Minta SNI-ISPO Saling Menguatkan, Evita Nursanty: Bukan Tumpang Tindih

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) memiliki pembagian fungsi yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses standardisasi, sertifikasi, dan audit. Menurutnya, penyelarasan kedua sistem tersebut penting agar penerapannya lebih efektif bagi pelaku industri sawit.

Evita mendalami posisi SNI sebagai standar teknis dan keterkaitannya dengan pemenuhan ketentuan ISPO. Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai fungsi masing-masing instrumen sehingga pelaku usaha tidak harus menjalani proses yang sama secara berulang.

“Bagaimana pembagian fungsi yang tegas antara SNI dan ISPO agar tidak terjadi tumpang tindih standar sertifikasi dan audit?” kata Evita saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja tentang SNI dengan pakar akademisi di Ruang Rapat Komisi VII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga mempertanyakan kemungkinan pemanfaatan hasil sertifikasi SNI sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan ISPO. Menurutnya, integrasi tersebut perlu dikaji agar penerapan standardisasi tidak menciptakan proses administratif yang berulang. “Apakah hasil sertifikasi SNI nantinya dapat langsung menjadi bagian daripada pembuktian kepatuhan terhadap ISPO?” tanyanya.

Lebih lanjut, Evita meminta kejelasan mengenai batas antara standar teknis yang menjadi ruang lingkup SNI dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam ISPO. “Mana yang menjadi standar teknisnya SNI, dan mana yang menjadi bagian daripada kepatuhan ISPO?” ujar Evita.

Menurutnya, penyelarasan SNI dan ISPO penting agar pelaku usaha memperoleh kepastian dalam memenuhi berbagai persyaratan. Integrasi juga diharapkan dapat menghindari pengulangan proses sertifikasi maupun audit untuk aspek yang memiliki substansi serupa.

Evita berharap SNI dan ISPO dapat ditempatkan dalam kerangka yang saling melengkapi sehingga standardisasi tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, sekaligus tetap mendukung daya saing dan prinsip keberlanjutan industri sawit nasional. “Yang kita harapkan adalah bagaimana SNI dan ISPO ini bisa saling menguatkan, bukan justru berjalan sendiri-sendiri,” pungkas Legislator Dapil Jawa Tengah III itu. (fa/we)