Audit

7 artikel dengan tag ini

Ateng Sutisna: Segera Moratorium Pengeboran PLTP Mataloko hingga Audit Tuntas

Industri dan Pembangunan16 Juli 2026

Ateng Sutisna: Segera Moratorium Pengeboran PLTP Mataloko hingga Audit Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah untuk menghentikan sementara seluruh rencana pengeboran baru Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penegasan tersebut disampaikan melalui rilis kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (16/7/2026), usai Komisi XII DPR menerima audiensi dari Forum Masyarakat Peduli Dampak Lingkungan PLTP Flores.

16 Juli 2026

Rudianto Lallo Tegaskan Frasa 'Lembaga Negara Audit Keuangan' dalam KUHP Merujuk pada BPK

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Rudianto Lallo Tegaskan Frasa 'Lembaga Negara Audit Keuangan' dalam KUHP Merujuk pada BPK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Rudianto Lallo menegaskan bahwa frasa "lembaga negara audit keuangan" dalam Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara sistematis merujuk kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut disampaikan saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil UU KUHP di Mahkamah Konstitusi.

Komisi XII: PLN Harus Tuntaskan Masalah Lama PLTP Mataloko dan Audit Dana CSR

Industri dan Pembangunan14 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII: PLN Harus Tuntaskan Masalah Lama PLTP Mataloko dan Audit Dana CSR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendesak PT PLN (Persero) untuk segera menuntaskan persoalan lama terkait kegagalan teknis proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Daratei Mataloko di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penuntasan dampak lingkungan dan kerugian warga tersebut wajib diselesaikan sebelum PLN melanjutkan rencana pengeboran baru berkapasitas 20 megawatt (MW).

BAKN Kunjungi Telkom, Dorong Penguatan Transparansi, Akuntabilitas & Tata Kelola BUMN

Ekonomi dan Keuangan11 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Kunjungi Telkom, Dorong Penguatan Transparansi, Akuntabilitas & Tata Kelola BUMN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengingatkan kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak mengabaikan dan menunda penyelesaian permasalahan dari badan audit negara. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, seusai kunjungan kerja on the spot penelaahan tata kelola PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Pangeran Khairul Saleh Desak Audit Menyeluruh Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pangeran Khairul Saleh Desak Audit Menyeluruh Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta proses pengadaan 106 ribu unit gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) segera diaudit secara terbuka. Langkah ini dinilai mendesak guna memastikan transparansi anggaran sekaligus mengonfirmasi ada tidaknya pelanggaran maupun dugaan korupsi berupa markup harga yang kini tengah menjadi sorotan publik.

Baleg Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Audit Kerugian Negara Pasca Putusan MK

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Audit Kerugian Negara Pasca Putusan MK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Hal ini disampaikan dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Ruang Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Industri dan Pembangunan29 Mei 2024

Industri dan Pembangunan

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: Jaka/vel.

29 Mei 2024