reforma agraria

4 artikel dengan tag ini

Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku

Politik dan Keamanan16 April 2026

Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku

PARLEMENTARIA, Maluku - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya optimalisasi peran kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Baginya, upaya ini penting demi mendorong percepatan pelaksanaan program strategis reforma agraria di Provinsi Maluku.

16 April 2026

Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku

PARLEMENTARIA, Ambon — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa reforma agraria merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi di Provinsi Maluku, khususnya untuk memastikan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat.

GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku

PARLEMENTARIA, Maluku — Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Maluku harus diaktifkan secara rutin minimal satu kali dalam sebulan guna mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan dan memberikan kepastian hukum atas lahan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Maluku, Rabu (15/4/2026).

Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia

PARLEMENTARIA, Ambon — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa persoalan tata ruang menjadi hambatan struktural utama yang menghalangi masuknya investasi dan memperlambat pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan, khususnya Provinsi Maluku. Hal ini disampaikannya kepada Parlementaria usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Maluku di Kota Ambon, Maluku, Rabu (15/4/2026).