//
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono saat RDPU bersama para pakar yang membahas standardisasi nasional di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta.|Foto : Arifman/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan bahwa penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) harus diperkuat mulai dari proses produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Menurutnya, standardisasi nasional memiliki peran penting dalam menjamin mutu produk, melindungi keselamatan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia.
Ia menilai, Badan Standardisasi Nasional (BSN) memegang peranan strategis karena bertugas memastikan keamanan dan kualitas produk yang digunakan masyarakat. Namun, menurutnya, peran besar tersebut belum diimbangi dengan dukungan yang memadai.
“Ada pandangan BSN dianggap tidak terlalu penting. Sehingga anggarannya itucuma Rp170 miliar. Jadi ini menurut saya sangat parah. Padahal ini sangat menentukan keselamatan, keamanan daripada semua produk yang digunakan oleh masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI bersama para pakar yang membahas standardisasi nasional sebagai pilar daya saing, inovasi, keberlanjutan, dan perlindungan konsumen di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa penerapan standar, khususnya pada produk pangan, harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat produksi oleh petani dan nelayan, proses distribusi, hingga produk dipasarkan kepada masyarakat. Menurutnya, kualitas produk dapat menurun apabila rantai distribusi tidak memenuhi standar yang baik.
“Kalau pangan ini dimulai dari yang pertama turunnya dari pertanian atau nelayan. Gimana mutu daripada produk itu? Terus distributor. Pada saat mendistribusikan, bagaimana tingkat kerusakan akibat distribusi yang di sini tidak ada mobil box, cold storage, dan sebagainya. Sehingga mereka bawa barang itu kualitasnya jadi buruk,” jelasnya.
Bambang juga menyoroti masih ditemukannya praktik penanganan pangan yang kurang memenuhi standar di pasar tradisional. Ia mencontohkan produk ayam yang dibiarkan tergantung selama berjam-jam sebelum dijual kepada konsumen. “Sayangkan, Pak, ayam digantung selama enam jam. Dan ini ada di pasar tradisional yang sudah berstandarisasi SNI,” katanya.
Karena itu, ia mendorong agar standardisasi tidak hanya diterapkan pada produk, tetapi juga pada pengelolaan pasar tradisional di seluruh Indonesia. Menurutnya, pasar yang memenuhi standar akan turut menjaga kualitas produk hingga diterima konsumen.
“Nah, ini memang dulu kami pernah lapor ke bahwa kita sangat mengharapkan memang semua pasar-pasar tradisional yang ada di Indonesia itu distandarisasi SNI semua. Termasuk yaitu produk pada saat mereka akan jual di market, karena di situlah sebenarnya peran daripada standardisasi,” ungkapnya.
Selain sektor pangan, Bambang menilai penerapan SNI juga sangat penting bagi berbagai produk yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, seperti helm dan perlengkapan keselamatan lainnya.
Menutup penyampaiannya, Bambang mempertanyakan besaran anggaran ideal yang diperlukan BSN agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Ia berharap pemerintah memberikan dukungan yang lebih besar sehingga penguatan standardisasi nasional tidak berjalan setengah-setengah.
“Berapa sih sebenarnya anggaran yang paling pantas diterima oleh BSN untuk bisa mengantisipasi ini? Jadi jangan setengah-setengah sehingga nantinya hanya bersifat pokoknya ada BSN ini atau SNI,” pungkasnya. (bit/aha)
