RDTR

Kebijakan Izin Pusat Melangkahi Daerah Picu Sengkarut Tata Ruang dan Banjir di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi II DPR RI membongkar buruknya tata kelola ruang dan perizinan pariwisata di Bali akibat kebijakan izin yang tersentralisasi. Penerbitan izin akomodasi wisata skala besar yang terbit dari pemerintah pusat kerap melangkahi otoritas pemerintah daerah, yang berujung pada tumpang tindih aturan, tergerusnya lahan subak, serta krisis ekologis seperti banjir musiman di kawasan Kuta dan Seminyak.