reforma agraria

8 artikel dengan tag ini

DPR Kaji Badan Pelaksana Reforma Agraria, Fokus Tangani Konflik Komunal

Industri dan Pembangunan3 Mei 2026

DPR Kaji Badan Pelaksana Reforma Agraria, Fokus Tangani Konflik Komunal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan tengah mengkaji pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria guna memperkuat implementasi kebijakan di lapangan dengan pendekatan komunal menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik agraria. Pasalnya, sebagian besar persoalan pertanahan melibatkan antar masyarakat, masyarakat dengan korporasi maupun dengan institusi.

3 Mei 2026

DPR Siapkan Pansus dan Bentuk Command Center Reforma Agraria

Industri dan Pembangunan3 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

DPR Siapkan Pansus dan Bentuk Command Center Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa DPR tengah mematangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria sebagai langkah strategis untuk menata ulang kebijakan pertanahan secara komprehensif. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pembentukan command center guna mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait konflik agraria.

Adian Napitupulu: DPR Perlu Panggil Kementerian Kehutanan, Bahas Konflik Agraria

Kesejahteraan Rakyat17 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Adian Napitupulu: DPR Perlu Panggil Kementerian Kehutanan, Bahas Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menyoroti kompleksitas konflik agraria di Provinsi Riau yang dinilai merupakan warisan kebijakan masa lalu yang belum terselesaikan hingga kini. Menurutnya, berbagai konflik yang terjadi saat ini tidak lepas dari tumpang tindih kebijakan, terutama terkait status kepemilikan lahan antara masyarakat, perusahaan, dan negara.

Keadilan dan Kepastian Hukum Harus Jadi Prinsip dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Riau

Kesejahteraan Rakyat17 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Keadilan dan Kepastian Hukum Harus Jadi Prinsip dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Penyelesaian konflik agraria di Provinsi Riau harus dilakukan secara komprehensif, adil, dan berbasis data.

Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku

PARLEMENTARIA, Maluku - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya optimalisasi peran kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Baginya, upaya ini penting demi mendorong percepatan pelaksanaan program strategis reforma agraria di Provinsi Maluku.

Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku

PARLEMENTARIA, Ambon — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa reforma agraria merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi di Provinsi Maluku, khususnya untuk memastikan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat.

GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku

PARLEMENTARIA, Maluku — Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Maluku harus diaktifkan secara rutin minimal satu kali dalam sebulan guna mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan dan memberikan kepastian hukum atas lahan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Maluku, Rabu (15/4/2026).

Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia

PARLEMENTARIA, Ambon — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa persoalan tata ruang menjadi hambatan struktural utama yang menghalangi masuknya investasi dan memperlambat pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan, khususnya Provinsi Maluku. Hal ini disampaikannya kepada Parlementaria usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Maluku di Kota Ambon, Maluku, Rabu (15/4/2026).