Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Medan — Komisi V DPR RI mendorong pemerintah memastikan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara merata dan tepat sasaran. Sehingga dapat menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu, baik yang berada di daerah tertinggal maupun kawasan perkotaan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mendorong pemerintah dan DPR RI mulai mempersiapkan kebijakan yang mampu merespons perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) yang semakin pesat. Menurutnya, perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan kerangka regulasi agar berbagai persoalan yang muncul di masa mendatang dapat diantisipasi.
PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi V DPR Musa Rajekshah meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan Sekolah Rakyat memenuhi standar kualitas dan keamanan sehingga fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang. Menurutnya, secara umum kondisi bangunan dan tata letak sekolah sudah baik, namun masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki untuk menekan biaya perawatan ke depan.
PARLEMENTARIA, Palembang — Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa menambah deretan tragedi kecelakaan di dunia pelayaran Indonesia. Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menilai tidak boleh ada toleransi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hingga berpotensi menyebabkan kecelakaan.
PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mendorong percepatan pembangunan Jembatan Musi V yang merupakan bagian dari Ruas Tol Palembang-Betung dan bagian penting dalam proyek Jalan Tol Trans Sumatera. Edi menekankan pentingnya penyelesaian persoalan pembebasan lahan yang masih menjadi hambatan agar konektivitas antardaerah di Sumatera segera terwujud dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap produk pangan yang mencantumkan klaim kandungan gizi pada label. Hal itu menyusul temuan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terhadap 25 dari 27 merek beras fortifikasi yang diuji di laboratorium dan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terus berjalan di Komisi III DPR RI. Ia menyebut pembahasan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk memperkaya dan menyempurnakan substansi RUU tersebut, dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ditargetkan tuntas pada masa sidang ini. DPR RI, menurutnya, telah memiliki linimasa pembahasan dengan mempertimbangkan batas waktu yang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong penguatan mitigasi dan koordinasi penanganan bencana di seluruh Indonesia menyusul banjir bandang yang menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Menurutnya, potensi bencana akibat curah hujan tinggi maupun faktor lingkungan perlu diantisipasi lebih efektif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti persoalan keselamatan transportasi laut dalam pengangkutan kendaraan listrik. Mengingat pengalamannya sebagai penasihat sekaligus pelaku di sektor transportasi laut, BHS mencatat bahwa para pengusaha pelayaran masih mengkhawatirkan aspek mitigasi risiko kebakaran.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan pengembangan kendaraan listrik telah menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan 14 Agustus lalu. Menurut Evita saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Nasional, status PSN tersebut menuntut perhatian penuh dan dukungan konkret dari Pemerintah untuk mempercepat pembenahan industri dari hulu ke hilir.
PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI resmi mengesahkan Undang-undang Pengaturan Reforma Agraria (PRA). Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan UU (RUU) PRA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Muhammad Khozin menyebut beleid ini dihadirkan sebagai ikhtiar Negara dalam menuntaskan konflok agraria dan membasmi mafia tanah.