BK DPR dan Leiden Law School Jajaki Kolaborasi Penguatan Riset dan Legislasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI menjajaki kerja sama dengan Leiden Law School, Leiden University, untuk memperkuat riset dan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI. Kolaborasi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas penyusunan naskah akademik, rancangan undang-undang, serta rekomendasi kebijakan berbasis riset dan pengalaman internasional.

Penjajakan tersebut berlangsung saat pertemuan antara Kepala BK Setjen DPR RI Bayu Dwi Anggoro dengan delegasi Leiden Law School di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Delegasi Leiden Law School, Leiden University dipimpin Prof. Simone van der Hof dari E-Law Department dengan didampingi oleh Prof. Bart Krans dari bidang International Civil and Commercial Law serta Anette van Sandwijk, Head Office for International Education, Leiden University.

Lebih lanjut, Bayu menyampaikan, kerja sama internasional menjadi penting untuk memperkuat kapasitas dan kualitas dukungan keahlian DPR RI, khususnya dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Kedua pihak menargetkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada bulan Desember mendatang agar program kolaborasi dapat mulai direalisasikan tahun depan.

“Ada lima area kerja sama yang sedang kami siapkan bersama Leiden Law School. Pertama, peningkatan kompetensi dan pendidikan staf Badan Keahlian melalui program magister maupun doktor. Kedua, pengembangan kompetensi melalui short course dan summer course di berbagai bidang hukum,” ujar Bayu.

Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, jelasnya, kerja sama juga mencakup penguatan analisis perbandingan legislasi negara lain (foreign legislative analysis) untuk mendukung penyusunan naskah akademik, publikasi ilmiah bersama melalui jurnal dan buku, serta pengembangan transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam proses legislasi. Kedua pihak juga menjajaki penyelenggaraan seminar, lokakarya, diskusi, dan pertukaran peneliti.

Dirinya juga menilai, kolaborasi dengan Leiden Law School akan memperkaya referensi akademik BK untuk mendukung keahlian kepada DPR RI. Dengan demikian, produk kajian yang dihasilkan diharapkan semakin komprehensif dan memiliki landasan akademik yang kuat.

“Semakin banyak referensi akademik dan pengalaman internasional yang kita miliki, semakin baik pula kualitas naskah akademik dan rekomendasi kebijakan yang dapat kita hasilkan untuk mendukung fungsi legislasi DPR RI,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Simone van der Hof menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia melihat kesamaan kepentingan antara Leiden Law School dan BK DPR RI dalam mengembangkan kajian hukum, terutama untuk merespons berbagai isu global yang terus berkembang.

“Pertemuan hari ini berlangsung sangat baik. Kami melihat banyak peluang untuk berkolaborasi dengan Badan Keahlian DPR RI dan Leiden Law School dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah teknologi digital, bagaimana teknologi tersebut diimplementasikan oleh pembentuk undang-undang, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat,” jelasnya.

Menurut Prof. Simone, ruang kolaborasi tidak hanya terbatas pada penelitian mengenai digitalisasi, tetapi juga mencakup isu kesejahteraan, perubahan iklim, dan perlindungan hak anak. Berbagai program dapat diwujudkan melalui pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian bersama, penulisan jurnal dan buku, penyelenggaraan seminar dan lokakarya, hingga program summer school.

“Kami ingin staf kami datang ke Indonesia dan juga belajar dari Indonesia. Kami juga berharap lebih banyak mahasiswa Indonesia belajar di Leiden. Selain itu, kita dapat menulis artikel jurnal, buku, dan melakukan penelitian bersama,” katanya.

Ia menekankan bahwa hubungan antarmanusia menjadi fondasi penting dalam membangun kolaborasi internasional yang berkelanjutan. Melalui komunikasi dan pemahaman terhadap bidang kerja masing-masing, kedua institusi dapat mengidentifikasi peluang kerja sama yang lebih luas.

“Hal yang paling penting adalah kita saling mengenal sebagai manusia. Setelah itu, kita akan menemukan banyak peluang kolaborasi karena memahami apa yang sedang dikerjakan oleh masing-masing pihak,” tuturnya.

Lebih lanjut, Prof. Simone menilai perkembangan teknologi digital membutuhkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa menghambat inovasi. Karena itu, pembentuk undang-undang perlu memahami manfaat sekaligus risiko perkembangan teknologi agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat.

“Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif. Perkembangan dunia digital membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang harus direspons melalui regulasi yang tepat,” pungkasnya. (bit/um)