Penyusunan RUU Reforma Agraria Harus Perhatikan Persoalan RDTR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi pengaturan tata ruang hingga tingkat daerah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Hal ini dinilai penting untuk mencegah munculnya konflik baru dalam pelaksanaan reforma agraria, khususnya yang berkaitan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Anggota Baleg DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan, persoalan tata ruang tidak hanya berkaitan dengan kebijakan di tingkat nasional dan provinsi, tetapi juga harus diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui RDTR. Karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana RDTR akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RUU Pengaturan Reforma Agraria.

“Karena terkait dengan konflik menyangkut dengan RTRW bukan hanya tingkat nasional, provinsi dan kabupaten-kota. Tetapi kan nanti turunannya, seperti kita ketahui bahwa provinsi maupun kabupaten-kota selalu berkoordinasi dan mereka harus mengimplementasikan kembali di tingkat kabupaten-kota menjadi rencana detail kabupaten atau RDTR-nya,” ujar Selly dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI terkait kajian penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2026).

Menurutnya, apabila pengaturan RDTR yang lebih spesifik dalam tata ruang tidak diperhatikan sejak awal, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penyelesaian konflik agraria. Terlebih, tidak seluruh pemerintah kabupaten/kota memiliki kemampuan anggaran yang memadai untuk menyusun RDTR secara lebih terperinci.

“Apakah nanti RDTR ini juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam rencana undang-undang kita? Karena kalau sudah menyangkut RDTR yang lebih spesifik lagi di dalam tata ruang, maka tidak mungkin ini akan menjadi permasalahan baru,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini..

Selly menilai keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhitungkan dalam merumuskan kebijakan reforma agraria. Menurutnya, ketentuan yang nantinya diatur dalam undang-undang harus mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah agar implementasinya tidak justru menjadi beban baru.

“Karena tidak semua kabupaten-kota mampu untuk menganggarkan anggaran lebih detail kembali. Nah ini sering menjadi konflik di beberapa kabupaten-kota, saya pernah menjadi kepala daerah dan tidak semua kabupaten-kota sanggup untuk membiayai pembiayaan untuk lebih eksplisit lagi menyangkut dengan RDTR-nya, rencana detail tata ruangnya,” jelasnya.

Untuk itu, Selly meminta persoalan RDTR dan dukungan pembiayaannya turut menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Pengaturan Reforma Agraria. Ia berharap pengaturan tersebut dapat menjadi bagian dari solusi penyelesaian konflik agraria, bukan malah menambah persoalan baru di tingkat daerah.

“Ini mungkin harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam penyelesaian konflik tadi pimpinan,” pungkas Selly. (als/rdn)