RUU Satu Data

43 artikel dengan tag ini

Waka Baleg: RUU Satu Data Kunci Atasi Bansos Salah Sasaran

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Waka Baleg: RUU Satu Data Kunci Atasi Bansos Salah Sasaran

PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai kehadiran RUU Satu Data Indonesia menjadi langkah penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik yang selama ini dipicu oleh data yang tidak terintegrasi.

24 Mei 2026

Persoalan Data di Indonesia Sudah Masuk Level Darurat

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Persoalan Data di Indonesia Sudah Masuk Level Darurat

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Iman Sukri mengatakan, persoalan data di Indonesia saat ini sudah masuk level darurat. Salah satu persoalan utama yang terjadi saat ini adalah perbedaan metode pengambilan data antar lembaga. Akibatnya, data yang dihasilkan pun sering kali tidak sinkron, termasuk dalam sektor kemiskinan, pendidikan, hingga konsumsi masyarakat.

Serap Masukan di Surabaya, Baleg Tekankan RUU SDI Perkuat Kebijakan Pembangunan

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Serap Masukan di Surabaya, Baleg Tekankan RUU SDI Perkuat Kebijakan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pentingnya penguatan payung hukum Satu Data Indonesia (SDI) guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat (22/5/2026).

I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan: KUR Harus Mampu Jangkau UMKM Nonbankable

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan: KUR Harus Mampu Jangkau UMKM Nonbankable

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih belum optimal menjangkau pelaku usaha mikro yang belum memenuhi persyaratan administrasi perbankan atau nonbankable. Hal itu disampaikannya usai mengikuti agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mendorong sektor perbankan lebih berani menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai agunan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar pembiayaan negara benar-benar mampu menjangkau pelaku usaha kreatif dari berbagai skala, bukan hanya pelaku usaha besar yang telah mapan. Dorongan itu disampaikannya disela-sela agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Selaraskan Percepatan RUU Satu Data Indonesia Demi Pastikan Validasi Penerima KUR Lebih Tepat Sasaran

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Selaraskan Percepatan RUU Satu Data Indonesia Demi Pastikan Validasi Penerima KUR Lebih Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan mendorong percepatan integrasi data nasional melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia demi memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Firman Soebagyo Usul TNI jadi Produsen Data dengan Akses Terbatas dalam RUU Satu Data

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Firman Soebagyo Usul TNI jadi Produsen Data dengan Akses Terbatas dalam RUU Satu Data

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pentingnya perlindungan data strategis TNI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Menurutnya, integrasi data nasional tidak boleh membuka akses terhadap data pertahanan dan keamanan negara yang bersifat rahasia.

Integrasi Data Nasional Harus Perhatikan Batasan Akses Informasi Pertahanan-Keamanan Negara

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Integrasi Data Nasional Harus Perhatikan Batasan Akses Informasi Pertahanan-Keamanan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menekankan pentingnya perlindungan data strategis TNI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Bahas RUU Satu Data, Baleg Ingatkan Hak Akses Tetap Harus Dibatasi Regulasi

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Satu Data, Baleg Ingatkan Hak Akses Tetap Harus Dibatasi Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya pengaturan hak akses data yang tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan Bob Hasan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.

Baleg DPR Pertajam Pembahasan Interoperabilitas Data dalam RUU SDI

Politik dan Keamanan15 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Pertajam Pembahasan Interoperabilitas Data dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Baleg DPR RI melanjutkan pembahasan Bab VII mengenai interoperabilitas data. Rapat tersebut digelar di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Jazuli Usulkan Sejumlah Penguatan Substansi dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan15 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Jazuli Usulkan Sejumlah Penguatan Substansi dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan pembahasan Bab VII mengenai interoperabilitas data. Dalam rapat tersebut, anggota Baleg DPR RI Jazuli Juwaini mengusulkan sejumlah penguatan substansi terkait integrasi data dan perlindungan data pribadi.

Cegah Tumpang Tindih, Baleg Integrasikan RUU Masyarakat Adat dengan Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Tumpang Tindih, Baleg Integrasikan RUU Masyarakat Adat dengan Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong terciptanya tertib administrasi melalui sinkronisasi antara RUU Masyarakat Adat dan RUU Satu Data Indonesia. Integrasi ini dinilai mendesak untuk menyelesaikan persoalan sengketa wilayah dan ketidakpastian status hukum yang sering menimpa masyarakat adat akibat perbedaan data antara pusat dan daerah.