reforma agraria

15 artikel dengan tag ini

Komisi III Tekankan Prinsip Setara di Depan Hukum di Polda NTB

Politik dan Keamanan14 Oktober 2026

Komisi III Tekankan Prinsip Setara di Depan Hukum di Polda NTB

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua pihak, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh. Untuk itu, Sudding meminta jaminan dari jajaran Polda NTB agar penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan tidak diskriminatif.

14 Oktober 2026

Reforma Agraria Tak Cukup Sekadar Redistribusi Tanah, Percepat Perpres BRAN

Politik dan Keamanan13 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Reforma Agraria Tak Cukup Sekadar Redistribusi Tanah, Percepat Perpres BRAN

PARLEMENTARIA, Manado – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai reforma agraria tidak cukup hanya berfokus pada redistribusi tanah kepada masyarakat. Lebih dari itu, reforma agraria perlu mengintegrasikan berbagai sumber agraria untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus menyelesaikan persoalan pertanahan yang selama ini membebani masyarakat.

BRAN Harus Kerja Cepat, Masyarakat Butuh Keadilan Tuntaskan Konflik Agraria

Politik dan Keamanan9 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

BRAN Harus Kerja Cepat, Masyarakat Butuh Keadilan Tuntaskan Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria, khususnya dalam penataan aset, penyelesaian konflik pertanahan, dan redistribusi lahan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap kehadiran badan yang menangani reforma agraria atau Badan Reforma Agraria (BRAN) agar berbagai persoalan pertanahan dapat segera diselesaikan.

Dedi Prasetyo Jadi Kepala BRAN, Agun Gunandjar Sudarsa Minta Konflik Tanah Rakyat Diprioritaskan

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Dedi Prasetyo Jadi Kepala BRAN, Agun Gunandjar Sudarsa Minta Konflik Tanah Rakyat Diprioritaskan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa meminta Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Komjen Dedi Prasetyo segera memetakan dan memprioritaskan penyelesaian konflik pertanahan yang menyangkut kepentingan rakyat. Pesan tersebut disampaikannya menyusul pelantikan Dedi sebagai Kepala BRAN dalam rangkaian pergantian sejumlah pejabat negara pada Kamis (1/10/2026) lalu.

Rifqinizamy: Pengelolaan Aset Daerah Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Rifqinizamy: Pengelolaan Aset Daerah Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya pengelolaan aset pemerintah daerah dan pelaksanaan reforma agraria yang tidak sekadar berorientasi pada administrasi. Tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Pengalihan Hak Tanah Reforma Agraria Harus Didahului Peringatan dan Pendampingan

Politik dan Keamanan5 September 2026

Politik dan Keamanan

Pengalihan Hak Tanah Reforma Agraria Harus Didahului Peringatan dan Pendampingan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti mengusulkan agar pengalihan hak atas tanah dalam pelaksanaan reforma agraria tidak dilakukan secara otomatis, ketika tanah tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut. Menurutnya, subjek reforma agraria perlu terlebih dahulu mendapatkan peringatan, pendampingan, serta kesempatan untuk memulihkan pemanfaatan tanah.

RUU Reforma Agraria Harus Jadi Instrumen Penyelesaian Konflik Struktural

Politik dan Keamanan5 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Harus Jadi Instrumen Penyelesaian Konflik Struktural

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria didorong tidak hanya menjadi regulasi redistribusi tanah, tetapi juga instrumen negara untuk menyelesaikan konflik agraria yang bersifat struktural. Regulasi tersebut perlu memastikan kehadiran negara ketika masyarakat berhadapan dengan pihak yang memiliki posisi lebih kuat dalam penguasaan tanah.

DPR Kaji Badan Pelaksana Reforma Agraria, Fokus Tangani Konflik Komunal

Industri dan Pembangunan3 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

DPR Kaji Badan Pelaksana Reforma Agraria, Fokus Tangani Konflik Komunal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan tengah mengkaji pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria guna memperkuat implementasi kebijakan di lapangan dengan pendekatan komunal menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik agraria. Pasalnya, sebagian besar persoalan pertanahan melibatkan antar masyarakat, masyarakat dengan korporasi maupun dengan institusi.

DPR Siapkan Pansus dan Bentuk Command Center Reforma Agraria

Industri dan Pembangunan3 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

DPR Siapkan Pansus dan Bentuk Command Center Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa DPR tengah mematangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria sebagai langkah strategis untuk menata ulang kebijakan pertanahan secara komprehensif. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pembentukan command center guna mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait konflik agraria.

Adian Napitupulu: DPR Perlu Panggil Kementerian Kehutanan, Bahas Konflik Agraria

Kesejahteraan Rakyat17 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Adian Napitupulu: DPR Perlu Panggil Kementerian Kehutanan, Bahas Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menyoroti kompleksitas konflik agraria di Provinsi Riau yang dinilai merupakan warisan kebijakan masa lalu yang belum terselesaikan hingga kini. Menurutnya, berbagai konflik yang terjadi saat ini tidak lepas dari tumpang tindih kebijakan, terutama terkait status kepemilikan lahan antara masyarakat, perusahaan, dan negara.

Keadilan dan Kepastian Hukum Harus Jadi Prinsip dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Riau

Kesejahteraan Rakyat17 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Keadilan dan Kepastian Hukum Harus Jadi Prinsip dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Penyelesaian konflik agraria di Provinsi Riau harus dilakukan secara komprehensif, adil, dan berbasis data.

Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku

PARLEMENTARIA, Maluku - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya optimalisasi peran kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Baginya, upaya ini penting demi mendorong percepatan pelaksanaan program strategis reforma agraria di Provinsi Maluku.