, mengingat praktik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dapat dilakukan melalui berbagai modus, termasuk dengan menggunakan kedok koperasi.

Prabowo Undang 10 Mantan Kapolri, Sejumlah Fraksi Dorong RUU Penyadapan Segera Dibahas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa persoalan dugaan penyadapan ilegal turut menjadi salah satu materi pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama 10 mantan Kapolri. Pertemuan tersebut turut membahas sejumlah persoalan strategis, sementara penanganan dugaan penyadapan ilegal saat ini telah berjalan melalui aparat penegak hukum.

KOMISI III DPR RI - RAPAT PANJA RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA MEMBAHAS DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)

KOMISI III DPR RI - RAPAT PANJA RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN DR. SUHARDI SUMOMULJONO DAN PROF. MARJAN MIHARJA TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027

RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027

Benny Utama Minta Perluasan Perampasan Aset Dibatasi Norma yang Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, mengingatkan agar perluasan jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset, disertai batasan normatif yang jelas. Kejelasan tersebut diperlukan agar penguatan kewenangan negara dalam merampas aset tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun mengabaikan perlindungan hak masyarakat.

Nasir Djamil Tekankan Integritas Pengelola dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menekankan pentingnya integritas sumber daya manusia dan desain kelembagaan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, keberhasilan regulasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum yang disusun, tetapi juga oleh kemampuan dan integritas pihak yang nantinya diberi amanah untuk mengelola serta mengawasi aset hasil tindak pidana.

Safaruddin Harap Aset Sitaan Penipuan Langsung Dikembalikan kepada Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur mekanisme pengembalian aset hasil penelusuran dan penyitaan kepada korban penipuan. Pengembalian tersebut diharapkan dapat dilakukan secara langsung agar masyarakat yang dirugikan, khususnya korban investasi bodong dan penipuan perjalanan umrah, segera memperoleh kembali haknya.

Charles M: Satu Orang Satu Rekening, Perluas Akses Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyambut baik Program Satu Orang Satu Rekening yang tengah disiapkan pemerintah. Menurutnya, pembukaan rekening gratis bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal merupakan langkah strategis untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mempermudah masyarakat beradaptasi dengan era digital.

Setjen DPR Apresiasi Dedikasi Tujuh Pegawai Purnabakti

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada tujuh pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang memasuki masa purnabakti terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober dan 1 November 2026. Dedikasi, loyalitas, serta kontribusi para pegawai selama menjalankan tugas dinilai menjadi bagian penting dalam perjalanan Setjen DPR RI memberikan dukungan administrasi, teknis, dan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.