//
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja tentang SNI dengan pakar akademisi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Farhan/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) tetap mempertimbangkan kemampuan pekebun kecil agar pemenuhan standar internasional tidak justru membuat mereka tersingkir dari rantai pasok. Menurutnya, desain standardisasi perlu dibuat sederhana dan terjangkau, tetapi tetap memenuhi tuntutan pasar global.
Dalam pembahasan tersebut, Evita menyoroti sejumlah persyaratan yang semakin berkembang dalam perdagangan global, termasuk aspek legalitas, ketertelusuran, dan prinsip bebas deforestasi. Ia mempertanyakan bagaimana standar tersebut dapat diterapkan tanpa menambah beban bagi pekebun kecil yang memiliki keterbatasan dari sisi sumber daya maupun biaya.
“Bagaimana desain SNI yang tetap memenuhi standar internasional tetapi sederhana, terjangkau, dan tidak menyebabkan perkebunan kecil tersingkir secara rantai pasok?” katanya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja tentang SNI dengan pakar akademisi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, persoalan biaya juga perlu menjadi perhatian dalam merancang sistem standardisasi. Pemenuhan standar tidak cukup hanya dengan menetapkan persyaratan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi seluruh proses yang diperlukan. “Siapa yang harus menanggung biaya pemetaan, pendampingan, dan sertifikasinya?” tanyanya.
Evita juga mempertanyakan penerapan prinsip legalitas, ketertelusuran, dan bebas deforestasi bagi pelaku usaha skala kecil. “Kalau kita bicara mengenai legalitas, ketertelusuran, dan bebas deforestasi, bagaimana kemudian ini bisa diterapkan kepada perkebunan kecil?” ujar Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Ia menilai persoalan tersebut penting dibahas sejak awal karena tuntutan terhadap produk yang memenuhi prinsip keberlanjutan terus berkembang. Jangan sampai standar yang dirancang untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia justru menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil untuk masuk atau bertahan dalam rantai pasok.
Karena itu, Evita mendorong agar penerapan SNI disertai mekanisme pendampingan sehingga pekebun kecil memiliki kemampuan untuk memenuhi standar yang ditetapkan. “Standarnya harus tetap memenuhi tuntutan internasional, tetapi bagaimana kemudian kita membuatnya sederhana dan terjangkau?” pungkasnya. (fa/we)
